Menko Puan Ceramah Di LIPI. Sayang, Hasil Riset Cuma Jadi Arsip

 
 
HASIL riset anak bangsa tidak boleh berhenti hanya menjadi arsip. Hasil-hasil riset dan teknologi perguruan tinggi mesti menjadi solusi konkret untuk menjawab permasalahan masyarakat. Karenanya, pemerintah telah memfokuskan riset dikembangkan pada tujuh bidang dengan harapan membawa Indonesia hebat.

Demikian disampaikan Menteri Koordiantor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam sambutannya saat Pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke XI, di Auditonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, kemarin.

Selain itu, kata Menko PMK, perlu juga membangun koneksitas yang semakin kokoh antara dunia riset dengan dunia usaha dan industri, Kementerian Ristek dan Dikti, kata Puan. harus dapat mengambil peran dalam membangun koneksitas tersebut. Di antaranya, kata dia, dengan memberikan berbagai skema kerjasama antara ilmuwan dan industri yang dapat memberikan nilai tambah kepada masing-masing pihak.

"Upaya lainnya dalam pemberdayaan riset dan hasil riset nasional bagi pembangunan ekonomi masyarakat adalah dengan membangun Science and Techno Park (STP) di daerah. Pemerintah menargetkan membangun sebanyak 100 STP yang tersebar di berbagai daerah yang diharapkan menjadi rintisan dan percontohan untuk pembangunan STP selanjutnya, " jelas Puan.

Puan menjelaskan, di dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, telah dicanangkan penyelenggaraan riset difokuskan pada tujuh bidang yaitu pangan dan pertanian; energi, energi baru dan terbarukan; kesehatan dan obat;transportasi termasuk maritim; telekomunikasi, informasi dan komunikasi teknologi pertahanan dan keamanan; serta teknologi material.

"Dengan membangun kekuatan iptek yang difokuskan pada tujuh bidang tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki kemandirian dalam membangun ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, " ucap Puan. Puan mengakui, anggaran untuk riset masih terlalu kecil. Saat ini, kata dia, persentase anggaran untuk kegiatan iptek di Indonesia hanya berkisar 0,08 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal rasio anggaran iptek yang memadai menurut United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO), adalah sebesar 2 persen dari PDB.

"Untuk Indonesia, 2 persen PDB 2014 adalah sebesar lebih dari Rp 200 triliun. Yang tersedia saat ini kurang lebih sekitar Rp 10 triliun. Tentu merupakan kesenjangan yang sangat besar antara kondisi ideal dan apa yang terjadi saat ini, " bebernya.

Oleh karena itu. Pemerintah mengoptimalkan ketersediaan anggaran riset dan teknologi dengan menggabungkan urusan riset dan teknologi dengan urusan pendidikan tinggi. Penggabungan itu adalah untuk memacu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Selain itu, kata dia, alokasi anggaran riset akan bisa ditopang oleh anggaran pendidikan tinggi dan kedua sektor dapat berjalan dengan sinergi.

"Latar belakang yang mendorong asimilasi kedua sektor tersebut adalah agar karya-karya yang dihasilkan perguruan tinggi tidak berhenti menjadi arsip saja, namun diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab permasalahan masyarakat melalui jalur implementasi, " papar Puan. kal


Sumber : Rakyat Merdeka, edisi 9 September 2015. Hal: 6

Diakses : 1304