Hasil Riset Sosial Diharapkan Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Negara berkembang seperti Indonesia umumnya memiliki beragam permasalahan sosial yang mesti diselesaikan dengan baik. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan masalah sosial adalah hasil dan rekomendasi riset sosial.
 
Pemerintah diharapkan agar menjadikan hasil riset sosial sebagai acuan dalam membuat kebijakan. “LIPI telah banyak melakukan riset sosial, terutama yang terkait dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Untuk itu, kami berharap hasil riset ini bisa dijadikan acuan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial,” ujar Sri Sunarti Purwaningsih, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI pada Rabu (29/11) dalam kegiatan Temu Mitra “Kerja Bersama, Bermitra untuk Indonesia Mandiri” di LIPI Pusat Jakarta.
 
Sri menjelaskan bahwa hasil riset kemasyarakatan dan kebudayaan dari LIPI mencakup beberapa aspek. Aspek-aspek ini terkait dengan agama dan filsafat, multikulturalisme, masyarakat dan ekologi sosial. “Kami selalu berupaya untuk menyampaikan setiap hasil riset tersebut kepada stakeholders dengan harapan agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, penyampaian hasil riset ini juga sebagai tanggung jawab kami terhadap publik karena riset dibiayai oleh pemerintah,” tuturnya.
 
Sementara itu, Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden RI, mendorong agar setiap hasil riset sosial atau apapun itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah pun bisa memanfaatkannya sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan.
 
Dijelaskannya, kebijakan pemerintah yang tepat adalah kebijakan yang berdasarkan data dan bukti riset yang telah dilakukan sebelumnya. “Kebijakan berdasarkan Iptek harus terus didorong agar semakin kuat dan baik. Sayangnya, saat ini kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan data dan bukti riset,” ungkap Yanuar.
 
Yanuar menyarankan agar kebijakan pemerintah selalu berdasarkan data dan bukti riset, maka perlu membuat penyatuan data. Pemerintah saat ini tengah berupaya membuat One Data yang berisi data berbagai sektor di Indonesia.


 
Pengembangan One Data atau Satu Data Indonesia saat ini masih dalam proses pengerjaan. “Kami berharap LIPI sebagai salah satu lembaga riset nasional bisa menampilkan data-data penting hasil risetnya di One Data. Hal ini penting agar kebijakan pemerintah yang diambil bisa selalu berdasarkan riset bukan politis,” pungkasnya. (lyr/ed: pwd)

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Sri Sunarti Purwaningsih M.A.