Luncurkan Policy Brief, Inilah Isi Rekomendasi LIPI bagi Kebijakan Pemerintah

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Perkembangan Iptek (Pappiptek) baru saja meluncurkan dua policy brief berdasarkan hasil penelitian satuan kerja tersebut. Kedua naskah kebijakan tersebut adalah “Mendorong peningkatan kapasitas tenaga ahli lokal melalui alih pengetahuan dari tenaga ahli asing” dan “Mengapa kebijakan pengembangan teknologi industri dalam UU No.3/2014 tentang perindustrian lambat terimplementasikan”.
 
Lalu, apa saja isi dari rekomendasi kebijakan dari kedua policy brief ini? Trina Fizzanty, Kepala Pappiptek LIPI mengemukakan bahwa policy brief yang pertama terkait dengan belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga ahli lokal yang sangat dipengaruhi oleh alih pengetahuan dari Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tenaga Kerja Lokal (TKL).
 
“Untuk mengoptimalkan alih pengetahuan dari TKA ke TKL, dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, terutama dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti),” kata Trina dalam kegiatan Advokasi Policy Brief Pappiptek LIPI, Kamis (22/2), di PDII LIPI Jakarta.
 
Dian Prihadyanti, peneliti Pappiptek LIPI menjelaskan lebih lanjut. Rekomendasi kebijakan policy brief ini terbagi ke beberapa Kementerian tersebut di atas. Untuk Kemnaker, rekomendasinya antara lain:
  • Mempercepat proses perizinan untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
  • Menerapkan mekanisme satu pintu yang terintegrasi untuk proses perizinan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan lembaga terkait.
  • Mempertimbangkan kembali persyaratan untuk mencantumkan nama tenaga pendamping, dan menggantinya dengan meminta dokumen mengenai perencanaan alih pengetahuan dari TKA kepada TKL dari perusahaan.
  • Meninjau ulang pembatasan kuota TKA dari negara-negara tertentu agar tidak menghalangi alih pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan.
  • Membedakan proses dan persyaratan untuk TKA yang akan dipekerjakan dengan keperluan yang berbeda.
  • Meninjau kembali penghapusan syarat kemampuan berbahasa Indonesia untuk TKA.
  • Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap alih pengetahuan dari TKA ke TKL dengan mengacu pada dokumen perencanaan alih pengetahuan pada saat mengajukan perizinan untuk mendatangkan TKA.
 
Sedangkan untuk Kemenperin adalah:
  • Memfasilitasi pelatihan yang dibutuhkan oleh perusahaan, terutama yang terkait dengan kebutuhan alih pengetahuan dari TKA, tidak hanya yang terkait hard skill, tetapi juga untuk membentuk soft skill, seperti kemampuan manajerial dalam hal manajemen stratejik serta pengelolaan TKA.
  • Memperjelas UU No.3/2014dan memikirkan aspek teknisnya lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan turunannya, terutama dalam mendukung pembiayaan untuk proyek putar kunci yang dibutuhkan oleh perusahaan.
 
Sementara bagi Kemristekditi, Dian mengatakan bahwa rekomendasi kebijakannya yakni mendorong mobilitas dosen, peneliti, dan perekayasa dari perguruan tinggi dan lembaga litbang ke industri.
 
Kebijakan Teknologi Industri
 
Beralih ke policy brief kedua tentang pengembangan kebijakan teknologi industri, Trina menjelaskan bahwa perumusan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang diamanatkan dalam kebijakan pengembangan teknologi industri menuntut kepemimpinan langsung dari pejabat eselon I. “Utamanya adalah untuk melakukan advokasi dan negosiasi serta membentuk koalisi di tingkat Kemenristekdikti,” katanya.
 
Saat ini, upaya implementasi UU No. 3/2014 di bidang pengembangan teknologi masih dalam tahap perencanaan institusi dan prosedur. Serta, keempat kerangka regulasi yang diamanatkan oleh UU No. 3/2014 terkait teknologi belum satu pun yang disahkan.
 
“Perlu peningkatan profesionalisme dari tim yang mengemban tugas penyusunan kerangka regulasi turunan dari UU No. 3/2014. Profesionalisme dapat dilakukan dengan mengurangi beban kerja rutin agar tim bisa lebih fokus dan meningkatkan kapasitas mereka dalam analisis kebijakan dan penguasaan materi kebijakan,” jelasnya.
 
Dudi Hidayat, peneliti senior Pappiptek LIPI menyebutkan, rekomendasi kebijakan untuk policy brief ini berdasarkan kelemahan utama sistem implementasi. Kelemahannya adalah ketiadaan tindakan yang diperlukan untuk mengelola proses kebijakan dan relasi inter-organisasional.
 
Untuk penyusunan Permen audit teknologi dan Permen pengadaan teknologi, perlu melalui Surat Keputusan Menteri. Hal ini untuk memperjelas dan mempertegas tanggung jawab tim implementator, memperjelas tugas dan kompetensi yang diperlukan, dan memastikan ketersediaan sumber daya.
 
Sedangkan bagi Perpres proyek putar kunci dan Permen Penjaminan Risiko, hal yang perlu dilakukan adalah memperjelas dan mempertegas diskresi bagi tiap pemangku kepentingan. Kemudian, mewujudkan kemitraan dalam membangun koalisi. “Kesemua rekomendasi ini akan terimplementasi dengan baik apabila ada komitmen dari para pejabat tinggi dan stakeholder terkait,” pungkas Dudi. (pwd/ed: dig)

 

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Trina Fizzanty