LIPI Beri Masukan Tiga Langkah Strategis Peran Indonesia di Konflik Qatar

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Suhu konflik di kawasan Timur Tengah memang tengah memanas belakangan ini akibat konflik Qatar dengan Arab Saudi dan beberapa negara lainnya. Konflik ini disikapi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan memberikan masukan kebijakan peran pemerintah Indonesia untuk meredakan konflik tersebut.
 
Setidaknya ada tiga masukan langkah strategis peran Indonesia dalam konflik Qatar. “Masukan ini berdasarkan hasil kajian penelitian dari Tim Agama dan Politik, Pusat Penelitian Politik LIPI,” kata Nostalgiawan Wahyudhi, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dalam kegiatan Media Briefing “Hasil Penelitian LIPI tentang Qatar dan Krisis Diplomatik Terkini di Timur Tengah” yang digelar di Media Center LIPI Jakarta, Senin (19/6).
 
Masukan pertama adalah pemerintah Indonesia hendaknya tidak mengambil sikap politik luar negeri yang terlalu hitam-putih, tidak berpihak terhadap salah satu kubu, serta mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara Qatar dengan negara sekitarnya.
 
Kedua, pemerintah Indonesia bisa menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian, bukan mediator. Secara rasional sebagai negara berkekuatan menengah, Indonesia belum memiliki posisi diplomatik penekan yang kuat terhadap negara-negara yang bersitegang, sehingga peran sebagai mediator kurang efektif.
 
“Tetapi sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar dunia, Indonesia berpotensi kuat sebagai fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersitegang,” kata Wawan, panggilan akrab Nostalgiawan Wahyudhi.
 
Untuk masukan ketiga, negara super power seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki potensi kuat menjadi mediator yang efektif dalam ketegangan diplomatik tersebut. Diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah.
 
M Hamdan Basyar, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI mengungkapkan, hasil kajian konflik Qatar menunjukkan pula bahwa akar permasalahan konflik ini dimulai ketika naiknya Syeikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar pada 1995 setelah mengkudeta kekuasaan ayahnya, Syeikh Khalifa bin Hamad Al Thani. Waktu itu, Arab Saudi melakukan intervensi politik untuk mempertahankan Syeikh Khalifa.
 
Sikap Arab Saudi didukung oleh mayoritas negara-negara Arab. “Meskipun tidak mendapatkan pengakuan diplomatik di awal kekuasaannya, Syeikh Hamad tetap melakukan manuver politik dan ekonomi sebagai Emir Qatar,” tuturnya.
 
Manuver Politik dan Ekonomi
 
Wawan menuturkan bahwa manuver-manuver ini bisa terlihat jelas dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, politik ‘honest broker’ membuat posisi Qatar sangat unik serta tak lazim bagi negara-negara teluk. Politik mediasi ini melangkahi dominasi Arab Saudi di kawasan itu. Qatar selalu hadir sebagai negara mediator dalam konflik intra-national atau antar negara seperti di Libanon (Doha Accord 2008), Sudan, Yaman (Houti), Libya, Mesir, Palestina (Hamas-Fatah), Djibouti hingga Eritrea, bahkan ikut memediasi pertemuan pemimpin Taliban dan Amerika Serikat.
 
Meski demikian, Qatar juga melakukan standar ganda dengan merangkul Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam bentuk aksi militer yang lebih luas, seperti mempersenjatai kelompok oposisi di Libya, penyerangan Houti di Yaman dan penyerangan ISIS di Suriah.
 
Kemudian, Qatar memiliki pula kebijakan yang berbeda dengan negara sekitar, terutama Arab Saudi, berkaitan dengan keberpihakannya terhadap Ikhwanul Muslimin (IM), Hamas dan kelompok-kelompok oposisi pemerintah (pro-demokrasi). Qatar juga sering memberikan bantuan dalam bidang militer dan kemanusiaan (Filantropi). Dimana mayoritas negara-negara Arab telah mengelompokkan organisasi-organisasi tersebut, terutama IM dan Hamas sebagai organisasi radikal yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan.
 
Disisi lain pada masa pemerintahan Syeikh Hamad, Qatar melalui kantor berita Aljazeera, melakukan “politik intervensionis” yang terkenal dengan “Aljazeera Effect”. Dimana Aljazeera sangat tajam dalam meliput dan mengritik ketimpangan ekonomi, pengangguran, praktik-praktik non-demokratis, dan framing media yang tidak pro terhadap pemerintah negara-negara Arab. Namun Aljazeera tumpul terhadap berita-berita dalam negeri Qatar. Aljazeera juga menjadi media utama yang ikut memasifkan gerakan Arab Spring di Timur Tengah yang berakibat pada perubahan rezim di sejumlah negara.
 
Sementara dalam bidang ekonomi, Qatar menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dibandingkan negara sekitarnya, setelah negara itu melakukan mega investasi di bidang LNG (gas alam cair). Lalu, Qatar melakukan investasi yang begitu besar melalui Qatar Foundation di berbagai lini ekonomi, sosial, dan pendidikan.
 
Selain itu, Qatar merupakan negara satu-satunya di Timur Tengah yang memiliki Produk Domestik Bruto tertinggi di dunia ($ 93.990) dengan angka pengangguran mendekati 0%. Kemakmuran ekonomi ini sangat mendukung kebijakan luar negeri Qatar yang ofensif di kawasan Timur Tengah.
 
Akhirnya, beragam manuver dari Qatar di bawah Syeikh Hamad tersebut dianggap telah melampaui norma-norma dan tata nilai regional yang telah dibangun Arab Saudi di wilayah Teluk, sehingga negara-negara di kawasan “gerah”. Blokade diplomatik yang terjadi saat ini bukanlah hal yang mengejutkan. “Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2002, ketika Saudi menarik Duta Besarnya dari Doha. Pada tahun 2014, Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) juga menarik Duta Besarnya dari Doha,” pungkas Wawan. (pwd/ed: isr)

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Nostalgiawan Wahyudhi S.IP., M.A.