Kurikulum Sejarah 1994 versus 2004

 
 

Departemen Pendidikan Nasional belum menerapkan kurikulum 2004 untuk bidang studi sejarah dan kembali menggunakan kurikulum 1994.

Keputusan dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) setelah berdiskusi dengan DPR setelah sebelumnya menerima masukan dari beberapa pelaku sejarah seperti Jusuf Hasyim dan Taufiq Ismail. Alasannya, kurikulum 2004 tidak membahas pemberontakan PKI 1948 dan 1965. Pertanyaannya, tepatkah kebijakan itu

Terus berganti

Sejak Indonesia merdeka, kurikulum sejarah silih berganti. Tahun 1945-1951, SMA menggunakan kurikulum AMS (Algemene Middelbare School) zaman Hindia Belanda. Kurikulum berikut, kurikulum 1952, dinilai terlalu akademis, kurang memerhatikan keterampilan siswa.

Menyusul kurikulum SMA Gaya Baru 1964 yang mulai dimasuki unsur politik karena pendidikan harus berdasarkan Pancasila dan Manipol (Manifesto Politik UUD 1945 terdiri dari Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).

Pada awal Orde Baru belum terjadi perubahan fundamental pada Kurikulum 1968 meski pendidikan sudah bertujuan memperkuat keyakinan beragama. Pada kurikulum 1975, pendidikan sejarah bukan saja dijiwai moral Pancasila, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai 1945 bagi generasi muda. Dalam kurikulum 1984 ditegaskan, pendidikan harus mendukung pembangunan di segala bidang. Sebagai manusia pembangunan, anak didik harus memiliki jiwa patriotisme.

Itu sebabnya secara terpisah juga diajarkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Tujuannya antara lain agar siswa menyadari/meyakini: a) Penjajahan Belanda menyebabkan rakyat Indonesia menderita; b) Kebenaran perjuangan pahlawan mengusir penjajah; c) Pemaksaan kehendak PKI untuk menghancurkan NKRI melalui aksi-aksi sepihak; d) Kesatuan-kesatuan aksi melawan PKI didorong keberanian membela kemerdekaan dan keadilan, e) Orde Baru mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

Penyusunan PSPB didominasi sejarawan dari Pusat Sejarah ABRI dan menonjolkan keberhasilan tentara memadamkan serial pemberontakan, termasuk nama-nama operasional dan komandan. Semua harus dihafal siswa. Kritik muncul, antara lain dari Abdurrachman Surjomihardjo. Tahun 1985 Nugroho Notosusanto, arsitek sejarah resmi ini, meninggal dan 1994 PSPB tidak ada lagi.

Sarat pengetahuan

Kurikulum sejarah 1994 ternyata sarat pengetahuan, dianggap kurang relevan bagi Indonesia, seperti sejarah peradaban kuno di Eropa (Yunani, Romawi) dan Amerika (Inca, Maya, Aztec) serta perbandingan kebudayaan kedua benua itu.

Guru-buru mengeluh, bahan ajar terlampau banyak, waktu amat sedikit, dan dinilai tidak menarik. Tahun 1999 sejarah peradaban Amerika Latin dan perbandingannya dengan Yunani, Romawi dihilangkan.

Dalam kurikulum 1994 pemberontakan G30S/PKI diajarkan sejak siswa kelas VI sekolah dasar (SD). Dalam kurikulum 2004, peristiwa berdarah 1965 belum diajarkan di tingkat SD.

Pada era reformasi muncul kritik terhadap sejarah resmi Orde Baru, terutama berkaitan dengan fakta yang disembunyikan. Guru dan siswa pun bingung, mengikuti informasi di buku, koran, radio, atau televisi.

Direktorat Sejarah dan Pusat Kurikulum Depdiknas bersama para pakar menyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang lalu berganti nama Kurikulum 2004.

Kurikulum 2004 bukan sekadar sejarah perjuangan angkatan bersenjata. Berbagai pemberontakan dan upaya memadamkan dilihat dari perspektif lebih luas. Jadi, PRRI/Permesta dan DII/TII tidak disebut lagi, tetapi digunakan rumusan yang lebih komprehensif. Di SMP diberikan deskripsi G30S/1965, di SMA ditampilkan aneka pendapat soal G30S dan dampak sosial politik dari peristiwa itu.

Jadi, kurikulum 2004 bidang sejarah lebih maju, obyektif, dan demokratis dari kurikulum pada masa Orde Baru. Seyogianya Mendiknas membaca kembali dengan cermat kurikulum itu.

Penulis : Asvi Warman Adam (LIPI)
Sumber : Kompas (1 Juli 2005)

Diakses : 2301