Indonesia Ladang Subur Biopiracy

 
 

Belum ada angka pasti berapa jumlah potensi hayati negeri ini yang berhasil dicuri peneliti-peneliti asing, lalu dipatenkan di luar negeri. Memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia menjadi surga bagi keanekaragaman hayati (biodiversity). Sialnya, akibat perangkat hukum yang lembek, sang Zamrud Khatulistiwa harus menyandang predikat lain: ladang subur buat praktik biopiracy alias pembajakan sumber genetik lokal untuk kepentingan asing.

Belum ada angka pasti berapa jumlah potensi hayati negeri ini yang berhasil dicuri peneliti-peneliti asing, lalu dipatenkan di luar negeri. Paling tidak, Sekretaris Utama LIPI, Dr Rohadi Abdul Hadi APU, punya cerita pedih soal praktik biopiracy ini. Syahdan, pada akhir 1990-an, peneliti dari Universitas Andalas, Prof Dayar Arbain, tengah menelusuri sebuah spesies tumbuhan langka di daerah Sumatra. Tumbuhan jenis ini, kata Rohadi, diduga mengandung komponen penting untuk menciptakan jenis obat baru.

Namun, belum kelar penelitian soal tumbuhan tadi, "Tiba-tiba ilmuwan dari Jepang sudah mengumumkan hak paten atas sebuah produk obat, " cerita Rohadi. "Uniknya, obat ini ternyata diperoleh dari tumbuhan langka tadi, ". Bagaimana mungkin peneliti-peneliti Jepang bisa sekonyong-konyong mengantungi spesies jarang itu Bagaimana mereka bisa lebih dulu Tapi itulah fakta yang terjadi, eksodus keanekaragaman hayati Indonesia ke mancanegara.

Meski tak ada data pasti jumlah kasus biopiracy, namun dugaan terjadinya praktik haram ini di negara-negara tropis seperti di Indonesia wajar saja terbetik. Fakta menunjukkan, 80 persen kekayaan hayati dunia berada di bagian tropis dan sub tropis di selatan. Namun di Amerika Serikat saja, 56 persen dari 150 obat utama ternyata berasal dari tumbuhan (tropis). Pasar herbal medicine yang menggiurkan, juga menjadi motivasi tersendiri buat praktik pengerukan plasma nutfah besar-besaran ini. Disebutkan, arus perputaran uang dari perdagangan obat-obatan berbasis tanaman mencapai 43 miliar dolar AS dengan kenaikan 5-15 persen per tahun.

Indonesia, pemilik 11 persen keragaman hayati tropis dunia, tampaknya masih menjadi sasaran empuk. Apalagi, penegakkan hukum di negeri ini masih terbilang compang camping. "Belum ada kesepakatan soal bagaimana menyikapi peneliti-peneliti asing yang datang ke wilayah kita, " keluh Rohadi, Rabu (16/3). Sebetulnya, kata dia, sudah ada pagar hukum untuk menangani para pendatang ini.

Diantaranya, lewat UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional dalam Penelitian, Pengembangan, dan Aplikasi Sains dan Teknologi. Perangkat ini diperkuat oleh Keputusan Kepala LIPI No 3550/A/1998 tentang Petunjuk Persetujuan Riset oleh Peneliti Luar Negeri. "Sayangnya, kerap tidak ada koordinasi dengan daerah (pemda setempat). Sehingga praktik biopiracy masih bisa terjadi, " lanjutnya. Padahal, menurut Rohadi, prosedur pemberian izin bagi peneliti-peneliti asing terhitung ketat dan detail. Misalnya, ada pemeriksaan soal barang apa yang boleh dibawa dan tidak. Serta kesepakatan pascapenelitian, seperti kewajiban melaporkan hasil temuan.

Prosedur pemberian izin pun sebetulnya dilakukan secara lintas sektoral, yakni dengan melibatkan pula institusi seperti BIN, BAIS, Depdagri, dan Kepolisian. Kalau pun kelak ada analisis genetik, lanjut Rohadi, itu tetap harus dilakukan di Indonesia. Misalnya di museum zoologi di Cibinong, Bogor. Dengan demikian, ada transfer pengetahuan di sini. "Yang terpenting, mereka tidak boleh membawa pergi spesies hasil temuannya, ". Namun di lapangan, aturan-aturan itu kerap hanya menjadi segepok kertas tak bergigi. Dua pekan lalu, misalnya, seorang antropolog Rusia Helen von Sternberg dan forografer Oleg Aligev, membawa kabur segepok informasi penting soal penemuan manusia kerdil di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumbar. Sejauh ini pun, sangsi terhadap peneliti-peneliti nakal terkesan tidak serius. "Sebatas black list , " kata Rohadi.

Minim instrumen

Di Indonesia sendiri, penelitian dan pemberdayaan potensi plasma nutfah menjadi produk komersil masih tersandung ketersediaan instrumen. Sebagai daerah kaya biodiversity, negeri ini hanya memiliki satu buah perangkat NMR berkapasitas 500 megahertz. Itu pun dalam keadaan rusak. NMR adalah perangkat untuk melakukan purifikasi, yakni melihat struktur biokimia dari sebuah materi. Lewat screening lewat NMR-lah dimungkinkan ditemukan kombinasi dari gen-gen untuk membuat produk obat-obatan, misalnya.

"Selama ini, kita harus mengirimkan sampel ke luar negeri dan diteliti di sana, " keluhnya. Padahal harga NMR 500 megahetz cuma Rp 8 miliar. Di Malaysia, setiap departemen penelitian sudah terdapat alat tadi. Karena keterbatasan alat itulah, terang Rohadi, hanya sedikit potensi biodiversity yang mampu dijadikan produk komersial. ( imy )

Sumber : Republika (17 Maret 2005)

Diakses : 2677