Komisi VII DPR Dorong LIPI Lebih Aktif Kembangkan Riset Budidaya Tanaman Obat

 
 
Tabanan, Humas LIPI. Harga obat belakangan ini semakin mahal akibat sebagian bahan bakunya masih impor. Berkaca dari hal ini, Komisi VII DPR RI mendorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai institusi riset nasional untuk lebih aktif mengembangkan riset budidaya tanaman obat untuk lokal sebagai solusi mengatasi ketergantungan impor bahan baku obat.
 
Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu menuturkan, peran LIPI penting dalam pengembangan tanaman untuk obat-obatan, khususnya untuk menyukseskan program sainfitikasi jamu yang nota bene merupakan obat tradisional dan herbal. Masyarakat luas telah mengakui bahwa tanaman obat dan obat tradisional memiliki kelebihan dibanding obat pada umumnya, yakni efek sampingnya relatif kecil jika digunakan dalam dosis yang tepat.
 
“Tanaman obat sebagai bahan baku obat tradisional maupun bukan tradisional tentu dari beragam jenis dan sulit dibedakan, maka peran LIPI sangat penting di sini.  Perannya adalah melakukan riset untuk taksonomi dan pemetaan tanaman obat-obatan,” kata Gus Irawan dalam kegiatan Science Briefing Parliament dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Jumat (17/2), di Kebun Raya Bali, Tabanan, Bali.
 
Di sisi lain, Gus Irawan menyinggung pula keberhasilan LIPI berperan dalam melakukan berbagai riset pengembangan obat biosimilar, seperti erythropoietin untuk pengobatan anemia, G-CSF untuk pengobatan neutropenia, dan pembuatan obat herbal berbasis daun sukun. “Kami juga mengapresiasi keberhasilan riset lainya seperti pembentukan kit diagnostic terhadap virus Human Papilloma Virus (HPV) yang terkait dengan kanker leher rahim, serta tagatosa, gula langka untuk penderita diabetes,” ungkapnya.
 
Hambatan
 
Kendati LIPI telah sukses menghasilkan beragam hasil riset obat, namun Gus Irawan melihat masih ada berbagai hambatan dalam pengembangannya ke skala industri. “Lembaga ini masih kesulitan memindahkan hasil riset skala laboratorium ke industri,” sambungnya.
 
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH) LIPI, Enny Sudarmonowati mengakui hal tersebut. Hal itu terbukti dengan kurangnya minat investor atau pengusaha dalam mendukung dana penelitian yang bersifat eksplorasi dan inventarisasi tumbuhan obat ke bebagai hutan/daerah.
 
Menurutnya, pengusaha lebih cenderung menerima kerja sama hilirisasi riset, yang sudah jadi dan dianggap menguntungkan pengusaha. “Contohnya adalah hasil inulin yang dikembangkan oleh Kebun Raya Cibodas LIPI, mereka baru menerima kerja samanya,” tambahnya.
 
Enny katakan, hambatan lain yang juga krusial adalah inkonsistensi pendanaan dari pemerintah. Di awal tahun sudah direncanakan tahapan kegiatan kegiatan dalam satu tahun, akan tetapi di tengah tahun anggaran dipotong sehingga target kegiatan yang telah dicanangkan di awal tahun tidak tercapai. “Ironisnya dana riset tahun ini malah sangat minim,” ujarnya.
 
Sebagai solusi dari berbagai hambatan itu, Enny menyarankan agar perlu dibuat suatu peraturan/perundangan yang menyatakan kewajiban pengusaha di bidang jamu/minuman kesehatan yang berbahan baku tumbuhan obat agar menyediakan dana penelitian dasar. “Diharapkan dana tersebut mudah diakses oleh LIPI atau Kebun Raya sebagai rangkaian dana pengusaha dalam menciptakan produk herbalnya,” tuturnya.
 
Tak hanya itu, dia berharap agar pemerintah menaruh konsistensi dalam pendanaan riset di Indonesia. Artinya, ketika melakukan pemotongan anggaran, maka pemerintah sebaiknya jeli untuk dana riset agar tidak ikut dipotong. (pwd/ed: isr)

Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Bayu Adjie M.Sc.