Demokrat Dinilai Tebang Pilih

 
 
JAKARTA (Suara Karya): Langkah cepat dilakukan DPP Partai Demokrat memberhentikan Thayb Armayn dari jabatan ketua DPD Maluku Utara semakin membuktikan bahwa parpol ini tak menerapkan keadilan dam kesamaan hak di mata hukum.

Langkah itu dinilai tebang pilih. Sebab, ada petinggi Partai Demokrat diduga terlibat korupsi tapi masih leluasa menjabat dan melakukan kegiatan partai, legislatif dan eksekutif.

"Keputusan DPP itu bukanlah langkah strategis jika hendak melakukan penertiban partai dari kader - kader bermasalah, " ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah kepada Suara Karya di Jakarta, kemarin.

Partai berlambang bintang mercy itu, tutur dia, seyogianya menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas bersih-bersih partai. Kader ataupun pengurus pusat yang terlibat korupsi diberi pintu untuk mundur dari jabatannya, tanpa harus diperintah pecat.

Salah satu contoh pembersihan partai, disebutkan Iberamsjah, adalah dorongan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olah Raga yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng agar legowo melepaskan jabatannya di partai maupun di pemerintahan. "Sikap satria tersebut yang perlu dilakukan, " katanya.

Dia menyayangkan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama pengurus pusat partainya tak melihat gagasan itu sebagai langkah yang baik dan strategis.

SBY dan pengurus pusat partainya hanya mampu memberikan sanksi kepada kader yang tak memiliki basis kekuatan politik.

"Padahal, tindakan Thayb bagian dari implikasi kekecewaan terhadap Anas yang masih bebas melakukan kegiatan partai, meskipun sedang dililit kasus korupsi senilai Rp 1,2 triliun dalam proyek Pembangunan kompleks olah raga di Hambalang, Bogor, " ujar Iberamsjah.

Thayb dituduh menjadi dalang pengerahan massa untuk menolak kedatangan Anas dan Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) ke Maluku Utara. Dalam insisden itu, massa pendukung Thayb juga melakukan pemukulan terhadap pengurus DPP Partai Demokrat yang mendampingi Anas dan Ibas.

Mundur

Hal sama disampaikan sejumlah pihak yang mendesak Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat membersihkan parpolnya dari kader bermasalah.

Keputusan mengejutkan diambil Theresia Pardede alias Tere mundur dari keanggotaan DPR dan Partai Demokrat seharusnya membuka mata hati SBY untuk "menyapu " partainya dari multiefek negatif, termasuk korupsi. Sebab, elektabilitas partai bintang mercy makin terpuruk.

"Sebagai roh dari partai (Demokrat) itu, sudah seharusnya SBY mengambil tindakan cepat ntuk mengatasi keterpurukan partainya yang sudah sedemikian para, " ujar pengamat politik Lembaga lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S Widjojo.

Ia meyakini keputusan Tere mundur dari Partai Demokrat dan DPR punya korelasi terhadap keterpurukan elektabilitas partai itu.

Diduga, tutur dia, sikap Tere terpicu rasa malu karena para petinggi Partai Demokrat, seperti Andi Mal-larangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh sedang terlilit dugaan kasus-kasus korupsi. (Feber S)
Sumber : Suara Karya

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1914