Sembilan Langkah Perbaikan agar Pilkada ke Depan Lebih Baik

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 memang telah usai belum lama ini. Kendati demikian, Pilkada di ibukota ini menyisakan berbagai persoalan penting yang membutuhkan solusi komprehensif agar ke depan lebih baik lagi. Apalagi, Pilkada tersebut menjadi salah satu barometer untuk penyelenggaraan Pilkada-Pilkada lain di Indonesia.
 
Dari hasil kajian atau analisis terhadap Pilkada Jakarta 2017 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang baru saja dirilis pada Rabu (3/5) lalu, menunjukkan bahwa ada beragam persoalan sebelum, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pilkada. Persoalan-persoalan tersebut mulai dari isu politik identitas hingga bermacam-macam pelanggaran Pilkada dan juga masih banyak persoalan lainnya.
 
“Beragam persoalan dalam Pilkada Jakarta perlu mendapatkan perhatian serius agar ke depan mampu diperbaiki guna penyelenggaraan Pilkada yang lebih bagus lagi. Selain pula sebagai proses pembelajaran bagi Pilkada wilayah lainnya,” ungkap Ridho Imawan Hanafi, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI yang juga salah satu Tim Peneliti Analisis Pilkada Jakarta 2017.
 
Dari beragam persoalan ini, Tim Peneliti Analisis Pilkada Jakarta 2017 dari Pusat Penelitian Politik yang beranggotakan, antara lain Aisah Putri Budiatri, Devi Darmawan,  Diandra Megaputri Mengko, Esty Ekawati,  Irine Hiraswari Gayatri, Nostalgiawan Wahyudhi,  Ridho Imawan Hanafi, Sarah Nuraini Siregar,  Sri Yanuarti, dan Wasisto Raharjo Jati memberikan sembilan saran perbaikan agar bisa diimplementasikan untuk perbaikan Pilkada di Indonesia di masa mendatang. Adapun berbagai perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain:
 
Pertama, bagi partai politik, seleksi kandidat di internal merupakan perwujudan dari demokrasi internal di partai. Untuk itu, perlu melibatkan kader atau anggota partai dan dilakukan dengan transparan, sehingga kandidat yang muncul tidak ditentukan hanya oleh elit politik dan bisa dilihat rekam jejaknya. Partai juga bisa melakukan semacam pemilihan pendahuluan di internal. Selain itu, sudah semestinya partai mengoptimalkan kaderisasi sehingga partai akan lebih siap menyiapkan kader mereka dalam menghadapi Pilkada.
 
Kedua, untuk penyelenggara pilkada, harus memperkuat independensi dan netralitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) harus lebih aktif memantau kinerja penyelenggara. Penyelenggara pemilu dan DKPP harus mengedukasi masyarakat secara aktif untuk memanfaatkan mekanisme komplain yang ada, sehingga menumbuhkan kesadaran publik terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada. Penyelenggara pemilu dan DKPP memanfaatkan seluruh aduan yang diberikan masyarakat sebagai feed back atas kinerja mereka.
 
Ketiga, terkait penyelenggaraan survei pilkada, maka terdapat dua hal yang direkomendasikan, yakni lembaga survei diharapkan dapat memberikan fokus riset yang imbang antara isu elektabilitas dengan isu-isu yang nonelektabilitas. Kemudian, adanya optimalisasi fungsi pengawasan KPU dan/atau asosiasi lembaga riset untuk melakukan pengawasan secara serius dan berkala, khususnya audit etik dan metodologi.
 
Keempat, untuk mencegah politisasi aktor-aktor keamanan dalam pilkada, maka Surat Edaran Peraturan Kapolri No. SE/7/VI/2014 yang menunda segala proses hukum terhadap kandidat perlu diberlakukan hingga pemilu selesai. Kedepan, persoalan tersebut perlu diatur secara khusus dalam UU Pilkada.
 
Kelima, agar menjaga netralitas, pencalonan anggota Polri/TNI dalam pilkada atau kontestasi jabatan sipil lainnya paling cepat dilakukan dalam satu periode Pemilu (5 tahun) setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya di TNI/Polri.
 
Keenam, supaya menghindari politisasi massa dalam Pilkada, maka perlu aturan yang lebih tegas berkaitan dengan gerakan mobilisasi massa yang besar diluar masa kampanye.
 
Ketujuh, terkait dengan media sosial, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas dalam penyampaian informasi di media sosial, apalagi terkait dengan maraknya berita-berita hoax. Regulasi ini dimaksudkan untuk menindak tegas para pembuat atau penyebar hoax sehingga ke depan Pilkada atau Pemilu tidak terganggu oleh hal seperti hoax yang menjadi sarana menyebar kebencian atau intoleransi.
 
Kedelapan, adalah berkaitan dengan media mainstream, perlu mengedepankan independensi dan aspek jurnalisme damai dalam proses pembuatan dan pemuatan berita berdasarkan etika jurnalisme yang berlaku. Perlu adanya kerja sama antara penyelenggara Pemilu dengan dewan pers terkait dengan penegakan etika jurnalis dan korporasi media.
 
Dan terakhir alias kesembilan adalah berkaitan dengan persoalan maraknya penggunaan politik identitas pada Pilkada 2017, maka tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elit-elit politik perlu berperan aktif untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama dan kelompok etnis dalam konteks pilkada. Selain itu, negara perlu mengelola penggunaan simbol-simbol identitas, seperti primordial, religiusitas, dan etnisitas dalam ruang publik maupun ruang privat. (pwd,dnh/ed: isr)

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Ridho Imawan Hanafi M.I.P.
Diakses : 810