Menghadapi Banjir di Masa COVID-19

 
 
Cibinong, Humas LIPI. Indonesia memiliki 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang mencakup sungai-sungai induk ini luasnya mencapai 1,4 juta hektar.
 
“Banjir merupakan salah satu bencana rutin yang selalu melanda berbagai daerah di tanah air. Dampaknya sangat berat bagi masyarakat. Terlebih di era pandemi ini, banjir akan memperburuk keadaan. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus SARS-CoV-2,” ujar Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko, saat membuka webinar regional “Banjir Di Masa Covid 19: Kesiapsiagaan, Mitigasi Dan Pengelolaan Bencana pada Rabu (9/9).

Dirinya menambahkan, LIPI berupaya mengembangkan protokol dan mitigasi baru bencana banjir di tengah pandemi COVID-19. Melalui riset multidisiplin, LIPI berusah memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah banjir. “LIPI membuka peluang kolaborasi riset, pemanfaatan fasilitasi riset bersama dan berkomitmen untuk terus meningkatkan sumber daya terkait dari seluruh sisi dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan ini,” jelas Handoko.
 
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Aliran Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), M. Saparis Sudaryanto, menekankan perlunya mengenali kembali karakter alam di Indonesia. “Saat ini semakin banyak banjir bandang dijumpai daerah hulu. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan lahan akibat ketidakpedulian perilaku manusia terhadap lingkungan. Sedikit saja deviasi terjadi, alam akan mencari kestabilan baru dan terjadilah bencana. Untuk itu KLHKH sangat memperhatikan aspek alam dan perilaku manusia dalam program penanggulangan bencana banjir,” tegas Saparis.
 
Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazaly Akman menerangkan, saat ini PUPR terus meningkatkan kemampuan sistem peringatan dini banjir dengan BMKG. “Dengan akurasi perkiraan cuaca yang relatif akurat untuk meningkatkan pemantauan kapasitas air, termasuk memperkuat analisi big data yang lengkap penganggulan bencana,” terangnya.
 
Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Asia Pacific Centre for Ecohydrology – UNESCO Category II Centre (APCE – UNESCO C2C), Ignasius Dwi Atmana Sutapa, menjelaskan beberapa faktor utama penyebab terjadinya banjir, yaitu curah hujan tinggi akibat perubahan iklim, berkurangnya daerah tangkapan air, perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan. Tak hanya itu berbagai kendala juga dihadapi untuk menangani permasalahan bencana banjir di antaranya: kebijakan desentralisasi, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal serta tumpang tindih kewenangan antar sektor dan tingkatan.
 
“Rendahnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam upaya menangani permasalahan banjir juga menjadi penyebab sulitnya mengatasi problem tersebut. Jika banjir terjadi saat pandemi persoalan akan makin kompleks baik terkait jarak fisik akan lebih sulit dilakukan dan kekurangan air bersih,” imbuh Ignas.
 
Selain itu M. Fakhrudin, Peneliti Limnologi LIPI, juga menyoroti perlunya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung untuk mengurangi banjir. Dirinya menerangkan, DAS berfungsi sebagai sistem hidrologi. Kondisi DAS di Ciliwung semakin tahun semakin kritis, apalagi potensi banjir dari hulu semakin bertambah besar kuantitasnya. Perubahan penggunaan lahan akibat urbanisasi di Jabotabek, terutama di Bekasi dan Bogor, semakin memperparah banjir.
 
“Prinsipnya air hujan harus diresapkan sebanyak mungkin, sehingga mengurangi aliran sungai dan menambah cadangan air tanah secara masif. Peranan pemerintah dengan konsep zero run off telah mendukung kearah tersebut. Ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berkolaborasi melakukan sesuatu yang kecil, namun efeknya sangat luas sekali, misalnya dengan membuat sumur resapan di setiap rumah warga. Tak hanya itu pengingkatan fungsi hutan juga perlu dikontrol, termasuk pelestarian situ untuk pengendalian banjir,” imbuhnya.
 
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah juga mengemukakan saat ini konsep penggulangan banjir Jabodetabek terbagi menjadi bagian hulu, tengah dan hilir. “Konsep hulu dilakukan dengan kegiatan reboisasi, pengelolaan embung, dam, dan bendungan. Konsep tengah dengan membangun kolam-kolam potensi dan sumur-sumur resapan  dan membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan konsep hilir dilakukan dengan membangun tanggul-tanggul, sedimentasi trap dan normalisasi sungai,” tuturnya.
 
Sejalan dengan itu Dudi Gardesi Asikin, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, juga menambahkan prinsip pengendalian banjir di Jakarta adalah dengan revitalisasi polder, pembangunan/peningkatan pompa, pembangunnan waduk/situ/embung di hulu, pembangunan tanggul sungai, pembangunan sungai resapan. “Kegiatan rutin pengerukan, pengurasan, pembangunan sumur resapan. Selain itu terdapat program grebek lumpur,” terangnya.
 
Untuk wilayah Bogor, R. Soebiantoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, juga telah melakukan upaya fisik dan non fisik  untuk mencegah banjir di tahun 2020. “Prinsipnya sama seperti program-program yang telah dilakukan. Secara non-fisik dilakukan penyusunan RT-RW, penyusunan zonasi, pengaturan garis sepadan mengatur drainase dan perizinan dan penyusunan instrumentasi pengendalian pemanfaatan ruang sekitar sungai. Sedangkan secara fisik dilakukan pembangunan dan pemeliharaan situ, pemeliharaan ruang terbuka hijau, rehabiitasi saluran irigasi, dan pembuatan umur resapan,” tutupnya. (sa ed sl/ed:sr)
 


Sivitas Terkait : Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.
Diakses : 546