LIPI Terapkan Infrastruktur Riset Terbuka

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan keadilan sosial,serta meningkatkan daya saing bangsa sesuai dengan bunyi Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 pasal 5. “Untuk pelaksanaan dari UU no 11 tahun 2019 khususnya pasal 5, dibutuhkan tiga unsur utama yaitu sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi sehingga infrastruktur riset betul-betul dapat mensejahterakan masyarakat” ungkap Plh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Agus Haryono pada TalkShow bertajuk ‘Infrastruktur Riset LIPI, Untuk Siapa?,’ Kamis 29 Juli 2021 yang berlangsung secara virtual.
 
Dirinya menambahkan bahwa pada pasal 67 ayat 3 disebutkan bahwa sumber daya manusia iptek berhak memperoleh kemudahan dalam menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana IPTEK.  “Amanahnya harus terbuka agar bisa di akses dan salah satu manfaat dari terbukanya infrastruktur riset adalah terwujudnya optimasi sumber daya dan mendorong kolaborasi kemitraan dengan peneliti, mitra industri serta masyarakat luas. Hal ini tentu saja dapat mengurangi tumpang tindih dalam pelaksanaan penelitian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu,LIPI memandang perlu mempromosikan program Infrastruktur Riset Terbuka ini agar semua kalangan menyadari pentingnya program ini, dan turut serta mendukung” jelas Agus lebih lanjut.
 
Sementara Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa yang telah dilakukan di LIPI sejak tiga tahun belakangan terkait program infrastruktur riset terbuka akan di ekstensikan ke BRIN untuk menciptakan ekosistem riset yang lebih baik. “Kita akan fokus bagaimana membawa sumber daya riset yang sudah dikonsolidasikan baik itu SDM, infrastruktur, maupun anggarannya, dan bagaimana mengembalikannya kepada pemangku kepentingan khususnya para pelaku usaha dan SDM di kampus,” ungkapnya. Dirinya menekankan bahwa dalam konteks BRIN, harus bisa mendorong dan memfasilitasi para palaku usaha sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan dan tentunya peningkatan nilai tambah ini hanya dapat dilakukan dengan riset,” papar Handoko.
 
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini cukup banyak infrastruktur yang dikelola dibawah manajemen BRIN seperti 6 kapal riset, 3 fasilitas reaktor nuklir, badan antariksa, kawasan science dan technopark, kebun raya, dan masih banyak lagi. “Semua infrastruktur riset dibawah BRIN harus dikelola secara terpusat di bawah satu kedeputian infrasrtuktur riset dan inovasi sehingga dapat menjamin standar pengelolaan, keberlangsungan pemeliharaan, dan pemakaian secara optimal," tegas Handoko.

"Perlu diketahui bahwa dana riset yang akan dikelola BRIN yang berasal dari APBN akan difokuskan pada infrastruktur riset. Sedangkan pemakaian infrastruktur riset dibuka untuk semua termasuk bagi pihak universitas, baik negri ataupun swasta. Semoga dengan adanya BRIN dengan sistem infrastruktur yang terbuka dapat berperan dan mampu memperbaiki ekosistem riset dan inovasi sehingga berperan signifikan pada kemajuan pembangunan bangsa yang berbasis iptek,” harap Kepala BRIN.
 
Dari segi pendanaan infrastruktur, Agus Laksono selaku Kasubbid Pengelolaan Proyek dan Aset SBSN Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah diterbitkan sejak tahun 2008. “Setiap tahun kami mengalokasikan SBSN proyek sebanyak 300 triliun dan sampai saat ini penggunaan dana SBSN didominasi oleh kementrian PUPR dan kementrian perhubungan. Penggunaan  dana SBSN oleh LIPI masih belum terlalu tinggi,” ungkapnya menyinggung penggunaan dana SBSN oleh lembaga riset.

Lebih lanjut Agus Laksono menyampaikan bahwa tujuan dari SBSN sendiri adalah agar tujuan pembangunan nasional cepat tercapai mengingat SBSN memiliki banyak kemudahan dibandingkan dengan pendanaan jenis laina. Namun walaupun banyak kemudahan yang ditawarkan oleh SBSN ternyata juga terdapat kelemahan, di mana dana SBSN hanya dapat dimanfaatkan untuk belanja modal seperti pengadaan infrastruktur tapi tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Sementara kepala Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek LIPI Yan Rianto menjabarkan, berbagai infrastruktur riset yang dimiliki oleh LIPI bersifat terbuka untuk dimanfaatkan oleh publik. “Sangat beragam fasilitas riset yang LIPI miliki oleh karena itu perlu dibentuk pola manajemen yang tepat supaya infrastruktur yang ada bisa bermanfaat optimal. Dari segi pendanaan, LIPI akan mengoptimalkan pola pendanaan dari pemerintah dan non-pemerintah, mengingat pembiayaan operasional laboratorium memerlukan dana yang tidak sedikit. Agar terpusat dan terpadu saat ini, melalui Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek seluruh infrastruktur laboratorium di LIPI dikelola secara terpadu,” pungkasnya.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, saat ini LIPI menawarkan beberapa skema kerjasama untuk memfasilitasi industri seperti pola render farm dan maklon. Sementara untuk dukungan riset bisa berkolaborasi dengan start-up seperti memberikan akses untuk menggunakan laboratorium. Sedangkan untuk layanan laboratorium secara umum adalah berbayar dengan menggunakan skema PNBP,” tutupnya.(eb)  
 
 
 
 
 
Sumber : Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Eng. Agus Haryono
Diakses : 549