Anggaran Riset di Bawah Ideal

 
 
Dengan keterbatasan anggaran, perlu trik khusus mengembangkan iptek melalui sinergi riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Cornelius Eko

PEMERINTAH mengakui anggaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum memadai. Saat ini persentase anggaran untuk kegiatan iptek di Indonesia hanya berkisar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Padahal, rasio anggaran iptek yang memadai, menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), sebesar 2 persen dari PDB. "Kalau sesuai kriteria UNESCO, anggaran iptek kita harusnya Rp200 triliun. Namun, kita baru RplO triliun, " ujar Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (Kipnas) XI dan Indonesia Science Expo, di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, kemarin.

Lantaran kekuatan fiskal negara yang belum ideal itu, ia menyebutkan perlu trik khusus untuk mengembangkan iptek. Caranya, kata Puan, mengoptimalkan ketersediaan anggaran riset dan teknologi dengan menggabungkan urusan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Penggabungan itu untuk memacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

"Dengan asimilasi sektor-sektor itu, karya-karya yang dihasilkan perguruan tingginantinya tidak berhenti jadi arsip. Namun, itu diharapkan bisa jadi solusi konkret untuk menjawab permasalahan masyarakat, " terangnya.

Selain itu, tambah Puan, alokasi anggaran riset akan bisa ditopang anggaran pendidikan tinggi dan kedua sektor bisa berjalan sinergis.

Ia juga meminta pembangunan koneksi yang kukuh antara dunia riset, kalangan usaha, dan industri sebagai salah satu prioritas.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, lanjut Puan, harus bisa mengambil peran dalam membangun koneksi itu dengan memberi berbagai skema kerja sama antara ilmuwan dan industri yang bisa bernilai tambah pada setiap pihak.

Isu strategis

Pada kesempatan sama, Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain menyampaikan Kipnas XI yang dihadiri 600 ilmuwan dan para pemangku kepentingan itu ditargetkan mampu menghasilkan rekomendasi pembangunan kebijakan sains (science policy) yang mengarahkan iptek untuk mendukung Indonesia sejahtera. "Bukan sekadar menjadi ajang berbagi pengalaman, " kata Iskandar.

Kipnas sendiri merupakan pertemuan empat tahunan bagi para ilmuwan yang mengangkat tema isu-isu strategis pada abad ke-21. Namun, menurut Iskandar, sejauh ini hasil dari Kipnas belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mendukungpembangunan bangsa.

Karena itu, ada perubahan target pelaksanaan Kipnas yang dibarengkan ISE dengan membagi empat komisi, yakni komisi ilmu sosial dan budaya, teknik, maritim, dan kesehatan obat.

Selain itu, tambah dia, beberapa bulan sebelum pelaksanaan Kipnas XI, juga ada diskusi kelompok terarah pada setiap komisi untuk menggali lebih dalam persoalan bangsa dalam prespektif iptek. "Sosialisasi ke perguruan tinggi untuk memperoleh masukan pun telah dilakukan dan hasilnya dialokasikan pada pemangku kepentingan, " tutup dia. (H-2)cornel@mediaindonesia.com


Sumber : Media Indonesia, edisi 9 Oktober 2015. Hal: 13

Sivitas Terkait : Iskandar Zulkarnain

Diakses : 1811