KONFLIK DEMOKRAT: SBY Harus Pecat Kader Bermasalah

 
 
JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat didesak untuk membersihkan parpolnya dari kader bermasalah.

Keputusan mengejutkan Theresia Pardede alias Tere untuk mundur dari keanggotaan DPR dan Partai Demokrat seharusnya membuka mata hati SBY untuk "menyapu " partainya dari multiefek negatif, termasuk korupsi. Sebab, elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu makin terpuruk.

"Sebagai roh dari partai (Demokrat) itu, sudah seharusnya SBY mengambil tindakan cepat untuk mengatasi keterpurukan partainya yang sudah sedemikian parah, " ujar pengamat politik Lembaga lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S Widjojo saat dihubungi Suara Karya, di Jakarta, Minggu (3/6).

Ia meyakini keputusan Tere mundur dari Partai Demokrat dan sebagai anggota DPR punya korelasi terhadap keterpurukan elektabilitas partai itu.

Muridan menduga sikap Tere itu terpicu rasa malu karena para petinggi Partai Demokrat, seperti Andi Mallarangeng (sekretaris dewan pembina), Anas Urbaningrum (ketua umum), Angelina Sondakh (mantan wakil sekjen) sedang terlilit kasus-kasus korupsi, di antaranya pembangunan kompleks olahraga Bukit Hambalang yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun. "Politikus muda akan berontak jika partai yang dikendarainya terjangkit penyakit masyarakat, " ujarnya.

Menilik kondisi itu, menurut Muridan, SBY sebagai pimpinan puncak di Partai Demokrat sepatutnya mengambil tindakan darurat untuk memutuskan mata rantai korupsi yang melilit para petinggi partai itu. Minimal, kader atau petinggi partai yang terlibat korupsi dipersilahkan menanggalkan jabatan maupun meninggalkan Partai Demokrat.

"Konsekuensinya tetap ada jika memaksa Anas, Andi Mallarangeng menanggalkan jabatannya atau pun keluar dari partai, " ujarnya.

Namun, tutur dia, keguncangan di internal Partai Demokrat tak akan berlangsung jika SBY mengelola gejolak itu secara baik dan bijaksana. "Lebih baik guncang sementara daripada elektabilitas partai itu terus tergerus akibat kasus-kasus korupsi yang sedang melilit para petingginya, " kata Muridan.

Seperti diketahui, pada 5 Februari 2012, SBY pernah memberikan sinyal pembersihan partai. Ketika itu, SBY mengatakan, perlu solusi terkait perilaku kader saat ini yang tak sesuai nilai-nilai dan prinsip Partai Demokrat ketika didirikan. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyikapi konflik di tubuh partai berlambang mercy.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung upaya pembersihan terhadap kader-kader Partai Demokrat yang terseret masalah hukum. Ia mengibaratkan kader itu seperti kutil yang membawa noda dan beban bagi Partai Demokrat. Ruhut menyebutkan, Partai Demokrat tidak takut kehilangan kader partai yang terjerat kasus hukum.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng menjawab soal desakan pemberhentian dari jabatannya.

"Saya rasa kita tahu bahwa menteri diangkat dan diturunkan presiden. Kalau memang Presiden menganggap kinerja saya tak maksimal, maka saya siap, " kata Andi Mallarangeng usai membuka Rakornas KNPI di Medan, akhir pekan lalu.

Andi mengakui, amblesnya tanah di proyek pusat olahraga senilai Rp 1,2 triliun di Bukit Hambalang, Bogor, akan memunculkan opini negatif di masyarakat. Tapi dia yakin, proyek itu akan rampung sesuai jadwal yang telah ditentukan dari awal.

"Saya juga telah berpikir akan ada pandangan negatif dari masyarakat, tetapi proyek akan selesai sesuai deadline yang telah ditentukan, " kata mantan juru bicara Presiden SBY ini.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai proses penganggaran proyek Hambalang sebagai skandal bernuansa kejahatan kerah putih. Seharusnya Presiden SBY merasa dipermalukan oleh skandal itu.

"Kabinetnya layak dinilai amatiran. Jika ada kementerian yang berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran yang benar, sebagaimana diatur oleh undang-undang, berarti menteri bersangkutan terang-terangan melanggar undang-undang, " ujarnya.

Idealnya, menurut Bambang, presiden memerintahkan penegak hukum untuk menyelidiki skandal itu. Sebab, ini persoalan serius karena menyangkut kredibilitas kabinet dan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara.

"Faktanya, pengakuan sejumlah anggota Komisi X DPR yang berkaitan dengan masalah proyek hambalang. Mereka tidak memiliki informasi yang cukup, tidak tahu proses perencanaan dan penganggaran, termasuk penetapan proyek ini sebagai program multiyears.

"Berarti, mekanisme penganggarannya tidak transparan. Maka pertanyaannya, apakah yang harus ditutup-tutupi oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, saat membahas anggaran proyek Hambalang, " ujar Bambang.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR I Gde Pasek Suardika mengatakan, Partai Demokrat tidak akan terpengaruh oleh kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional Hambalang yang diduga melibatkan ketua umumnya, Anas Urbaningrum. "Saya merasa tidak tersandera dengan Hambalang, " ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Menurut dia, kasus Hambalang harus ditelusuri dari sejarah dan tahapannya. Proyek itu sudah direncanakan oleh Direktur Jenderal Olahraga Kementerian Pendidikan Nasional sebelum Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa.

Penentuan lokasi pembangunan proyek itu, menurut dia, dilakukan oleh Kemendiknas pada 2004. Menteri Olahraga Adhyaksa Dault dan Andi Mallarangeng hanya melanjutkan pembangunannya. "Nah, kalau sekarang ambles, kok, Menpora yang ditanya kenapa mencari lokasi di sana, " katanya.

Terkait kenaikan anggaran pembangunan dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,25 triliun, menurut Pasek, itu terjadi karena ada perubahan dari ide awal pembangunannya.

Pada mulanya, proyek itu hanya dimaksudkan untuk membangun pusat pelatihan olahraga bagi pelajar. Dalam perjalanannya, pada era Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, proyek itu ditingkatkan menjadi pusat pelatihan bagi atlet yang berprestasi.

Namun, karena proses pembebasan tanahnya masih menjadi masalah dan kementerian tidak bisa mendapatkan sertifikat. (Feber S/Sugandi)
Sumber : Suara Karya

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1854