LIPI Akan Gelar Seminar Evaluasi Politik Papua

 
 

Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonsesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP) akan menggelar seminar Evaluasi Politik Papua, Senin, 17 Desember 2012, Pukul 12.00 Selesai di Hotel Haris, Tebet Jakarta.

Seminar ini akan diberi pengantar oleh Dr. Muridan Satrio Widjojo, Koordinator Tim Kajian Papua LIPI dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta dengan materi Dinamika Politik dan Pembangunan di Papua: Sebuah Evaluasi . Drs. Mahfud Siddiq, M.Si, Ketua Komisi I DPR RI akan memaparkan tentang Kebijakan politik dan keamanan dan Kerangka Penyelesaian Konflik Papua.

Selain itu, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan., MA., Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemdagri RI akan memaparkan Kebijakan Percepatan Pembangunan sebagai Katalisator Perdamaian dan Keadilan di Papua. Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP), Bapak Thaha Alhamid akan berbocara soal Aspirasi dan Kapasitas Penduduk Papua terhadap Pembangunan dan Penyelesaian Konflik Papua. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar, SH., akan berbicara tentang Kekuatan Masyarakat Sipil di Papua sebagai Fondasi Penegakan HAM, perdamaian dan keadilan di Papua

Seminar yang akan dimoderatori oleh Dr. Philips J. Vermonte, Peneliti CSIS itu berdasar pada tiga topik utama. Topik pertama dalam TOR yang diterima MAJALAH SELANGKAH, dikatakan, pada 2011 dan awal 2012 Pemerintah Pusat melalui Presiden menunjukkan suatu kesadaran pentingnya kebijakan baru yang lebih dialogis dalam penyelesaian masalah-masalah politik, sosial dan keamanan di Papua khususnya yang terkait dengan gerakan politik Papua Merdeka. Sebaliknya, mengapa kebijakan politik dan pengelolaan keamanan di Papua tetap stagnan pada 2012

Topik kedua, dinamika demokrasi sangat tinggi dan pada saat yang sama siklus kekerasan juga terus berkembang secara bertahap di Papua. Kelompok non-negara semakin aktif dan agresif. Kebijakan keamanan model apa yang perlu dikembangkan di Papua agar ekspresi demokrasi warga sipilnya tetap terjaga dan pada saat yang sama kekerasan oleh berbagai pihak dapat ditindak secara legal tanpa ekses yang mengarah pada pelanggaran HAM

Topik ketiga, pembangunan di Papua memiliki denyut baru dengan kehadiran UP4B sehingga koordinasi pembangunan dapat dikatakan membaik. Langkah mendasar apa yang perlu dipercepat agar pembangunan dapat dibuat lebih bermakna sebagai katalisator perdamaian dan keadilan di Papua (Yermias Degei/MS)
Sumber : Majalah Selangkah, 16 Desember 2012

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1771