Pengukuran dan Kalibrasi Jadi Dasar Perlindungan Konsumen

 
 
Makassar, Humas LIPI. Isu perlindungan konsumen di Indonesia semakin mengemuka. Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2016 yang dirilis Kementerian Perdagangan menunjukkan angka 30,86 dari nilai maksimal 100 yang berarti konsumen Indonesia cenderung tidak mengajukan pengaduan ketika merasa dirugikan. “Perlindungan konsumen adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pengukuran dan kalibrasi alat produksi menjadi dasar peningkatan perlindungan konsumen,” ujar Plt. Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mego Pinandito dalam kegiatan Sosialisasi Metrologi dan Workshop Kalibrasi Pusat Penelitian Metrologi LIPI di Makassar pada Selasa (8/8) lalu.
 
Menurut Mego, proses pengukuran dan kalibrasi seharusnya dimulai sejak proses rancang bangun produk sampai proses distribusi ke konsumen. “Tuntutan perlindungan konsumen menuntut proses pengujian dan kalibrasi dengan berbagai besaran dan metode agar memberikan hasil yang benar dan terjamin,” ujarnya. Dirinya melanjutkan, alat produksi yang dikalibrasi secara benar akan menjaga ketepatan ukuran, mengurangi produk gagal, meningkatkan efisiensi produksi, sehingga pada akhirnya meningkatkan margin keuntungan.
 
Profesor riset Pusat Penelitian Metrologi LIPI, Jimmi Pusaka menjelaskan, produk berkualitas adalah kunci perlindungan konsumen. “Supaya produk berkualitas material harus mengikuti spesifikasi. Supaya itu bisa dipenuhi harus ada pengukuran yang memperhatikan aspek pemilihan alat, prosedur, kondisi lingkungan, sampai keterampilan operator,” jelasnya.



Sebagai National Metrologi Institute, Pusat Penelitian Metrologi LIPI menjadi rujukan kalibrasi untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang ada di Indonesia. Pusat Penelitian Metrologi LIPI menyediakan pelayanan jasa kalibrasi kepada masyarakat khususnya untuk alat-alat ukur kelas industri dengan lingkup kalibrasi mekanik dan thermo elektrik, seperti dimensi, kelistrikan, massa, akustik dan getaran, waktu, suhu, tekanan, hingga kelembapan. Pusat Penelitian Metrologi LIPI juga melakukan uji banding antar laboratorium untuk mengevaluasi kinerja laboratorium pengujian dan kalibrasi terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya.
 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan uji pengukuran dan kalibrasi saat ini dilimpahkan ke pemerintah kabupaten dan kota sebagai upaya peningkatan potensi daerah. “Pemerintah kabupaten dan kota jangan sepelekan uji pengukuran dan kalibrasi karena ini untuk melindungi produsen dan konsumen,” ujar Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Gowa Kementerian Perdagangan, Sri Rahayu.
 
Menurut Sri, pihaknya melayani tera dan tera ulang dan verifikasi standar satuan ukuran metrologi legal untuk kawasan Indonesia tengah dan timur. “Metrologi legal bertujuan melindungi masyarakat dalam perdagangan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup agar barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan takaran,” jelasnya.
 
Sosialisasi Metrologi dan Workshop Kalibrasi sendiri diadakan di Makasar mengingat pentingnya posisi Makassar sebagai hub untuk pembangunan kawasan Indonesia timur. “LIPI berharap dapat berkolaborasi dengan instansi dan pihak terkait khususnya di Sulawesi Selatan untuk merancang skema uji pengukuran dan kalibrasi yang fasilitas dan kemampuan sumber daya manusianya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutup Mego. (fza)

Sumber foto slider: Tempo.co (30 Juta Alat Timbangan di Pasar Harus Ditera Ulang)

 

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Mego Pinandito M.Eng.
Diakses : 746