Komisi I DPR Dukung Dialog Pemerintah Pusat dan Papua

 
 

Komisi I DPR berkomitmen menyelesaikan masalah Pa-pfla pada periode ini. Komisi I juga mendorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mempersiapkan langkah-langkah pradialog antara pemerintah pusat dengan Papua.Ketua Tim Peneliti masalah Papua dari LIPI Muridan S Widjojo mengatakan untuk mencapai dialog antara pemerintah pusat dan Papua perlu ada perbaikan-perbaikan kondisi di Papua terlebih dulu.

"Yang harus kita sepakati dulu adalah kecurigaan-ke-curigaan antara kedua belah pihak dapal terselesaikan lewat dialog. Dan sekarang LIPI sedang mendorong kedua belah pihak menyepakati diadakannya dialog tersebut. " ujar Muridan seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPR. di Gedung DPR. Senin (18/1).Muridan mengatakan saat ini di tingkat masyarakat awam pradialog itu sudah berjalan. LIPI dalam lahap pradialog itu membantu orang-orang Papua menunjuk orang yang dipercayainya untuk mewakili mereka untuk berdialog.

"LIPI sudah membantu 1 orang Papua untuk atur diri dalam menu nj uk orang yang mereka percaya. Orang Papua harus belajar saat ini untuk mempercayai orangnya sendiri, " jelas Muridan.Lebih lanjut ia mengatakan LIPI mendorong pemerintah melakukan dialog dengan Papua agar proses-proses yang selama ini tidak terangkat akan diangkat di dialog tersebut. Baginya dialog merangkul semua masyarakat Papua selama ini termasuk mereka yang berada di pegunungan dan pedalaman Papua.Hal itu juga dikatakan anggota tim peneliti masalah Papua dari LIPI. Syamsuddin Haris, la mengatakan dialog tidak membahayakan kesatuan NKRI asalkan ada konsp yang jelas.

"Saya pikir tidak terlalu berbahaya dialog asal kita punya konsep yangjelas, merangkul mereka yang berada di hutan juga. Yang kami lakukan sudah lebih dari seorang peneliti sebenarnya Ada kepercayaan dari mereka kepada kami, " jelas Syamsuddin.Usulan yang disampaikan LIPI tersebut ditanggapi positif oleh anggota Komisi 1 DPR. Anggota Komisi 1 DPR dari F-PD Max Sopacua misalnya mengatakan observasi dan investigasi yang dilakukan LIPI sangat relevan dengan keadaan di Papua.Saya setuju sekali dialog dimulai dengan pradialog lalu masuk ke tahap dialog dan terakhir pascadialog. Tapi siapa yang mempelopori Saya sarankan sebaiknya yang memulai dari Jakarta jangan dari Papua. Yang paling penting sekarang ambil langkah untuk dialog. Masyarakat di sana juga sudah menunggu. Komisi I siap berada di belakang LIPI. ujar Max.

Sementara itu anggota Komisi I dari F-PG Yorris Raweyai mengatakan sebelum dilakukan dialog sebaiknya didiagnosa terlebih dulu masalah di Papua. Setelah itu dialog siap dilakukan dengan dukungan dari Komisi 1. "Kami di Komisi 1 sejak terbentuk punya komitmen untuk selesaikan soal Papua di era kami. Sekarang tentukan pradialog ini berapa bulan, enam bulan misalnya. Yang penting sebelum itu bersihkan dulu tanah ini, " jelas Yorris.Yorris juga menyarankan agar tidak perlu dibentuk lagi Badan Adhoc yang untuk mengurusi masalah dialog ini. Pasalnya Badan Adhoc itu ditakutkan nantinya memperpanjang birokrasi. Selain itu Yorris juga menegaskan agar tidak perlu landasan hukum lain untuk masalah Papua tersebut selain UU21 tahun 2001.Nggak boleh kita bikin yang lain-lain. Ini sudah jelas. Kita dorong saja pemerintah. Presiden harus menandatangani ini. Sehingga ke depan kita tidak usah membicarakan separatis tapi bagaimana membangun Papua, tegas dia.

Sementara itu anggota Komisi I dari F-PD Salim Mengga mempertanyakan keberadaan tentara di Papua. ia menganggap selama ini keberadaan pasukan di sana tidak pernah dijelaskan dalam kepentingan apa. Karena itu ia tidak heran kalau setiap aktivitas yang mengancam kedaulatan negara seperti pengibaran bendera meski hanya satu saja akan segera ditindak. "Karena itu harus ada kemauan politik dari pemerintah untiuk menjelaskan kepada tentaranya untuk apa mereka di sana, " ujarnya.Hal itu ditanggapai Muridan dengan mengatakan saat ini tentara justru tidak banyak turut campur soal masalah keamanan. Ia mengatakan saat ini justru polisi yang lebih banyak menindak perbuatan yang dianggap mengganggu ketentraman.

Tapi ia menganggap itu tidak menjadi persoalan yang memicu ketidaktentraman di Papua sebab saat ini para hakim tidak lagi menggunakan pasal subversi untuk menga-dili para pengganggu keamanan.Meski begitu Muridan setuju kalau rencana pembuatan Kodam baru di Papua dibatalkan. Ia menganggap hal itu cari masalah baru yang ujung-ujungnya mengganggu ketentraman dan menggagalkan upaya dialog. "Satu pasukan itu satu masalah. Makin banyak tentara makin banyak masalah. Jadi tidak usahlah buat Kodam baru. pungkas dia. (cr-14)

HU Pelita, 19 Januari 2010

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1491