Mekanisme Penyelesaian Konflik Partai Politik

 
 

Sejarah kepartaian di Indonesia tidak pernah lepas dari konflik. Semenjak jaman pergerakan hingga era reformasi, partai-partai politik selalu dilanda oleh konflik. Pada masa pergerakan, konflik melanda pada Partai Nasional Indonesia (PNI) sehingga melahirkan Parindra dan Partai Pendidikan Nasional. Begitu juga dengan Sarekat Islam (SI), yang pecah menjadi SI Merah dan SI Putih.

Konflik partai juga terjadi pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebut beberapa, konflik juga melanda Partai Masyumi. Para pendukung Masyumi ke luar satu persatu, mula-mula PSII, kemudian disusul oleh NU. Konflik juga terjadi di kalangan nasionalis, kita catat ada dua PIR, yaitu PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro.

Pada Orde Baru, dimana jumlah partai politik hanya dua, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ternyata kedua partai hasil fusi ini selalu dilanda konflik tak berkesudahan. Konflik yang terjadi di PPP umumnya disebabkan karena perbedaan antar unsur pendukung, terutama antara NU dan MI. NU kemudian keluar dari PPP tahun 1984. Sementara di PDI akibat konflik yang terjadi menyebebabkan Megawati dan para pendukungnya keluar dari PDI dengan membentuk PDI Perjuangan.

Pada masa reformasi, "penyakit lama " itu ternyata masih ada dalam partai-partai politik kita. Kita selalu disuguhi oleh suasana konflik partai politik. Sebut saja misalnya konflik yang terjadi pada Golkar, sehingga kemudian melahirkan partai-partai baru, misalnya Partai MKGR, PKPI, dan PKPB. Konflik di PPP melahirkan Partai Persatuan (PP) dan PPP reformasi, yang kemudian menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Konflik di PDIP melahirkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Indonesia Tanah Airku (PITA), Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Konflik di PBB melahirkan PAS dan PII. Konflik di PKB malahirkan PKD dan PKNU. Konflik di PD antara lain melahirkan Partai NKRI.

Saya kira terlalu panjang apabila kita mengurai konflik-konflik yang terjadi dalam tubuh partai-partai politik di Indonesia era reformasi ini. Umumnya konflik-konflik yang terjadi disebabkan karena perebutan kekuasaan tatkala suksesi kepemimpinan di muktamar atau kongres.

Konflik yang mengidap pada partai-partai politik karena tidak adanya tradisi berpartai di kalangan elit-elit kita. Setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan, tidak dengan konsensus. Tampaknya perpecahan sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik. Padahal dalam politik yang dituju dari perbedaan-perbedaan adalah untuk menuju konsensus bukan perpecahan, karena yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat.

Terlepas dari itu semua, persoalannya sekarang adalah bagaimana cara atau mekanisme penyelasian konflik partai politik tersebut. UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002, pada Bab VIII mengatur tentang Peradilan Partai Politik. Dalam Pasal 16 dikatakan bahwa perkara partai politik diajukan melalalui pengadilan negeri. Putusan itu hanya dapat diajukan kasasi kepada MA. Konflik partai politik yang baru-baru ini diselesaikan melalui MA adalah konflik yang terjadi di PKB. Konflik antara kubu Abdurahman Wahid-Muhaimin Iskandar dengan Saefullah Yusuf-Alwi Shihab. Dalam keputusan kasasinya, MA memenangkan kubu Abdurahman Wahid-Muhaimin Iskandar. Buntut dari konflik itu, kubu Alwi Shihab yang didukung oleh Kyai Langitan membentuk partai baru dengan nama PKNU.

Berkaitan dengan konflik partai yang diselesaikian melalui pengadilan tersebut, saya kira menarik mencermati surat edaran MA. Ketua MA Bagir Manan yang mengeluarkan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata Berkaitan Pemilu dan Nomor Surat Edaran MA Nomor 5 Tahun 2003 tentang Gugatan yang Berkaitan Partai Politik. Dalm surat edaran itu MA terkesan kuat tidak menginginkan lembaga peradilannya dijadikan sebagai ruang publik untuk kepentingan pertarungan politik antarkader parpol.

Saya setuju dengan substansi surat edaran MA tersebut. Bila partai politik terjadi konflik maka pengelolaanya tidak melibatkan pengadilan. Kader politik harus mengelola konflik internalnya dan penyelesaiannya melalui mekanisme rumah tangga internal partai politik. Konflik internal partai politik dalam penyelesainya agar tidak melibatkan pengadilan.

Ini penting dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan politik partai politik agar bisa mewujudkan tradisi mengelola konflik internalnya secara elegan dan dewasa. Partai politik "dipaksa " mengatasi konflik internalnya sebagai jalan untuk mendewasakan cara berdemokrasi. Saatnya kader-kadaer partau politik menghormati mekanisme internal partai politiknya. Juga untuk mendidik para kader partai politik untuk menghormati aturan rumah tangganya sendiri.

Mengapa konflik partai politik harus diselsaikan melalui mekanisme internal, alasanya sederhana. Bukankah salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan penyelesain konflik. Nah, bila konflik yang terjadi dalam tubuhnya sendiri tidak bisa diselesaikan secara internal, lalu bagaimana partai politik akan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat

Selain itu, mekanisme penyelesaikan konflik melalui mekanisme internal akan membendung bentuk-bentuk intervensi dari luar. Bila menyelesain konflik melalui pengadilan, kemungkinan terjadi manuver-menuver kepentingan untuk mempengaruhi keputusan akan terjadi.

Selanjutnya, mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme intrenal dalam rangka menamkan dan menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-elit politik. Sudah saatnya setiap perbedaan dak diakhiri dengan perpecahan, tetapi dengan konsensus. Saya kira sudah waktunya bagi partai politik untuk melembagakan penyelesain konflik internalnya.

Dalam upaya melembagakan penyelesaian konflik itu, saya kira harus diatur melalui UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik tersebut perlu dicantumkan tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan membentuk semacam badan penyelesain konflik (atau apa pun namanya), yang berfungsi menyelasikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi di dalam tubuh partai politik. Badan ini tercantun dalam AD/ART partai politik.

Penulis : Lili Romli (Pusat Penelitian Politik LIPI)
Sumber : Jurnal Nasional (28 September 2007)

Diakses : 55065