Konflik Papua Tak Disa Diselesaikan dengan Soal Simbol

 
 

Menyelesaikan hubungan Papua dan Pemerintah Pusat yang terus diliputi konflik tak bisa diselesaikan hanya dengan soal-soal simbolik, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora atau Merah Putih. Menyelesaikan konflik di Papua harus dengan cara meraih simpati masyarakat Papua.

Hal itu disampaikan oleh Dr Muridan Widjoyo, peneliti Lembaga Ilmu Pengetehauan Indonesia (LIPI), dalam diskusi informal "Lunch Break On Papua " yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (12/1).

Muridan yang juga dosen Universitas Indonesia ini sempat melakukan riset bertahun-tahun mengenai konflik Papua. Menurutnya, selama ia berkeling dari kampung ke kampung di Papua, ia bertanya tentang persepsi mereka terhadap pemerintah RI.

"Ternyata, yang ada di benak warga Papua Pemerintah RI itu identik dengan kekerasan, operasi militer, dan ekploitasi sumber daya alam, " katanya.

Pada akhirnya, kata Muridan, ada empat masalah yang menjadi tembok penghalang antara Papua dan pemerintah pusat, perasaan tersingkir, gagalnya pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia, dan terakhir hidup di masyarakat Papua bahwa negara Papua pernah ada.

"Padahal dalam sejarahnya tak pernah ada negara Papua, namun karena kegagalan pemerintah pusat mengambil hati masyarakat Papua, akhirnya mereka merasa pernah ada negara Papua, " ujarnya.

Menurutnya, kalau pemerintah bisa menyelesaikan konflik Aceh, mengapa konflik Papua tak bisa diselesaikan

Diskusi "Lunch Break On Papua " ini diikuti sekitar seratus undangan, yang terdiri dari para guru, pers, pejabat dan masyarakat lainnya. Menurut Kepala Gedung Merdeka selaku pribumi, diskusi tersebut diselenggarakan untuk sosialisasi masalah Papua kepada masyarakat di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung.

"Karena masih banyak warga di Bandung yang tidak tahu provinsi yang ada di perbatasan, " katanya. (cep)

Sumber : Tribun Jabar (12 Januari 2009)

Diakses : 1488