Ketahanan Energi Berbasis Bioenergi

 
 

Seperti sudah diketahui, pemerintah segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Nilai subsidi yang mencapai 272,4 triliun rupiah di tahun ini dirasa terlalu membebani APBN. Terlebih, sebagian besar penikmat dana ini masyarakat menengah ke atas. Banyak pihak dalam posisi sama dengan pemerintah dan tidak diperlukan lagi diskusi lanjut. Salah satu yang perlu pemikiran adalah mekanisme alih subsidi dari pos BBM menjadi sesuatu yang bisa langsung menyentuh masyarakat golongan bawah, sehingga pengalihan subsidi mampu tetap menjaga daya beli, sekaligus juga mendukung upaya ketahanan energi nasional.

Menurut data World Bank nilai GDP perkapita, biasa diidentikkan dengan standar hidup atau kesejahteraan, Indonesia tahun 2011 adalah US$ 3.495 sementara harga premium Rp 4.500/liter. Bila dibandingkan dengan Malaysia GDP perkapita US$ 9.977 dan harga premium Rp 5.066/liter atau Singapura GDP perkapita US$ 46.241 harga premium Rp 11.560/liter. Dan perbandingan tersebut dapat dilihat, harga BBM yang mahal sebenarnya tidak masalah, sejauh masyarakat mempunyai daya beli yang tinggi pula. Kesejahteraan masyarakat tidak tergantung tinggi rendahnya harga BBM, tetapi kemampuan daya beli dan pendapatan mereka. Sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara untuk mendorong kesejahteraan dan daya beli masyarakat, terutama golongan bawah.

Sejauh ini pemerintah telah berusaha mempertahankan daya beli masyarakat saat harga BBM dinaikkan, tetapi pengalihan dana banyak difokuskan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan hanya sedikit untuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu sektor yang berpotensi mempertahankan daya beli dan mendorong upaya ketahanan energi adalah produksi energi terbarukan secara masif yang melibatkan masyarakat, terutama petani.

Bioenergi sebagai Fokus

Keberadaan Inpres No 1/2006 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Hijau belum banyak membantu perkembangan energi terbarukan. Kebijakan yang kurang fokus dan harga BBM yang terlalu rendah ditengarai menjadi penyebabnya. Rendahnya harga BBM pula yang dinilai menyebabkan banyaknya pemborosan dan penyalahgunaan seperti penyelundupan. Untuk menyikapi permasalahan energi dan mendukung upaya ketahanan energi, dibutuhkan penerapan secara terpadu setidaknya dua kebijakan. Pertama, kebijakan jangka pendek-menengah untuk memproduksi energi yang sudah siap komersialisasi dan bukan lagi skala riset. Kita dapat mengambil contoh produksi etanol untuk energi berbasis tanaman tebu seperti yang telah dilakukan di Brazil. Teknologinya sederhana dan relatif ekonomis serta telah terbukti efektif.

Menurut data FAO, pada tahun 2006 ada sekitar 6 juta hektare tanaman tebu di Brazil, bila dibandingkan dengan Indonesia di tahun yang sama hanya ada sekitar 350 ribu hektare. Data terbaru, pada tahun 2012, Brazil mampu memproduksi 31 juta ton gula dan 26 miliar liter etanol secara bersamaan dengan menyerap sekitar 1 juta orang tenaga kerja. Di Indonesia, banyak kritikan, etanol generasi pertama seperti dari tebu atau singkong akan bersaing dengan pangan. Tetapi kita lupa, Indonesia dikaruniai wilayah teramat luas, menurut data Kementerian Kehutanan saat ini saja ada 30 juta hektare lahan kritis yang bila diolah lebih serius akan berpotensi untuk tanaman penghasil bioenergi.

Sebenamya sekarang, beberapa pabrik terutama pabrik-pabrik gula di Indonesia juga sudah memproduksi etanol berbasis tetes tebu. Bahkan, perusahaan seperti Medco Ethanol dan Sampoema Bio Energi sudah memproduksi etanol berbasis singkong. Dengan melihat kenyataan di lapangan, pemerintah tidak perlu lagi memulai dari awal, hanya diperlukan komitmen untuk menyediakan area tanam tebu yang luas, meningkatkan kapasitas produksi pabrik yang sudah ada dan secara bertahap mendirikan pabrik-pabrik pengolahan baru.

Kebijakan selanjutnya adalah jangka panjang, di mana pengalihan dana subsidi BBM ditujukan untuk riset-riset dan implementasinya pada sektor energi. Saat ini riset bioetanol generasi kedua dari biomassa; implementasi penggunaan energi air, angin, surya dan lainl telah dan sedang terus dilakukan di Indonesia. Riset- riset seperti inilah yang perlu dukungan nyata dalam bentuk pendanaan. Selain itu, koordinasi pemerintah perlu ditingkatkan, sehingga tujuan penyediaan energi dan riset-risetnya menjadi lebih fokus serta sinergi antarlembaga maupun instansi menjadi lebih baik lagi.

Apabila kebijakan jangka pendek-menengah dan jangka panjang ini dilakukan konsisten, ketahanan energi nasional diharapkan bukan lagi sekadar mimpi. Kisah sukses Brazil memproduksi etanol dengan menyerap tenaga kerja adalah bukti nyata.

Roni Maryana, Peneliti pada UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia - LIPI
Sumber : Kedaulatan Rakyat, 30 Mei 2013

Sivitas Terkait : Roni Maryana

Diakses : 1005