Dorong Iptek untuk Indonesia Sejahtera

 
 
JAKARTA-Pemerintah terus berupaya agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan anggaran pendanaannya mencukupi, sehingga pengembangan iptek bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan hal tersbut saat Pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke XI, di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Kamis (8/9).

KIPNAS merupakan forum pertemuan para ilmuwan Indonesia untuk mendiskusikan khasanah kemajuan ilmu pengetahuan di tanah air serta peran sertanya dalam membangun peradaban bangsa. KIPNAS pertama kali diselenggarakan pada tahun 1958 di Malang oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MPI) yang menjadi cikal bakal lahimya LIPI. Pada KiPNAS ke-III (1981) LIPI diberi kepercayaan sebagai penyelenggara.

Menurut Puan, keberhasilan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan iptek sangat tergantung pada faktor kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pendanaan. Di antara faktor SDM dan pendanaan, seringkali menjadi perdebatan mana yang lebih dahulu dipersyaratkan. "Apakah dengan semakin kuat kualitas SDM yang ada,maka akan semakin besar dukungan dana yang diberikan. Atau semakin banyak dana yang diberikan, maka akan menghasilkan SDM yang semakin berkualitas, " ujar Menko Puan.

Dia menyebutkan apabila dilihat dari kebutuhan anggaran untuk kegiatan iptek, saat ini, persentase anggaran untuk kegiatan iptek di Indonesia hanya berkisar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal rasio anggaran iptek yang memadai menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), adalah sebesar 2 persen dari PDB. Untuk Indonesia, 2 persen PDB 2014 adalah sebesar lebih dari Rp 200 triliun. Yang tersedia saat ini kurang lebih sekitar Rp 10 triliun. Tentu merupakan kesenjangan yang sangat besar antara kondisi ideal dan apa yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah mengoptimalkan ketersediaan anggaran riset dan teknologi dengan menggabungkan urusan riset dan teknologi dengan urusan pendidikan tinggi. Penggabungan itu adalah untuk memacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Selain itu, tambahnya, alokasi anggaran riset akan bisa ditopang oleh anggaran pendidikan tinggi dan kedua sektor dapat berjalan dengan sinergi. Menko PMK juga mengatakan perlu membangun koneksitas yang semakin kokoh antara dunia riset dengan dunia usaha dan industri, (adn)
Sumber : Indopos, edisi 9 Oktober 2015. Hal: 3

Diakses : 1230