Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan

 
 

PAHLAWAN kesiangan berarti orang yang hanya mau berjuang setelah pertempuran selesai atau masa sulit berakhir. Atau orang yang ketika masa revolusi tidak berbuat apa-apa, tetapi setelah perang usai mengklaim diri sebagai pahlawan. Namun, ungkapan ini bisa pula ditujukan kepada orang/kelompok yang bangun siang dan tidak tahu bahwa zaman sudah berubah tetapi masih terus berjuang dengan cara lama. Aspek terakhir itu yang terlihat pada dunia politik nasional belakangan ini.

Agar tidak menjadi pahlawan kesiangan, perlu ditengok lagi sebetulnya apa makna kepahlawanan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa (1988), kata pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi, ada tiga aspek kepahlawanan yakni 1) keberanian, 2) pengorbanan, 3) membela kebenaran.

Pada 1945 rakyat Surabaya dengan gagah berani menolak ultimatum Sekutu. Mereka harus menyerahkan senjata pada tanggal 10 November 1945. Tetapi, ultimatum itu ditolak dan pasukan Sekutu melakukan penyerangan dari udara dan darat. Ribuan warga Surabaya menjadi korban. Dan uniknya lagi, perlawanan itu bukanlah atas instruksi dari pemerintah pusat. Tetapi, pemimpin lokal yang menyerukan rakyat untuk melawan tentara penjajah.

Namun, pada era reformasi ini keberanian tersebut muncul secara sekonyong-konyong. Berbeda dengan masa Orde Baru, kini untuk mengkritik presiden, orang merasa tidak takut lagi. Bahkan, kadang-kadang terasa keberanian itu sudah berlebihan. Tiap hari anggota masyarakat melakukan demonstrasi di depan DPR, istana presiden, atau kantor departemen. Ada tuntutan yang murni tetapi ada pula pendemo bayaran.

Mengenai pengorbanan, contohnya sangat banyak pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa revolusi nasional pasca-1945 tercatat pula dalam sejarah tentang pengorbanan keluarga Indonesia terutama di desa-desa. Penduduk mengungsi, kadang-kadang hanya membawa apa yang lekat di badan. Ibu-ibu aktif di dapur umum dan sering terpisah dari suami mereka. Rakyat meskipun punya bahan makanan terbatas, dengan tulus memberikan persediaan mereka kepada gerilya. Bukan hanya di Jawa, di tempat lain pun rakyat telah berkorban. Di Sumatra Barat misalnya, mulai 1946 masyarakat dikenai iuran perang (mula-mula hanya terhadap padi, namun sejak 1948 berlaku untuk setiap bentuk pendapatan), sebagai dana untuk perjuangan kemerdekaan.

Sekarang ini apakah orang masih mau berkorban Kebanyakan orang bersikap oportunis, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hanya mau untung, tetapi tidak mau merugi --meskipun itu untuk kepentingan khalayak. Bagaimana orang mau berkorban bila pemimpin yang di atas tidak memberikan teladan. Sikap pimpinan MPR yang tidak mau menggunakan sedan Volvo dan tidak menginap di Hotel Mulia selama sidang bagi yang tinggal di Jabotabek adalah perilaku terpuji. Walaupun hal-hal ini masih terbatas dan langka di kalangan pejabat.

Kriteria membela kebenaran itu tampak jelas pada zaman penjajahan, seakan-akan batasan itu bersifat hitam-putih. Memperjuangkan kemerdekaan dengan mengusir penjajah adalah termasuk membela kebenaran. Tetapi, kini keadaannya sudah lain. Pemerintahan dipegang oleh bangsa kita sendiri. Apakah menentang pemerintah yang sedang berkuasa termasuk membela kebenaran

Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo (almarhum) memberikan jalan keluar dari persoalan yang kelihatan seolah-olah dilematis ini. Menurutnya, bangsa Indonesia kini sedang mengalami peralihan tahap nasionalisme: dari nasionalisme kolonial menjadi nasionalisme warga negara merdeka. Tahap pertama adalah perjuangan memperoleh kemerdekaan, tahap kedua mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisinya Dengan melahirkan "pergerakan nasional yang membela hak-hak rakyat, tanggung jawab sebagai warga negara dan kewajiban sebagai warga dunia ".

Untuk itu hak-hak rakyat dan hak warga negara yang telah terumus dalam UUD 1945 harus diimplikasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat kita. Hak-hak konstitusional tersebut adalah 1) Hak untuk merdeka, 2) Hak dilindungi oleh pemerintah, 3) Hak Kedaulatan, 4) Hak menjadi warga negara, 5) Hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 6) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 6) Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul 7) Hak mengeluarkan pikiran dan tulisan, 8) Hak memeluk agama dan beribadat, 8) Hak dalam usaha pembelaan negara, 9) Hak mendapat pengajaran, 10) Hak menjadi makmur, 11) Hak dilindungi dari kemiskinan. Pemerintah mana pun yang berkuasa wajib memberi hak-hak tersebut kepada rakyat dan rakyat berhak menuntut hak tersebut. Pada tataran pemulihan hak-hak konstitusional inilah perjuangan kita berlangsung. Mereka yang berani berkorban membela hak-hak ini patut disebut pahlawan.

Alinea di atas bersifat normatif; perlu pula kita tengok kenyataan sehari-hari. Banyak kendala untuk menegakkan hak-hak konstitusional tersebut. Bagaimana orang akan berani berjuang bila ia sendiri dibelenggu oleh sistem yang sudah berkarat. Pihak mana yang bisa diharapkan untuk memelopori perjuangan ini Bagi pegawai negeri yang merupakan korps terpelajar dan terdidik terbesar di Tanah Air, hal ini susah diharap. Bagaimana mau membela kebenaran, bila baru masuk jadi pegawai negeri kebanyakan sudah punya niat yang salah, yakni untuk korupsi dst. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk bekerja di departemen, calon pegawai dipungut bayaran jutaan rupiah. Kemudian setelah diterima, untuk penempatan di pos/daerah tertentu harus mengeluarkan uang lagi dalam jumlah banyak, demikian keluhan umum yang sering terdengar di kejaksaan, kepolisian, dan banyak departemen. Dewasa ini pemerintah sedang memproses penerimaan lebih dari 200.000 pegawai negeri sipil (PNS). Seyogianya DPR dapat mengawasi agar proses ini berjalan sebagaimana mestinya, bukan dengan membuang waktu untuk urusan (meminjam istilah Amien Rais) ecek-ecek.

Salah satu hak rakyat yang diatur dalam konstitusi adalah hak untuk memperoleh pengajaran. Inilah bagian yang paling mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah sekarang. Karena di samping hak-hak itu belum dipenuhi (termasuk hak/wajib belajar 9 tahun) masalah ini yang paling menyusahkan orang tua. Di luar makanan, pendidikan termasuk pengeluaran rumah tangga yang terbesar. Pihak Departemen terkait dan praktisi pendidikan jangan hanya berpikiran bahwa bila anggaran pendidikan dinaikkan sampai 20 0PBN maka semua persoalan akan selesai. Substansi pengajaran pun bermasalah. Tidak ada perubahan dalam buku pelajaran sejarah, padahal itu sudah dikritik dari dulu. Pedoman bagi guru sejarah pun tidak tersedia dengan benar, padahal itu dapat disusun dalam tempo 100 hari.

Bila kembali kepada kisah perjuangan di Surabaya tahun 1945, pelajaran yang dapat diambil adalah dengan persatuan (disertai pengorbanan) di antara pemimpin dan rakyat kita dapat menghadapi musuh dari luar yang lebih kuat. Bila semua lapisan bekerja bahu-membahu, persoalan bangsa ini akan dapat diatasi secara bertahap.

Rakyat sudah bosan dengan konflik dan menginginkan ketenangan. Keinginan rakyat ini hendaknya didengar oleh presiden, kabinet, dan anggota Dewan yang terhormat. Pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah sangat perlu, tetapi niatnya jangan sampai menjatuhkan pemerintah atau mengimpit presiden. Tidak ada persoalan yang tidak dapat dibicarakan. Dengan kepala dingin, kita tata kembali negeri yang sudah porak-poranda ini. Mulailah dari hal-hal kecil tetapi berdampak besar (misalnya terhadap anggaran). Contoh, setelah Soeharto jatuh, setiap kepala daerah memiliki wakilnya. Jadi ada wakil gubernur, wakil wali kota, dan wakil bupati yang memiliki rumah, mobil dinas, serta fasilitas lainnya di samping gaji dan tunjangan jabatan. Dulu wakil gubernur itu hanya ada di DKI. Dari 33 provinsi, 130 kabupaten dan kota, miliaran rupiah dapat dihemat setiap bulannya bila jabatan wakil kepala daerah itu dihapuskan.

Hendaknya momentum Hari Pahlawan ini dapat kita manfaatkan untuk membulatkan tekad menyongsong hari esok yang lebih baik. Kini zaman telah berubah, jangan mau jadi pahlawan kesiangan. Apalagi pahlawan ketiduran .

Penulis : Asvi Warman Adam (LIPI)
Sumber : Media Indonesia (11 November 2004)

Diakses : 10431