Anugerah Nawacita Legislasi Diharapkan Dorong Peningkatan Paten Hasil Penelitian

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baru saja memperoleh penghargaan peringkat pertama Anugerah Nawacita Legislasi 2016 dari Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat (24/6) lalu di Jakarta. Kepala LIPI, Iskandar Zulkarnain berharap raihan prestasi gemilang tersebut mampu mendorong para peneliti agar lebih giat meningkatkan hasil penelitiannya yang terwujud dalam paten.
 
“Diharapkan pula dengan peningkatan hasil penelitian para peneliti itu, maka hasil penelitian LIPI secara korporat yang sudah terpatenkan bisa lebih bertambah banyak,” kata Iskandar di sela-sela pemberian penghargaan. Apalagi berdasarkan data dari Pusat Inovasi LIPI, paten hasil penelitian baru sekitar 384 paten dalam kurun waktu 1991 hingga 2014.
 
Menurutnya, paten adalah salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat. “Terbukti negara maju yang banyak menghasilkan paten, mereka mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik untuk rakyatnya,” jelas Iskandar.
 
Kepala Pusat Inovasi LIPI, Nurul Taufiqu Rochman mengimbuhkan, paten harus dapat dikelola secara khusus dan diperlukan kekuatan hukum yang mengaturnya. Kehadiran Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penilaian dan Pencatatan Aset Tak Berwujud Berupa Paten di Lingkungan LIPI tentu menjadi dasar kuat bagi pengelolaan paten di LIPI dan Indonesia. “Ditambah lagi, peraturan tersebut telah memperoleh penghargaan terbaik Anugerah Nawacita Legislasi,” sambungnya.
 
Dikatakannya, urgensi peraturan itu adalah paten dalam penilaian dan pencatatan memerlukan standar perhitungan nilai perolehan yang wajar, sehingga memenuhi syarat dicatatkan dalam neraca aset negara. “Selama ini belum ada regulasi nasional yang menjadi pedoman untuk mencatat dan menilai aset tak berwujud berupa paten tersebut dan Peraturan Kepala LIPI ini bisa menjadi rujukan tingkat nasional,” tekannya.
 
Perhatian Pemerintah
 
Kepala Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas mengemukakan, terpilihnya Peraturan Kepala LIPI Nomor 7 Tahun 2015 menjadi yang terbaik dalam Anugerah Nawacita Legislasi merupakan bentuk perhatian besar pemerintah terhadap dunia penelitian. “Pemerintah berarti peduli terhadap paten hasil penelitian. Mereka menghargai hasil karya para peneliti yang terwujud dalam aturan tersebut,” ungkapnya.
 
Di sisi lain, Nur katakan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap LIPI. “Dengan raihan penghargaan itu, peraturan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap Program Nawacita pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan membangun inovasi Iptek,” tuturnya.
 
Sekedar informasi, LIPI dalam Anugerah Nawacita Legislasi berhasil menjadi yang terbaik dari empat nominator lain dalam kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Keempat nominator lain secara berurut setelah LIPI adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan SAR Nasional (Basarnas). dan Kementerian Perindustrian.
 
Pemberian Anugerah Nawacita Legislasi 2016 dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden Joko Widodo terkait penghapusan 3.143 peraturan daerah yang tumpang tindih dengan peraturan pemerintah pusat dan tidak sesuai dengan UUD 1945, Pancasila, Trisakti, dan Nawacita. Para peserta yang mengikuti anugerah tersebut sebanyak 13 Kementerian/LPNK dan 26 Pemerintah Daerah. (lyr/ed: pwd)

Sumber : Biro Kerja sama, Hukum dan Humas

Sivitas Terkait : Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain