Inilah Hasil Survei Ahli dari Pusat Penelitian Politik LIPI tentang Demokrasi di Indonesia

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Politik melakukan kegiatan survei ahli pada periode April-Juli 2018 terkait dengan demokrasi di Indonesia. Survei ini dilakukan pada masyarakat yang berprofesi sebagai akademisi, aktivis, jurnalis, dan tokoh-tokoh masyarakat.
 
Survei tersebut dilaksanakan di 11 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku dan Papua. Survei ahli yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI itu menyasar  responden sebanyak 145 orang.
 
Survei ini sendiri menggunakan teknik non-probability sampling yaitu dengan menerapkan teknik purposive sampling, dimana sampel sumber data (ahli) dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Dengan teknik tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan sebuah inferensi (generalisasi).
 
Berdasarkan survei yang disosialisaikan pada Selasa (7/8/2018) di Hotel JS Luwansa Jakarta tersebut, Esti Ekawati, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI menjelaskan, salah satu temuan penting bidang politik menjelang pesta demokrasi atau pemilu serentak 2019 adalah hak warga negara untuk memilih dan dipilih sudah baik, namun partisipasi perumusan dan pengawasan kebijakan masih dianggap buruk.
 
"Sebanyak 56 persen responden ahli menilai partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih buruk. Sedangkan, 28,9 persen memiliki persepsi bahwa keakuratan Data Pemilih Tetap (DPT) menjadi problem penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019," ungkap Esti.
 
Esti menambahkan, tidak hanya problem politik yang harus mulai dibenahi pemerintah, namun problem sosial budaya saat ini juga menjadi salah satu yang perlu dicermati. "Sebanyak 62,8 persen responden ahli menilai toleransi yang ada dimasyarakat masih buruk. Menurut responden ahli, hal ini bisa dipicu oleh maraknya penyebaran berita hoaks sebanyak 92,4 persen," ungkapnya.
 
Sementara itu, Syarip Hidayat, peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menjelaskan, perlu diberikan pendidikan politik yang baik di masyarakat, terutama dalam menyikapi isu-isu yang sudah dipolitisasi oleh elit politik, seperti berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan isinya. "Masyarakat harus hati-hati dalam memaknai setiap informasi yang beredar dan angka terkait survei karena diperlukan wawasan kebangsaan yang baik untuk memahami secara tepat," terangnya.
 
Senada juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih. Menurutnya, salah satu tanggung jawab akademik LIPI adalah memberikan pencerahan dan pendewasaan politik di masyarakat. "Tahun 2019 adalah tahun politik dan diharapkan ke depan demokrasi kita semakin berintegritas. Diharapan hasil temuan survei ahli ini bisa menjadi salah satu acuan kebijakan pemerintah," tuturnya.
 
Di sisi lain, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor mengharapkan, hasil survei ahli LIPI ini dapat memetakan isu dan problem strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia. “Secara khusus, survei dari Tim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI itu juga ditujukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019 mendatang,” tutupnya.
 
Adapun hasil survei ahli selengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini:
 
http://lipi.go.id/siaranpress/Pusat-Penelitian-Politik-LIPI-Sosialisasikan-Hasil-Survei-untuk-Penguatan-Demokrasi/21018
 
(lyr/ed:pwd)

 
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Firman Noor S.IP., M.A