Rekomendasi Ilmiah untuk Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hiu Lanjaman

 
 

Jakarta, Humas LIPI. Hiu adalah salah satu kelompok spesies paling terancam di dunia. Menurut daftar IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) setidaknya sekitar 31% hiu dunia terancam kepunahan. Dari data Statistik Perikanan tahun 2015, 60 persen total produksi hiu di Indonesia adalah kelompok hiu lanjaman seluruh famili Carcharhinidae dan 54 persen diantaranya merupakan hiu lanjaman jenis Carcharhinus falciformis. 

“Populasi hiu lanjaman di Indonesia dapat tetap lestari jika ada pengelolaan sesuai  rekomendasi yang didasarkan kepada data ilmiah yang akurat dan terpercaya,” jelas Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Zainal Arifin di Jakarta pada Senin (15/4). Zainal menjelaskan, LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi telah merilis dokumen Non-Detriment Finding (NDF) hiu lanjaman sebagai acuan ilmiah pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan spesies hiu di Indonesia.

Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Dirhamsyah mengungkapkan, dokumen NDF merupakan analisis resiko pemanfaatan hiu yang terdaftar dalam Apendiks II CITES berdasarkan aspek biologi, perikanan, pemanfaatan, dan pengelolaan hiu lanjaman saat ini. “Dokumen NDF juga merekomendasikan  perbaikan pencatatan produksi dan pemanfaatan hiu lanjaman, perlindungan habitat penting seperti lokasi memijah, melahirkan, dan pengasuhan anakan serta penghentian praktik finning atau pengambilan  sirip hiu dan membuang sisa tubuhnya baik dalam keadaan hidup atau mati ke laut.

Dirhamsyah juga menyebutkan, LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan CITES, merekomendasikan kuota tangkap sebesar 80 ribu untuk tahun 2019 dengan minimum ukuran panjang tubuh dua meter atau dengan berat minimum 50 kg. “Pemanfaatan hiu lanjaman dapat dilakukan dan tidak mengganggu populasinya di alam dengan syarat melakukan pembatasan jumlah tangkapan melalui sistem kuota dan mengatur ukuran hiu lanjaman yang boleh dimanfaatkan,” terangnya.

Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Selvia Oktaviyani mengungkapkan status hiu lanjaman sebagai Apendiks II CITES mengharuskan perdagangan internasionalnya sesuai dengan aturan resmi agar pemanfaatannya berkelanjutan. “Diperlukan suatu kajian toritas keilmuan bahwa ekspor tidak akan membahayakan populasi spesies tersebut di alam”. Dirinya menjelaskan, kajian otoritas keilmuan tersebut telah dimandatkan dalam dokumen NDF.

Koordinator Program Hiu Marine Wildlife Conservation Society (WCS) Efin Muttaqin menyebutkan, rata-rata penangkapan hiu lanjaman dalam 10 tahun terakhir antara 70.000 hingga 80.000 individu. “Kuota penangkapan memang perlu ditetapkan karena fungsinya untuk mengontrol agar penagkapan oleh nelayan tidak terus melonjak,” jelas Efin. Menurutnya, mekanisme dan efektivitas pengawasan di tingkat lapangan dari realisasi kuota tangkap dan kuota ekspor perlu dibatasi,” paparnya.

Wakil Direktur USAID Kantor Lingkungan Hidup, Jason Seuc mengatakan pihaknya bangga dapat bekerja sama dengan LIPI dalam menyelesaikan rekomendasi kuota perdagangan berbasis sains ini, khususnya untuk memastikan keberlangsungan hidup populasi liar hiu lanjaman di Indonesia terjaga. “Kami berharap kebijakan NDF untuk hiu lanjaman dapat meningkatkan kesadaran dan upaya-upaya konservasi, mengurangi perdagangan ilegal satwa liar, dan memulihkan populasi spesies ini secara alami,” pungkas Jason. (mtr. dsa, drs/ed: fza)


Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Dirhamsyah M.A.