Indonesia Harus Kembali Membangun Budaya Maritim

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Merespon kebijakan pemerintah yang meletakkan sektor maritim menjadi salah satu prioritas pembangunan, berbagai data dan informasi akurat terkait potensi kemaritiman Indonesia sangat diperlukan.
 
“Selama ini, laut dan segala potensinya cenderung terpunggungi atau terlupakan, sudah saatnya kita kembali membangun budaya kelautan sebagai poros maritim dunia,” ujar Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Iskandar Zulkarnain saat memberi sambutan dalam kegiatan Pemaparan Status Terumbu Karang dan Padang Lamun Indonesia Tahun 2015 di LIPI Jakarta, Kamis (11/2).
 
Iskandar menekankan, pemerintah harus mampu membaca potensi dan fungsi strategis laut. “Kita harus mengubah pola pikir dalam melihat pentingnya laut. Laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu” sambung Iskandar.
 
Ke depannya, Indonesia harus bisa memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan. “Tidak hanya itu, infrastruktur maritim, diplomasi maritim, serta pertahaman keamanan laut harus diperkuat,” imbuhnya.
 
LIPI sebagai pemegang otoritas keilmuan (scientific authority) memiliki peranan yang besar terhadap penyediaan data dan informasi tentang status dan kondisi biota serta ekosistem darat dan laut Indonesia. “Khusus untuk kelautan, LIPI memiliki Pusat Penelitian (Puslit) Oseanografi yang berdiri sejak tahun 1905. Selama 111 tahun, Puslit Oseanografi telah melakukan riset dan menyimpan data kemaritiman, salah satunya terkait dengan terumbu karang (coral reefs) dan padang lamun (seagrass beds),” jelas Iskandar.
 
Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, LIPI dipercaya untuk menjadi Wali Data untuk bidang Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Padang Lamun. Hal ini melalui Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 54 tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik.
 
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Nurwadjedi mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan One Map Policy yang dicanangkan pemerintah. “One map policy merupakan arah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pemetaan agar data akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mengacu pada satu referensi spasial untuk pemetaan,” jelasnya.
 
Terkait dengan hal tersebut, BIG bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya mengumpulkan data untuk pembuatan peta tertentu. “Khususnya LIPI, kami bekerja sama terkait data informasi status terumbu karang dan padang lamun,” pungkas Nurwadjedi. (msa/ed: pwd)

Sumber foto: pixabay.com

Sumber : Humas LIPI

Sivitas Terkait : Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain
Diakses : 8357