Mengurangi Risiko Sosial dalam Pemindahan Ibu Kota

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Jakarta, Humas LIPI. Gagasan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta telah mengemuka sejak Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu melakukan peninjauan lokasi calon ibu kota baru di beberapa lokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. “Beban Jakarta sudah terlalu berat baik secara sosial maupun ekologi,” jelas Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zainal Arifin dalam Diskusi Publik “Tantangan Pemindahan Ibu Kota: Aspek Mitigasi Bencana, Ekologi, dan Sosial Budaya” pada Selasa (28/5).

Menurut Zainal, hampir 60 persen populasi Indonesia ada di Jawa. “Di negara lain seperti Kanada atau Australia, ibu kota sebagai pusat administrasi pemerintahan terpisah dengan pusat bisnis,” jelas Zainal. Ia menjelaskan pemindahan ibu kota harus memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan baik secara infrastruktur maupun juga lingkungan.

Sejak lama rencana rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta telah beberapa kali diwacanakan ke publik sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. “Saat itu telah ada ide untuk memindahkan pusat administrasi dari Batavia ke Bandung namun gagal dilaksanakan karena Perang Dunia I,” jelas peneliti geografi sosial dan ekonomi dari Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi LIPI, Galuh Syahbana Indraprahasta.

Ia menjelaskan, ketimpangan menjadi isu mengemuka dalam wacana pemindahan ibu kota. “Ketimpangan ini akibat akumulasi sejarah yang kemudian diikuti dengan kebijakan rezim sentralistik selama 32 tahun Orde baru berkuasa,” ujar Galuh. Ia menjelaskan, adanya perubahan pola pemukiman tidak dibarengi dengan penyediaan pelayanan umum sehingga ada sentralisasi. “Bahkan di Jawa sekalipun ada sentralisasi yang terpusat di area Jabodetabek dan Pantura,” ujarnya.

Galuh menekankan agar pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan masalah Jakarta ke wilayah baru. "Prinsip yang harus dilakukan adalah membangun dasar hukum dan perencanaan yang kuat," tambah Galuh.

Saat ini kandidat terkuat untuk ibu kota negara adalah Kalimantan Tengah (Palangkaraya dan Gunung Mas) dan Kalimantan Timur (Bukit Soeharto). Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Herry Yogaswara, menyebutkan beberapa potensi konflik sosial yang bisa muncul. “Ada gelombang ‘migran terpaksa’ dari berbagai lapisan masyarakat, terutama Aparatur Sipil Negara kelas menengah yang harus pindah. Kemudian migrasi swakarsa dari penduduk yang melihat ibu kota negara  sebagai wilayah ekonomi baru, ujar Herry.

Menurut Herry, konflik sosial dapat terjadi antara  warga baru dengan warga lama. "Dari sisi penduduk lokal dapat memunculkan perasaan  tersingkir dan keraguan atas hak adat dan pengakuan negara,” ujar Herry.

Untuk menanggulangi hal ini, maka ada beberapa langkah mitigasi konflik sosial yang perlu dilakukan. “Pertimbangan obyektif dari aspek sosial budaya, ekonomi, dan ekologi harus jadi pertimbangan utama. Bukan hanya aspek politik yang sifatnya sementara,” jelasnya. Ia juga meminta ada pelibatan secara ktif dari unsur-unsur lokal. “Perlu untuk emberikan ruang yang lebih besar pada kajian-kajian sosial budaya, dan pelibatan intelektual lokal dalam kegiatan kajian tersebut,” pungkasnya. (sr/ed: fz)
 

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Ir. Zainal Arifin M.Sc.
Diakses : 560