Konsep Pemerintahan Koalisi

 
 

Din Syamsuddin,Ketua Umum PP Muhammadyah, minggu lalu mengusulkan agar partai- partai Islam membentuk suatu koalisi menghadapi pemilihan umum legislatif dan eksekutif (pemilihan presiden/pilpres) langsung 2009.

Sebelumnya, Rully Chairul Azwar, salah seorang Ketua DPP Partai Golkar, menjelang pembahasan RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pernah mengusulkan agar demi stabilitas dan efektivitas pemerintahan, perlu dibangun suatu koalisi permanen. Selain itu, ada juga gagasan pembentukan koalisi antara PDIP dan PKS,PDIP-Partai Golkar dsb.

Pada kesempatan lain, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri pernah pula menggagas agar para mantan jenderal menyatukan langkah untuk hanya mengusung satu calon presiden dari kalangan keluarga besar TNI agar suara tidak terpecah dan konsolidasi kekuatan dapat lebih terbentuk. Pada dasarnya, semua gagasan itu baik agar pemerintahan yang terbentuk setelah Pilpres 2009 benar-benar memiliki komitmen untuk mengimplementasikan visi dan misinya yang sudah didiskusikan dan disetujui bersama.

Ini agar pencapaian tujuan pemerintahan ke depan benar-benar tercapai,kabinet lebih solid,stabilitas dan efektivitas pemerintahan juga lebih terjamin dibandingkan dengan kabinet-kabinet yang ada pasca-Reformasi yang kesemuanya itu dikenal dengan kabinet pelangi atau kabinet gado-gado dengan beragam warna dan cita rasa politik.

Pertanyaannya,mungkinkah terbangun koalisi-koalisi seperti yang diinginkan para penggagas tersebut Apakah pembentukan koalisi-koalisi benar-benar ditujukan untuk membangun suatu pemerintahan yang efektif dan stabil atau hanya sebagai penggalangan kekuatan untuk memenangi Pilpres 2009

Belajar dari Sejarah

Sejarah politik Indonesia mengajarkan, betapa sulitnya membangun suatu koalisi pemerintahan yang memiliki tujuan bersama dan menghasilkan suatuyangbermanfaatbagirakyat.Kita tidak dapat memasukkan periode Orde Baru sebagai contoh yang baik bagi pembentukan suatu sistem pemerintahan yang baik karena di era itu,demokrasi bukanlah suatu yang penting kecualiuntukmemperolehlegitimasipolitik semu melalui pemilu sejak 1971 hingga 1997 dan otoriterisme merupakan suatu yang nyata-nyata berlaku.

Namun,terlepas dari berbagai kelemahan sistem pada era Orde Baru, harus diakui dalam hal pembentukan kabinet dan sistem kepartaian di era itu, Presiden Soeharto adalah murid terbaik yang menerapkan konsepsi pendahulunya, Presiden Soekarno.Simaklah bagaimana Presiden Soeharto saat itu, sejak 1973, memangkas jumlah partai politik dari 10 menjadi 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Dalam pembentukan kabinet, Presiden Soeharto saat itu juga menerapkan pembentukan kabinet ahli (zaken kabinet atau business cabinet) yang juga memadukan persatuan nasional atas dasar kewilayahan ketimbang atas dasar warna-warni politik bak pelangi. Belajar dari hiruk-pikuk politik pada era revolusi kemerdekaan yang memadukan antara diplomasi politik dan perang untuk mempertahankan kedaulatan nasional RI antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 27Desember 1949 (akhir dari Konferensi Meja Bundar di

Den Haag yang mengakui kedaulatan RI),Presiden Soekarno tak pernah letih mengusahakan terbentuknya kabinet ahli yang ideal. Simak misalnya bagaimana setelah Soekarno diposisikan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 18 Desember 1949,dia menunjuk bebera-pa orang formatur pembentukan kabinet transisi dan unifikasi.Mereka yang ditunjuk Bung Karno untuk membentuk kabinet ahli adalah Drs Mohammad Hatta,

Ida Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamengku Buwono IX, dan Sultan Hamid II dari Kalimantan Selatan. Hasilnya, di dalam Kabinet Hattaada8orangnonpartai,4orangdari Partai Masyumi,3 orang dari PNI,dan 1 orangdariParkindo(Feith,1962: 46 47). Setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950,

Presiden Soekarno menggunakan hak prerogatifnya dan mempercayakan kepada Mohammad Natsir sebagai formatur pada 21 Agustus 1950 untuk lagi-lagi membentuk kabinet ahli dan tidak boleh terikat terlalu banyak dengan partaipartai politik.Kabinet yang dibentuk Natsir pada 6 September 1950 terdiri atas 4 orang dari Masyumi, 5 orang nonpartai, 2 orang dari PIR, 2 orang dari PSI, masing-masing 1 orang dari Fraksi Demokrat, PIR,Parindra,Partai Katolik,Parkindo, dan PSII.

Kabinet Natsir (Masyumi) yang kurang menonjolkan kelompok administrator hanya didukung oleh partai-partai kecil dan tidak memasukkan PNI sebagai akibat dari silang pendapat antara Masyumi dan PNI itu hanya bertahan selama 6 bulan. Di dalam Masyumi sendiri terdapat kritik tajam terhadap Natsir karena kebijakannya itu telah menjadikan PNI bergabung dengan PKI dan Partai Murba di kelompok oposisi (Feith,1962: 146-151).

Jatuh bangunnya kabinet di era demokrasi parlementer dari Kabinet Natsir sampai ke Kabinet Kedua Ali Sastroamidjojo (Maret 1956 Maret 1957) menjadikan Bung Karno menunjuk Ir Djuanda untuk membentuk kabinet ahli yang lebih didasari oleh orang-orang nonpartai pada era transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin.

Sayang,Bung Karno melanggar konsepsinya sendiri pada era demokrasi terpimpin (1959 1965),bukannya membentuk kabinet ahli yang solid, kecil, efisien, tetapi malah sempat membentuk Kabinet 100 Menteri yang amat berpelangi menjelang kejatuhannya.

Sulit

Membangun koalisi pemerintahan yang solid memang bukan suatu yang mudah di era reformasi politik yang menganut sistem presidensial berpadu dengan sistem multipartai.Efektivitas dan stabilitas pemerintahan sulit untuk terjadi kecuali jika ada kesamaan visi dan misi dari partai-partai yang berkoalisi serta ada komitmen yang kuat dari para anggota kabinet dan para pendukungnya di parlemen untuk menjalankan visi dan misi itu.

Jika tidak,walaupun ada kontrak politik untuk membangun koalisi permanen selama lima tahun, kontrak politik itu dapat saja dilanggar,baik oleh presiden,wakil presiden maupun oleh partai-partai yang berkoalisi.Sebagai contoh, Kabinet Indonesia Bersatu yang dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla sering tidak efektif dalam menjalankan visi dan misinya,bukan saja karena kabinet ini sangat berwarnawarni bak pelangi,melainkan juga karena awalnya hanya memiliki kontrak politik yang semu antara

Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Partai Demokrat, PKS, PBB, dan PKPI.Partai- partai lain seperti Partai Golkar, PKB,PAN bergabung kemudian. Mengapa kebijakan Presiden sering diganjal di parlemen,ini disebabkan banyak hal, antara lain Presiden dianggap tidak konsisten dengan janjinya ketika koalisi dibentuk, misalnya soal pembatasan perjalanan ke luar negeri dan kenaikan harga

BBM, adanya konflik kepentingan antarpartai yang berkoalisi terkait dengan pilkada, partai-partai politik juga tidak ingin kehilangan basis dukungannya sebagai akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam politik moneter, pertanian,energi,dan bantuan terhadap kelompok marginal. Koalisi di antara partai Islam atau berbasis Islam semata tidak pernah terjadi dalam sejarah politik Indonesia kecuali melalui merger yang dipaksakan pada era Orde Baru.Ini juga akan menimbulkan interpretasi politik yang sektarian yang amat tidak populis dalam politik Indonesia.

Tak aneh jika gagasan Din Syamsuddin tak mendapatkan sambutan dari banyak partai Islam. Gagasan koalisi PDIP dan Partai Golkar pernah ada pada putaran kedua Pilpres 2004, tapi gagal karena tidak didukung massa akar rumput.

Gagasan koalisi PDIP dan PKS juga sulit terjadi karena dua hal. Pertama, PKS sebagai partai belum pernah secara tegas menyatakan setuju atau tidak setuju perempuan menjadi calon presiden. Kedua, basis massa PDIP dan PKS juga sulit menerima koalisi semacam itu. Gagasan menyatukan kekuatan antarpartai yang dipimpin para mantan jenderal juga sulit terwujud karena faktor tiadanya kedekatan kimiawi antarpara tokoh utama partai, ambisi pribadi para tokohnya, dan ketakutan masyarakat akan kembalinya hegemoni politik tentara seperti era Orde Baru.

Idealnya, pengurangan secara alamiah jumlah partai politik dapat terjadi jika penerapan parliamentary thresholdbenar-benarditerapkansecara konsisten pada pemilu legislatif 2009.Mudah-mudahan sejak 2014 kita sudah masuk ke era jumlah partai yang minimalis sehingga pembentukan koalisi pemerintahan yang kecil, solid, efektif,dan stabil dapat terwujud.Hanya dengan itu kita dapat membangun system demokrasi yang dewasa dan bermanfaat bagi pembentukan masyarakat yang adil dan makmur.()

Ikrar Nusa Bhakti (P2 Politik LIPI)
Sumber : Seputar Indonesia (15 Desember 2008)

Diakses : 952