Membangun Dialog dan Rekonsiliasi Papua

 
 

Seorang warga Waghete, Melly, mengaku masih belum tahu, untuk apa sesungguhnya bandar udara internasional dibangun di distrik tempat tinggalnya itu. Kota setingkat kecamatan di pinggir Danau Tigi tersebut hanya berpenduduk lebih kurang 12.000 orang dan tersebar di banyak tempat.

Penduduk itu tersebar di kampung-kampung di pegunungan dan lembah-lembah Diyai. Selain itu, di Waghete sendiri sejak lama sudah ada landasan udara perintis yang mampu didarati pesawat sekelas DHC-6 Twin Otter dan Casa 212. Apalagi jalur darat dari Nabire menuju Paniai pun sudah lancar dilalui. Bahkan, saat ini jalan tembus dari Paniai menuju Mimika pun terus dibangun. Di Timika sudah ada landasan udara besar, katanya.

Pembangunan bandara udara dengan landasan pacu sepanjang lebih dari 2 kilometer tersebut mengundang pertanyaan Melly.

Rencana pembangunan bandara itu memang sudah ada sejak lama. Bahkan, sudah mulai terdengar sejak awal tahun 2000. Namun, hingga saat ini, ketika rencana tersebut mulai diwujudkan, belum tuntas juga terjawab untuk apa dan untuk kepentingan siapa bandara itu dibuat.

Saat ini, untuk ke Nabire, warga Waghete dapat mengandalkan angkutan darat, juga ketika mereka hendak ke Enarotali. Namun, benarkah percepatan pembangunan seperti itu yang dibutuhkan warga

Saat ini, ketika jalan menjadi makin lebar dan kendaraan bermotor ramai lalu lalang, arus barang dari Nabire memang menjadi makin mudah dan harga tidak lagi setinggi langit. Namun, ada pula pengaruh dan perubahan lainnya, mulai ada orang mabuk dan warga yang terinfeksi virus HIV, kata Emmanuel Goo, seorang warga Nabire.

Menurutnya, pembangunan fisik pada satu sisi memang dibutuhkan. Namun, pembangunan yang menjadi bagian dari kebijakan percepatan Pembangunan Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tersebut juga perlu dikaji dampaknya bagi masyarakat Papua.

Tokoh-tokoh adat di Bomomani, misalnya, hingga saat ini juga menolak rencana eksplorasi tambang emas di kawasan itu. Alasannya adalah masyarakat setempat belum siap. Pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang kami dapat. Banyak contohnya. Beberapa lelaki yang bekerja di Timika tidak lagi kembali. Padahal mereka telah memiliki keluarga disini, kata Amandus Iyai.

Hal itu, menurut Amandus Iyai, sedikit banyak telah memunculkan beragam masalah dalam masyarakatnya.

Kekayaan alam yang terkandung dalam tanah Papua, tuturnya, adalah hak dari anak-anak Papua. Biarkan itu menjadi hak mereka ketika nanti mereka sudah siap dan mampu menggunakannya, kata Amandus Iyai.

Menurutnya, masyarakat Papua belum siap untuk itu. Selain itu, apa yang dihasilkan dari penambangan itu jauh lebih banyak dibawa keluar tanah Papua daripada digunakan untuk membangun Papua.

Uskup Timika Mgr John Philip Saklil pun melihat hal serupa. Di Timika, tuturnya, tidak tampak pembangunan fisik yang luar biasa yang menunjukkan bahwa di kawasan itu penambangan emas terbesar di Indonesia beroperasi.

Di sisi lain, perubahan sosial yang lebih masif daripada perubahan ekonomi pun tidak tertangani. Setiap akhir pekan dengan mudah ditemukan orang mabuk terkapar di pinggir jalan. Rumah-rumah bordil penuh terisi tamu dan angka orang yang terinfeksi HIV pun terus bertambah.

Bencana ekonomi global pada satu sisi telah mendatangkan berkah tak terduga. Rencana eksplorasi pada blok-blok tambang di kawasan pegunungan tengah terhenti. Kepingan peristiwa itu seolah cocok dengan kepingan penolakan warga Bomomani atas rencana eksplorasi di kawasan itu. Kepentingan industri tidak seiring dengan kepentingan warga setempat.

Kepentingan

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura mencatat persoalan perbedaan kepentingan adalah dasar utama munculnya konflik-konflik di Papua, baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Kemauan dan maksud pemerintah tidak selalu sama dengan keinginan dan harapan warga.

Tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menuangkan kajian mereka dalam Papua Road Map melihat selama ini jembatan antarbudaya yang memungkinkan orang asli Papua memahami dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan perubahan yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi mereka tidak dibangun. Akibatnya, interaksi sosial budaya yang terbangun adalah hubungan yang asing secara mutual, stereotipikal, dan penuh dengan stigma dan kesalahpahaman yang sering kali fatal.

Pembangunan fisik yang oleh pemerintah terus digalakkan nyatanya belum memenangkan hati masyarakat Papua. Masih banyak pernyataan ketidakpuasan diungkapkan. Persoalannya, masalah dasar yang melatarbelakangi ketidakpuasan tersebut, yaitu kesejahteraan, harga diri, dan jaminan hidup masyarakat Papua, tidak dijawab.

Bahkan, menurut teolog dari STFT Fajar Timur, Papua, Neles Tebay, aksi atas keprihatinan tersebut justru dituduh separatis. Selain itu, ada banyak persoalan lain, seperti sejarah dekolonisasi Papua dan pemahaman identitas kepapuaan dan keindonesiaan, menurut Neles Tebay belum tuntas dijawab dan diselesaikan.

Dialog

Menyikapi persoalan di Papua, Peneliti LIPI Muridan S Widjojo mengatakan, perlu dibangun sebuah dialog bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Dan dialog yang dimaksud Muridan adalah sarana untuk memperoleh kesepahaman tentang isu-isu dan masalah, bernegosiasi, dan kemudian mencapai kompromi.

Pemaknaan itu sesungguhnya untuk meluruskan pemaknaan dialog yang selama ini ditengarai muncul pada benak nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua. Menurut kajian Tim LIPI pada Papua Road Map disebutkan bahwa di kalangan orang Papua dialog sering dipahami sebagai tujuan, yaitu Papua Merdeka, contohnya adalah dialog nasional di Istana Negara pada Februari 1999. Hal serupa juga ditengarai ada dalam benak Pemerintah Indonesia, dialog juga diindentikkan dengan keinginan untuk Papua Merdeka.

Namun, Indriaswati Saptaningrum dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sebelumnya perlu dituntaskan. Selain persoalan hak masyarakat Papua, perlu dibangun pula posisi sejajar antara pemerintah dan masyarakat Papua. Kesejajaran itu, menurutnya, tidak hanya dibangun pada tingkat formal atau kelembagaan.

Oleh : B Josie Susilo Hardianto
Sumber : Kompas (29 Januari 2009)

Diakses : 2192