LIPI Masuk Kategori “Baik” untuk Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

 
 
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mentransformasi birokrasi Pemerintah Indonesia dari rule-based bureaucracy menuju ke dynamic governance, dan manajemen ASN dari administrasi kepegawaian menuju ke pembangunan Human Capital.

Sesuai dengan kewenangannya, pada tahun 2018 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan pemetaan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Pusat (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/LPNK) dan Pemerintah Provinsi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat penerapan sistem merit di masing-masing instansi pemerintah dan sejauh mana kesiapan instansi tersebut untuk menerapkan sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hasil “Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN” yang dikeluarkan oleh KASN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dinilai masuk ke Kategori III – BAIK. “Instansi dalam kategori ini masih perlu menyempurnakan berbagai persyaratan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansinya, tetapi sudah dapat menerapkan seleksi terbatas dari talent pool dengan pengawasan KASN serta dievaluasi setiap tahun”, jelas Nuraida Mokhsen, Komisioner KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN merupakan amanat utama dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Artinya, pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai. Tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, tujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan.
 
Sumber : KASN

Sivitas Terkait : Rr Nur Tri Aries Suestiningtyas S.IP., M.A.