Disiapkan, Peta Jalan Solusi Persoalan Papua

 
 

Langkah mencari solusi atas berbagai permasalahan di Papua masih banyak yang dilakukan secara parsial dan tidak tuntas. Untuk itu, diperlukan sebuah peta jalan (road map) yang diharapkan dapat menjawab persoalan rakyat Papua.

Salah satu gagasan yang akan diangkat dalam peta jalan itu adalah memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam konteks keindonesiaan.

Pandangan itu disampaikan pemerhati Papua yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, dalam diskusi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Peta jalan tersebut, kata Muridan, masih terus disempurnakan sehingga bisa menjadi sebuah panduan dalam mencari berbagai solusi atas persoalan di Papua. Pendekatan atas peta jalan tersebut juga akan dilakukan terhadap berbagai sisi yang benar- benar menyentuh hal mendasar dan menjadi kebutuhan rakyat Papua secara keseluruhan.

Dijelaskan, persiapan peta jalan yang tengah dilakukan tim LIPI tersebut akan memfokuskan diri pada empat hal yakni upaya memberi ruang yang lebih besar bagi Papua, paradigma pembangunan, hak asasi manusia (HAM), dan rekonsiliasi serta upaya dialog yang lebih terbuka.

"Peta Jalan tersebut masih dirampungkan dan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai sehingga bisa dioperasionalkan, " kata Muridan. Salah satu yang akan diangkat dalam peta jalan itu adalah membuka ruang struktural, kultural, dan peran sosial yang lebih luas bagi warga Papua (Papuanisasi).

Ruang yang lebih besar dalam konteks keindonesiaan tersebut diharapkan semakin membuka kesempatan dan akses atas potensi yang ada. Sedangkan untuk beberapa kasus HAM yang pernah terjadi diperlukan penyelesaian yang lebih komprehensif dengan mekanisme yang ada. Pada saat bersamaan juga perlu ditempuh berbagai langkah rekonsiliasi sehingga ada keadilan bagi korban HAM.

Komite HAM

Salah satu tokoh Papua, Phil Erari menjelaskan bahwa penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut harus diwujudkan dalam pembentukan komite HAM (ad hoc) sehingga lebih fokus dan tuntas memperjuangkan keadilan korban pelanggaran HAM. "Untuk itu, Komisi Nasional (Komnas) HAM Papua diminta untuk bekerja lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM, " ujarnya.

Phil secara khusus menyinggung minimnya penghormatan beragama di Indonesia dibandingkan dengan penghargaan warga Papua terhadap kelompok agama yang berbeda.

Hal itu menunjukkan betapa masyarakat Papua sangat toleran dan menerima pluralitas sehingga menjadi modal untuk meningkatkan hubungan yang lebih setara.

Sementara itu, Decky Natalis Pigay, penulis buku Evolusi Nasionalime dan Sejarah Konflik Politik di Papua, menjelaskan bahwa apa pun langkah dan kebijakan pemerintah terkait Papua dinilai tidak akan memberikan hasil optimal. Sebab, tidak ada kemauan yang serius dari pemimpin bangsa untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan terkait dengan Papua.

Selain itu, persoalan utama karena tidak menempatkan masyarakat Papua bersama Pemerintah Indonesia sebagai dua pihak yang menjadi pelaku utama.

"Peta jalan yang disiapkan tersebut bisa jadi tidak akan memberikan solusi jika tidak melibatkan semua aktor pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Apalagi persoalan yang ada begitu kompleks, di mana Papua sudah menjadi ajang penetrasi kapitalisme, militer, agama, dan penduduk sipil, " kata dia. [H-12]

Sumber : Suara Pembaruan (17 Maret 2008)

Diakses : 1780