Meningkatkan Kesejahteraan Papua Melalui Pembangunan Transportasi Darat

 
 
Selama ini, jalur udara menjadi andalan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai sarana angkutan orang dan barang, termasuk kebutuhan pokok, akibat kondisi infrastrukrur jalan darat yang tidak memadai. Hal tersebut menyebabkan biaya distribusi yang tinggi sehingga juga menaikkan harga berbagai batang kebutuhan pokok, terutama di daerah pedalaman. Karena itu, pemerintah berupaya menurunkan biaya distribusi dengan membangun jalan raya TransPapua.

Presiden Joko Widodo telah menargetkan peningkatan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan pembangunan infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Target tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan ruas jalan Nduga-Wanena di Kabupaten Nduga. Kamis (31/12). Presiden menargetkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sudah dilintasi jalur darat pada 2018.

Karena itu, sebagai tahap awal, Presiden menargetkan jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Nduga dengan Kabupaten Wamena harus sudah diselesaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu TNI pada 2016. "Di sini (Nduga) juga akan dibuka pelabuhan besar agar kapal 300 CT bisa masuk sehingga nantinya semua bahan kebutuhan bisa masuk dan harganya bisa lebih murah, " katanya.

Presiden menyebutkan Kabupaten Nduga termasuk kabupaten berstatus "merah " dari sisi keamanan. Namun, dalam rapat dengan gubernur dan bupati disepakati untuk membuka isolasi dengan membangun jalan agar transponasi dan distribusi lancar.

Ketika ditanya apakah pembangunan infrastrukrur transponasi bisa mengubah status merah tersebut, Presiden mengatakan pembangunan tersebut menggunakan pendekatan kesejahteraan. "Itu satu-satunya, " ujarnya. Sementara itu, Bupati Nduga Yairus Gwijangge menjelaskan proyek jalan tembus Nduga-Wamena yang tengah dikerjakan antara lain ruas Jalan Kenyam-Mugi, "Kami sudah rencanakan, setelah membangun jalan, kami akan membangun rumah sakit setelah itu bangun perkantoran, setelah itu pasar, " katanya. Yairus menyebutkan juga direncanakan pembangunan pelabuhan laut untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat sehingga harganya juga dapat turun.

Menurut Yairus, Nduga merupakan daerah persinggahan bagi kabupaten lain seperti Kabupaten tani Jaya, Tolikara dan Puncak Jaya. Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth meyakini konektivitas Papua bisa tercapai, tetapi target Presiden Joko Widodo yang menetapkan seluruh kabupaten/kota akan dapat dilalui jalur darat pada 2018 kurang realistis. "Mungkin konektivitas Papua terlalu cepat kalau ditargetkan bisa tercapai 2018. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai target tersebut, " kata Adriana.

Adriana mengatakan prasyaratyang diperlukan adalah dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia. Bila seluruh prasyarat tersebut bisa dipersiapkan, maka konektivitas di Papua bisa dicapai. Belanda saja dengan dukungan teknologi yang masih tertinggal dibandingkan sekarang, dulu bisa membangun Jayapura sampai seperti itu. Bila melihat sejarah iai. saya yakin pembangunan infrastruktur untuk konektivitas di Papua bisa dilakukan, " turumya.

Selain prasyarat yang sudah disebutkan, Adriana mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua juga perlu dikomunikasikan dengan masyarakat setempat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bisa diterima dengan baik.

Menurut Adriana, selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah lebih banyak di Indonesia bagian barat Bila pemerintah ingin serius membangun indonesia bagian timur, termasuk Papua, maka target 2018 terialu cepat. "Saya kira konektivitas Papua baru bisa dicapai dalam waktu lima tahun dengan dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup. Sumber daya manusia Papua juga perlu dipersiapkan untuk menerima pembangunan, " katanya.

Adriana menilai pemerintah selama ini juga seringkali hanya melakukan pembangunan fisik tanpa mempersiapkan masyarakat untuk menerima pembangunan dan hasilnya. Ketika kemudian masyarakat setempat melakukan penolakan atas pembangunan yang direncanakan pemerintah, mereka kemudian dituding sebagai pihak yang antipemerintah.

"Program banyak, tetapi cara menyampaikannya tidak tepat. Menjadi tugas kepala daerah untuk mengomunikasikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah. " ujarnya.

Keseriusan Pemerintah

Sebanyak 12 Ruas Jalan Menurut sirus resmi kepresidenan, terdapat 12 ruas jalan sepanjang 4 325 kilometer yaitu Merauke-Tanah Merah-Waropko, Waropko-Oksibil, Dekai-Oksibil, Kenyam-Dekai, Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu, Wamena-Elelim-Jayapura, Wamena-Mulia-Haga-Enarotali, Wageta-Timika, Enarotali-Wageta-Nabire, Nabire-Wmdesi-Manokwari, Manokwari-Kambuaya-Sorong dan Jembatan Hamadi-Holtekamp.

Hingga saat ini, jalan TransPapua yang sudah tersambung mencapai 3.498 kilometer, dengan kondisi jalan aspal 2.075 kilometer sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah, dan jalan yang belum tersambung mencapai 827 km. Keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastrukrur di Papua merupakan perwujudan janji Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Presiden Jokowi berharap pembangunan TransPapua akan mewujudkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat berdampak terhadap percepatan penumbuhan perekonomian di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam jangka panjang. Selain pembangunan TransPapua, Presiden Jokowi juga tengah mempersiapkan proyek pembangunan kereta api pertama di Pulau Papua, yang hingga saat ini sedang memasuki fase studi kelayakan.

Presiden mengatakan danainfrastruktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. Kebutuhan untuk menyambungkan seluruh jalan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diperkirakan mencapai Rp 12,5 triliun. Dalam APBN 2016. pemerintah juga menganggarkan tambahan dana pembangunan infrastrukrur sebesar Rp 1,8 triliun.

Sedangkan kebutuhan dana proyek kereta api di Papua untuk rute Sorong-Manokwari diperkarakan mencapai Rp 10 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur kereta sepanjang 300 kilometer hingga 400 kilometer yang menembus perbukitan dan pegunungan yang ada di Papua Barat.

Harapan Masyarakat Papua Masyarakat Provinsi Papua Barat berharap pembangunan jalur kereta api dapat terwujud di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tokoh Pemuda Papua Barat Karios Dorowe mengatakan kereta api adalah solusi guna mengatasi kesulitan transponasi di Provinsi Papua Barat karena selama ini masyarakat hanya mengandalkan transportasi laut kapal dan transportasi udara pesawat "Khusus biaya transportasi udara sangat tinggi dan hanya dapat di jangkau oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, " katanya.

Karios mengatakan transportasi darat masih terbatas karena sebagian besar wilayah Papua belum terdapat jalan yang menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Karena itu, Karios mengatakan masyarakat sangat mendukung rencana pemerintah pusat membangun jalur kereta di Provinsi Papua Barat.
Sumber : Harian Ekonomi Neraca, edisi 13 Januari 2016. Hal: 2

Sivitas Terkait : Adriana Elisabeth

Diakses : 7937