Memetakan Persoalan Jakarta Lewat Pilkada

 
 
(Jakarta, 27 Juni 2012 Humas BKPI) Sebagai ibu kota negara sekaligus melting pot kelompok etnik serta kelas ekonomi, momen Pilkada Jakarta mempunyai mempunyai peran penting dalam dinamika sosial dan politik nasional. Namun disisi lain, Jakarta mempunyai sederet persoalan seperti banjir dan kemacetan, yang terus menjadi materi kampanye dalam setiap penyelenggaraan Pilkada Jakarta.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Pilkada Jakarta untuk Siapa yang diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama dan Pemasayarakatan Iptek dan Pusat Penelitian Politik LIPI di auditorium Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI, Rabu (27/6).

Hasil dari Pilkada seringkali tidak sesuai yang kita harapkan. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan oleh kandidat terpilih setelah Pilkada, ujar Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI Prof. Dr. Aswatini, MA saat membuka diskusi.

Sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Sjamsuddin Haris (Kepala P2 Politik LIPI), Syarif Hidayat (Peneliti P2 Ekonomi LIPI), Marco Kusumawijaya (Direktur Rujak Center for Urban Studies) dan Hendri Saparini (Direktur Econit Advisory Group). Sebagai moderator adalah Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior P2 Politik LIPI.

Jakarta membutuhkan pemimpin yang bukan setengah dewa tapi juga setengah gila untuk mengambil tindakan tegas dan tidak kompromistis, ujar Syamsudin Haris. Menurutnya setelah era gubernur Ali Sadikin pemimpin Jakarta lebih kompromi pada kepentingan pemilik modal daripada kepentingan umum. Penting bagi media mengangkat tema kampanye yang layak untuk diangkat yang menjadi kebutuhan publik, pesannya.

Bagi Syarif Hidayat, Pilkada di Indonesia khususnya di Jakarta haruslah dilihat sebagai proses transisi demokrasi. Proses transisi ini yang tidak dilihat oleh calon-calon yang maju dalam Pilkada. Pembenahan tidak dilihat oleh calon-calon sehingga hanya fokus pada pemenangan dukungan, ujar Syarif. Menurut Syarif, Pilkada ideal bukan hanya hadir dalam lembaga pilkada seperti calon, KPUD, dan Panwaslu tapi juga perilaku orang-orang dalam lembaga tersebut juga bertransisi.

Menurut Hendri Saparini, fungsi melting pot di Jakarta tidak dilihat secara ekonomis. Taman Mini hanya jadi fisik, tidak ada interaksi. Semua dilakukan di mall. Tidak ada community center di Jakarta, katanya. Selain itu dirinya juga melihat belum ada keberpihakan yang jelas pada rakyat dalam visi misi tiap kandidat. Padahal keberpihakan pada rakyat sangat penting dalam proses pembuatan regulasi. Berpihak dulu pada masyarakat baru dibuat regulasinya. Tidak bisa tanpa keberpihakan lebih dulu,

Sedangkan Marco Kusumawijaya berpendapat gubernur-gubernur Jakarta setelah Ali Sadikin tidak mampu melakukan antisipasi kebutuhan Jakarta yang bersifat jangka panjang. Infrastruktur transportasi dan banjir kurang, arah pembangunan salah, . Marco mencontohkan, konsep pembangunan MRT sebetulnya sudah dipikirkan sejak tahun 1955 namun justru Singapura dan Bangkok yang lebih dulu mampu mengaplikasikannya. Kita cepat bicara tapi lambat bergerak. Kebijakan publik sulit diambil secara baik karena desakan-desakan politik, ujar Marco.

Menurutnya momen Pilkada adalah saat yang tepat bagi Jakarta untuk memetakan persoalan-persoalannya. Pilkada ini adalah kesempatan kita membuka sebanyak mungkin pengetahuan tentang kota karena persoalan harus dipecahkan dengan ilmu pengetahuan, ujarnya.
Sumber : Humas BKPI-LIPI

Sivitas Terkait : Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono

Diakses : 1115