Mengurai Akar Masalah Kebakaran Hutan dan Lahan

 
 

Jakarta, Humas LIPI. Kebakaran hutan dan lahan menjadi kejadian yang terus berulang di Indonesia setiap musim kemarau tiba. Potensi semakin membesar di daerah-daerah yang mempunya area lahan gambut yang luas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kalimantan. “Bencana kebakaran di lahan gambut bukan terjadi karena faktor alam,” kata Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto di Bandung pada Selasa (24/9) lalu.

Ia mengumpamakan lahan gambut sebagai spons yang terbuat dari sisa-sisa tumbuhan yang menyimpan karbon alami sehingga tidak mudah lepas di udara dan menyerap banyak air. “Lahan gambut tak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Namun ketika air di permukaan gambut dikeluarkan, lahan akan sangat mudah terbakar,” ujar Eko.


Menurut Eko, api yang memantik kebakaran di lahan gambut bukan berasal dari api alam seperti gunung berapi dan petir. “Sebagian besar lahan gambut di Indonesia jauh dari gunung berapi, sementara petir terjadi di musim hujan,” ujar Eko. Dia menyebut ada dua hal yang memicu kebakaran. “Pertama, lahan gambut itu sudah sengaja dikeringkan setidaknya pada bagian atasnya. Kedua, ada manusia yang memantik api di permukaan gambut kering ini,” ujar Eko.

Penguatan masyarakat
Sabtu (21/9), masyarakat dikejutkan dengan beredarnya foto dan rekaman video yang memperlihatkan langit berwarna merah di Jambi. Dari penelitian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang menghadapi berbagai risiko bencana seperti banjir, kebakaran hutan, puting beliung, longsor dan juga gunung api. “Akan tetapi dua risiko bencana yang mempunyai intensitas dan besaran yang semakin tinggi adalah banjir dan kebakaran hutan,” jelas peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Deny Hidayati.

Denny menjelaskan, kesiapsiagaan dan pengetahuan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang masih kurang juga menjadi penyebab tingginya risiko akibat bencana. “Minimnya pengetahuan terhadap dampak asap membuat masyarakat hanya menggunakan perlindungan seadanya seperti masker, selendang, atau kerudung,” jelasnya.



Dari penelitian yang dilakukan sejak tahun 2015, Denny menjelaskan penduduk juga belum mengetahui konsep rumah aman terhadap asap. “Rumah-rumah panggung yang ada memang aman dari banjir namun belummampu melindungi dari asap karena dinding kayunya renggang yang membuat asap mudah masuk,” ujar Deny. Dirinya menjelaskan, rumah aman ini sangat dibutuhkan terutama oleh kelompok rentan seperti bayi dan balita, anak-anak dan lansia karena kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi pada musim kemarau panjang.

Pengurangan risiko
Pusat Penelitian Kependudukan LIPI memberikan  beberapa rekomendasi kebijakan pengurangan risiko bencana. “Penduduk harus dilibatkan dalam mengurasi risiko asap kebakaran hutan dan lahan dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan penduduk desa,” ujar Deny. Selain itu, pengetahuan konstruksi bangunan seperti rehabilitasi rumah dan sekolah untuk mengurangi masuknya asap juga sangat diperlukan.

Rekomendasi lainnya terkait aspek perekonomian peduduk desa. “Perlu adanya program perlindungan seperti asuransi petani terhadap keberlanjutan penghidupan penduduk, terutama pertanian dan perkebunan yang menjadi pekerjaan utama sebagian besar penduduk desa,” ungkap Deny. Program sosialisasi kepada petani dan tentang pengolahan lahan pertanian tanpa bakar, penyediaan akses teknologi tepat guna dan akses permodalan, serta pembimbingan secara berkala dirasa perlu.

Dalam skala yang lebih besar, perlu untuk melihat ancaman bencana sebagai persoalan pertahanan dan keamanan. “Akar persoalan bencana adalah perilaku tidak tertib, tidak peduli aturan dan bertindak semaunya,” ungkap Eko.

Menurut Eko, upaya pengurangan resiko bencana dengan tujuan utama pembangunan perilaku dan mental manusia. “Masyarakat perlu dilibatkan dengan cara memperbaiki sikap dan perilaku. Budaya tidak tertib harus dihilangkan. Dengan demikian, upaya utama pengurangan risiko bencana justru bukan pembangunan infrastruktur kebencanaan tetapi segala upaya untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang tertib,” tutup Eko. (sr/ed: fz)


Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Eko Yulianto