Dialog, Kunci Atasi Persoalan Papua

 
 

Pendekatan kekerasan dalam penyelesaian krisis di Papua dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan di provinsi paling timur Indonesia itu. Hal tersebut mengemuka dalam Evaluasi Politik Papua 2011 yang diadakan di Gedung Nusantara II DPR RI, jakarta pada Selasa (13/12) lalu. Kata kuncinya adalah membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai, ujar Ketua Pusat Penelitian (P2) Politik LIPI Dr. Sjamsudin Haris, M. Si.

Acara yang merupakan kerjasama antara P2 Politik LIPI dengan Komisi I DPR RI tersebut memaparkan hasil dari riset dinamika politik Papua selama tahun 2011 dari Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI. Menurut Koordinator Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI Dr. Muridan S. Widjojo, Ph.D ada tiga hal utama dalam dinamika politik Papua sepanjang tahun 2011. Kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM, kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dengan papua, serta menguatnya opini publik yang menginginkan pemerintah berdialog dengan wakil-wakil masyarakat Papua, jelas Muridan dalam sambutan yang dibacakan oleh anggota Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc, Sc.

Hasil riset menunjukkan ada empat akar masalah konflik Papua. Pertama, sejarah dan status politik Tanah Papua. Kedua, kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Ketiga, marjinalisasi dan efek diskriminatif modernisasi dan migrasi terhadap warga asli Papua, dan yang terakhir adalah kegagalan pembangunan.

Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI sendiri sejak tahun 2009 terus mengembangkan program pengarus-utamaan dialog untuk penyelesaian krisis Papua. Dialog dinilai merupakan jalan paling bermartabat untuk menyelesaikan masalah. Dalam tiga tahun terakhir, Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI telah mengembangkan Jaringan Damai Papua (JDP) dan friends of dialoguebaik di Papua, Jakarta, serta kalangan komunitas internasional. Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI bekerjasama dengan Komisi I DPR RI dalam kampanye tersebut, selain dengan Dewan Ketahanan Nasional dan lembaga lainnya.

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Dosen STT GKI I.S Kijne Jayapura Pdt. Dr. Sostenes Sumihe, M. Th, Ketua Pemerintahan Masyarakat Adat Dewan Adat Papua Fadhal Alhamid, Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Anike T.H Sabami , Anggota Komisi I DPR RI dari Papua Paskalis Kossay, S. Pd, M.M serta Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi . Menurut Ketua Komisi I DPR RI Drs. Mahfudz Siddiq, M. Si, Tim Kajian Papua P2 Politik LIPI mempunyai kajian yang paling komprehensif tentang Papua. Yang dibutuhkan sekarang adalah penterjemahan kongkrit dengan roadmap yang jelas dan terukur, jelasnya.(fakhri zakaria)

Jakarta, 13 Desember 2011-Humas BKPI LIPI

Sivitas Terkait : Sjamsuddin Haris

Diakses : 1812