Menristekdikti Harapkan Peneliti Lakukan Revolusi Mental

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Rapat Kerja (Raker) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2016 baru saja usai digelar pada Rabu-Jumat (2-4/3). Dari Raker ini, ada satu pesan yang patut dicermati dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir yang menjadi pembicara utama. Pesan tersebut adalah harapan agar peneliti LIPI melakukan revolusi mental dalam pelaksanaan kerjanya.
 
Menristekdikti menekankan, revolusi mental di sini adalah kinerja peneliti agar lebih digenjot  lagi. “Peneliti dituntut untuk berkarya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi berorientasi pada hasil penelitian yang memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tukas Nasir.
 
Apalagi program Reformasi Birokrasi di LIPI telah cukup berhasil dilaksanakan, sehingga mendapat kenaikan tunjangan kinerja mencapai 70 persen. “Untuk itu, seluruh sivitas LIPI harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik sesuai dengan tunjangan yang diterimanya,” ujarnya.
 
Di sisi lain, Nasir menyoroti aktivitas penelitian LIPI juga harus berorientasi nilai tambah. Artinya, minimal ada empat isu strategis yang perlu mendapat perhatian LIPI agar aktivitasnya bernilai tambah.
 
Pertama, program riset tidak hanya sebatas ‘curiosity’, melainkan memiliki potensi untuk peningkatan ekonomi bangsa. Kedua, perlunya benchmarking dengan lembaga-lembaga riset berkelas dunia. Ketiga, pentingnya sinergi antar lembaga riset, universitas, dan industri sebagai upaya memenuhi keterbatasan anggaran riset. Dan keempat, LIPI sebagai institusi publik juga perlu meningkatkan layanan publik dan daya saing bangsa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
 
Kendala Regulasi
 
Sementara di tengah tuntutan peningkatan kinerja, Nasir menyadari pula aktivitas penelitian LIPI maupun lembaga riset lainnya tengah menghadapi tantangan terkait peraturan pertanggungjawaban keuangan. “Kendala ini adalah penelitian yang tidak memungkinkan setiap saat dan multi years sesuai karakteristiknya,” ungkap Nasir.
 
Oleh karena itu, Nasir mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait terutama Kementerian Keuangan agar mengubah regulasi pertanggungjawaban penelitian menjadi lebih sederhana.
 
Tak hanya itu, agar para peneliti lebih bergairah lagi dalam meningkatkan kinerja, Nasir menyebutkan pihaknya telah pula merancang peraturan yang memberi penghargaan untuk kinerja peneliti. “Kemenristekdikti akan memberi insentif dana Rp 100 juta untuk hasil penelitian yang masuk jurnal internasional dengan skala faktor misalnya satu hingga lima. Lalu, insentif dana Rp 50 juta bagi hasil penelitian dengan skala misalnya satu hingga tiga,” paparnya.
 
Ditegaskan Nasir, usaha ini guna mendorong jumlah publikasi nasional dan internasional hasil penelitian Indonesia. “Ini merupakan salah satu solusi yang selama ini dikeluhkan karena jumlah publikasi jurnal penelitian Indonesia yang minim,” imbuhnya.

Solusi SDM Peneliti
 
Saat ini, Nasir mencermati bahwa penelitian di Indonesia tengah pula menghadapi persoalan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang minim. Kemenristekdikti berupaya mencari solusi untuk permasalahan ini dengan sinergi SDM peneliti antara lembaga penelitian dengan perguruan tinggi (PT).
 
“Jumlah dosen di PT saat ini mencapai 120.000 orang lebih. Kalau dihitung lagi, jumlah doktor bidang penelitian mencapai 12-14 persen dari angka itu, belum lagi yang bergelar master. Maka, SDM inilah yang akan bisa menambah SDM peneliti di Indonesia,” terangnya.
 
Selain itu, pihaknya juga telah mengupayakan agar moratorium yang saat ini dijalankan dalam perekrutan PNS bisa dikecualikan untuk peneliti. Bayangkan saja, bila moratorium peneliti tetap dijalankan, maka Indonesia seperti deret ukur akan tertinggal jauh perkembangan Ipteknya dari negara-negara lain. “Jika dimoratorium empat tahun, maka Iptek kita akan tertinggal hingga 16 tahun,” tutupnya. (pwd/ed: isr)

Sumber : Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas

Sivitas Terkait : Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain
Diakses : 2180