50 Tahun ASEAN, Pembangunan Bertanggung Jawab Jadi Tantangan Utama

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Asosiasi negara-negara kawasan Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah memasuki usia 50 tahun pada 2017. Seiring usia yang matang ini, ternyata masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satu yang utama adalah mewujudkan pembangunan bertanggung jawab.

“ASEAN berkewajiban untuk melakukan pembangunan yang bertanggung jawab dimana keberhasilannya juga dinilai dari tingkat pemberdayaan masyarakat seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Zamroni Salim, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dalam kegiatan Media Briefing bertema Mendorong Pembangunan yang Bertanggung Jawab di ASEAN di Media Center LIPI Pusat Jakarta, Selasa (8/8).
 
Menurutnya, dalam pembangunan yang bertanggung jawab, aktivitas entitas bisnis harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat atau SDM merupakan sebuah aspek yang tidak boleh luput dari perhatian bisnis, imbuhnya.
 
Apalagi pembangunan ekonomi di ASEAN menunjukan progress yang signifikan. Pada 2015, perkembangan ekonomi rata-rata ASEAN secara kolektif mencapai 5,2% dan ASEAN merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia.
 
Bagi Indonesia sendiri, secara keseluruhan porsi perdagangan ke ASEAN mencapai USD 34,76 Milyar. “Melalui skema Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan Indonesia beserta negara-negara anggota lainnya dapat memajukan pembangunannya dengan lebih optimal,” kata Zamroni.
 
Namun menurut Zamroni, pembangunan ekonomi di ASEAN harus dimaknai lebih dari sekedar capaian finansial. Menilik kembali Deklarasi Bangkok 1967, pertumbuhan ekonomi harus memicu kesejahteraan, kemajuan sosial dan pembangunan budaya karena hal itu duduk bersandingan dengan tujuan dan sasaran pendirian ASEAN.
 
Sementara tantangan lain dalam pembangunan yang bertanggung jawab adalah dilihat dari perkembangan iptek. Negara-negara ASEAN pun masih belum sama. “Ada yang maju seperti Singapura dari segi infrastruktur riset dan mendapat dukungan dari pemerintah, ada juga yang masih membangun dan berkembang seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia,” jelas Kepala Pusat Penelitian dan Perkembangan Iptek (Pappiptek) LIPI, Trina Fizzanty. Selain itu, juga masih ada negara yang belum berbasis iptek dan masih fokus di infrastruktur dasar seperti pendidikan yaitu Laos dan Myanmar, ungkapnya.
 
Terkait dengan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh ASEAN, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Khanisa menuturkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. “Pertama, melakukan penguatan deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN dengan secara khusus menambahkan bagian mengenai tanggung jawab bisnis dalam penguatan masyarakat,” ujarnya. Kedua, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif melalui penyediaan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi, konektivitas, dan perdagangan yang adil.
 
“Selain itu, ketiga yakni ASEAN juga perlu mengimplementasikan secara lebih sistematis rencana penguatan dan peningkatan peran iptek dan inovasi dalam pembangunan MEA yang telah tertuang dalam ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation (APASTI) melalui peningkatan peran dalam rantai nilai global, partisipasi dalam aktivitas bernilai tambah tinggi dan berbasis pengetahuan (knowledge based activity), serta kapasitas inovasi sektor bisnis untuk mendukung daya saing,” pungkas Khanisa. (msa/ed: pwd)

Sumber foto: http://www.baomoi.com/thach-thuc-nao-cho-doi-asean-sau-1-nam-hinh-thanh-cong-dong/c/21414547.epi

 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Tri Nuke Pudjiastuti M.A.
Diakses : 1339