LIPI Nilai Subsidi LPG 3 Kg Sudah Tidak Sehat

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi menilai perkembangan subsidi LPG 3 Kg sudah berada dalam kondisi tidak sehat. Sebab, konversi minyak tanah ke LPG yang sebelumnya memberikan penghematan anggaran, malah telah bergeser menjadi beban.
 
Lihat saja, besaran subsidi LPG 3 Kg sudah melebihi besar subsidi minyak tanah sebelum program konversi ini berjalan. Bahkan, dari tahun ke tahun, nilai subsidinya terus meningkat.
 
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo mengungkapkan, subsidi LPG 3 Kg yang bertambah dikarenakan pengguna LPG tersebut juga meningkat. “Penggunanya bukan hanya masyarakat kelas bawah, tetapi juga menengah ke atas,” katanya saat kegiatan Media Briefing “Subsidi LPG 3 Kg, Mau Dibawa Kemana?” pada Selasa (24/10) di Balai Kartini, Jakarta dalam rangkaian Indonesia Science Expo (ISE) 2017.
 
Dari data hasil penelitiannya, jumlah rumah tangga pengguna LPG bersubsidi naik dari 2015 sebanyak 41,58 juta menjadi 45,37 juga pada 2016. Dari para pengguna ini, tidak semuanya layak menggunakan LPG 3 Kg.
 
Kendati demikian, dia melihat pula bahwa ketersediaan LPG 5,5 Kg non subsidi juga masih terbatas. Jadi, keterbatasan ini menjadi salah satu penyebab pengguna beralih ke LPG 3 Kg. “Persoalan utamanya bukan semata kesadaran dari masyarakat yang kurang, tapi juga kesiapan dari segi industri. Hal ini dapat dilihat dari distribusi gas 5,5 kg yang belum merata,” ujar Maxensius.
 
Di sisi lain di tengah pentingya upaya melakukan pengendalian subsidi LPG 3 Kg, Maxensius juga menyoroti pemerintah justru menjalan program konversi kapal bensin ke LPG 3 Kg bagi nelayan kecil. Kebijakan ini membuka celah untuk pertumbuhan konsumsi LPG yang lebih cepat lagi di masa depan. “Posisi pemerintah yang berada dipersimpangan jalan, antara mencabut subsidi LPG dan membuka ruang subsidi baru, memperlihatkan sikap yang tidak konsisten terhadap UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi,” tuturnya.
 
Menurutnya, kebijakan subsidi ini bukan berarti tanpa biaya. Di samping bertambahnya beban negara, subsidi LPG 3 Kg juga rawan penyalahgunaan, membuka celah ketimpangan, dan hilangnya kesempatan untuk memanfaatan sumber energi bagi penggunaan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara.
 
Pertimbangan Matang
 
Lalu, apakah subsidi LPG 3 Kg perlu dicabut? Untuk hal ini, Maxensius menyarankan, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang. Pengendalian subsidi jauh lebih baik sebelum mencabutnya. Sebab, hasil penelitiannya menyimpulkan tidak semua masyarakat setuju dengan agenda pencabutan subsidi tersebut.
 
Lihat saja, masyarakat tempat lokasi penelitian Tim Penelitiannya, yakni nelayan yang berada di Bali (Karang Asem dan Kabu) dan Jawa Timur (Gresik dan Kebomas). Lokasi tersebut merupakan lokasi dimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pernah membagikan paket perdana LPG sepanjang 2016-2017.
 
Kementerian ESDM mencatat sepanjang dua tahun tersebut telah didistribusikan sebanyak 5.473 paket ke lima provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Paket tersebut terdiri dari satu unit mesin motor, konventer kit (selang, regulator, dan injektor), dua tabung LPG 3 Kg, dan satu unit dudukan tabung.
 
Hasil penelitian Maxensius dan tim menyebutkan, Paket LPG yang dibagikan pemerintah sebagai bukti nyata kebijakan konversi penggunaan minyak bumi ke gas telah memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penghematan yang bisa dicapai nelayan, yakni hingga 60% lebih per pelayarannya.



Sebagai penutup, Maxensius memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih cermat dalam pengambilan keputusan pencabutan Subsidi LPG 3 Kg. Apalagi ini bukan keputusan yang populer untuk pemerintah yang memasuki tahun-tahun politik. (adh/ed: pwd)
 
Sumber foto: https://radarbolmongonline.com/2015/02/het-lpg-3kg-ditetapkan/
 

Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Dr. Maxensius Tri Sambodo S.E, MIDEC.