Aturan Baru Jabatan Fungsional Tuntut Peneliti Miliki Kompetensi Keilmuan Tertinggi

 
 

Jakarta, Humas LIPI. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Peneliti. Peraturan ini kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan LIPI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Peneliti. “Peraturan ini secara eksplisit menuntut peneliti untuk memiliki kompetensi keilmuan dalam jenjang kualifikasi pendidikan tertinggi,” jelas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko di Jakarta pada Kamis (29/11).Menurut Handoko,  ketentuan peneliti sekurang-kurangnya berpendidikan Master adalah untuk menjawab tantangan kebutuhan penelitian ilmu pengetahuan agar dapat dimanfaatkan secara luas.


Handoko menjelaskan, peneliti dituntut untuk mampu berkompetisi dalam skala global dengan kinerja penelitian diukur dari berapa banyak jumlah publikasinya diterbitkan dalam jurnal internasional dan disitasi oleh kegiatan penelitian lebih lanjut.  “Hal ini tidak lepas dari realita bahwa dunia penelitian membutuhkan tenaga-tenaga riset yang kompetensi, berkualifikasi tinggi dan mempunyai kemampuan mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga meningkatkan daya saing bangsa.”


Dirinya juga mengingatkan peran peneliti  sebagai pemegang peran utama terselenggaranya tugas dan fungsi LIPI sebagai lembaga penelitian.  “Artinya sejak dilantik dan diambil sumpah sebagai pejabat fungsional peneliti maka telah bertanggung jawab dalam memajukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia,” ungkapnya.


Handoko berharap dengan beragam capaian hasil riset yang diwujudkan dalam paten yang telah dimanfaatkan, maupun alih teknologi yang telah mendapatkan lisensi, tidak membuat LIPI berpuas diri. “Masih banyak ragam ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita kembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut . Tugas ini tidak mudah dan ringan dan tentunya menuntut peran dan kompetensi dari para peneliti sebagai pelaku utama penelitian,” tutupnya. (fza)


Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.
Diakses : 587