Model Penyelesaian Konflik Papua

 
 

Sebuah tim yang dibentuk oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dimotori oleh Dr. Muridan S. Widjojo, telah membuat satu model penyelesaian konflik di Papua secara mendasar dan menyeluruh. Model penyelesaian konflik Papua yang dituangkan dalam bentuk paper setebal 36 halaman yang mereka beri nama Papua Road Map. Dr.Muridan S. Widjojo koordinator tim ini adalah seorang intelektual muda Indonesia yang banyak memahami akar persoalan konflik di Papua. Studi pasca-sarjana dan tingkat doktoralnya banyak mendalami tentang gerakan sosial di Papua dan Maluku.

Sejak 2004 2006 tim LIPI untuk Konflik Papua telah melakukan penelitian di Papua dan dituangkan dalam 3 monograf (risalah). Pertama, Peran dan Kepentingan para Aktor dalam Konflik di Papua (2004). Kedua, Agenda dan Potensi Damai di Papua (2005) dan, ketiga, Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua 2006).

Hasil penelitian di atas telah dijadikan acuan awal pembuatan draf model yang dikembangkan melalui wawancara, diskusi, seminar dan lokakarya baik di Jakarta maupun di Jayapura dengan berbagai nara sumber baik individu maupun institusi negara dan masyarakat sipil. Tim LIPI juga telah menyelenggarakan seminar (31/07) di Jakarta. Para partisipan yang hadir mewakili unsur-unsur penting lembaga negara seperti deplu, setwapres, pensiunan perwira tinggi TNI yang peduli HAM maupun kalangan LSM. Perserta dari Papua yang hadir antara lain Presidium Dewan Papua dan Pimpinan Gereja dan pegiat HAM Papua. Tim LIPI juga akan menyelenggarakan seminar berikutnya bejerjasama dengan lembaga-lembaga milik negara dan lembaga swadaya masyarakat agar Papua Road Map akan menjadi wacana publik dan memotivasi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mendasar dan menyeluruh dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Target yang hendak dicapai dengan mensosialisasi Papua Road Map melalui seminar, diskusi, lokakarya dan forum-forum lainnya adalah agar para pengambil keputusan di berbagai lembaga negara di Jakarta dan para aktivis lembaga non pemerintah memperoleh wawasan yang komprehensif dan utuh tentang duduk perkara konflik Papua. Dengan wawasan tersebut, pada satu sisi, diharapkan terjadi moderasi posisi dan sikap politik di kalangan elit politik di Jakarta, terutama kalangan DPR RI dan pemerintah pusat. Di sisi lain, para elit strategis di Papua baik di kalangan pemerintah daerah maupun lembaga non-pemerintah juga menunjukkan niat baik untuk memulai suatu langkah baru menyelesaikan masalah-masalah Papua.

Tim LIPI mengungkapkan bahwa ada dua kutup ekstrim yang menonjolkan kepentingan dan agendanya masing-masig. Kutup ultranasionalis Indonesia yang mengusung agenda "NKRI harga Mati, " sementara kutup lainya adalah nasionalis Papua yang mengusung "M " harga mati. " Kontradiksi sejarah dan perbedaan konstruksi identitas politik ke-Papua-an versus ke-Indonesia-an antara Papua dan Jakarta - antara kedua kutub esktrim ini - bila tidak dikelola dengan baik serta dicarikan suatu model penyelesaian yang mendasar dan menyeluruh, damai, berkeadilan dan bermartabat dengan menekankan pendekatan dialogis dan persuasif, akan terus melahirkan konflik yang satu dengan konflik yang lain. Konsekuensi ikutannya adalah pembangunan kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia mengalami hambatan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, tim LIPI juga memetakan sumber-sumber konflik di Papua, dikelompokkan dalam 4 isu utama. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massa ke Papua sejak 1970 hingga saat ini. Kedua, kegagalan pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat, pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Untuk menjawab 4 masalah di atas, tim LIPI juga telah merumuskan 4 agenda utama sebagai pilihan-pilihan kebijakan atau agenda kerja yang bisa diambil oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam dan luar negeri untuk penyelesaian konflik di Papua. Empat agenda tersebut adalah : a) rekognisi, b) pradigma baru pembangunan, c) dialog dan d) rekonsiliasi.

Model yang ditawarkan ini disebut Papua Road Map karena model ini seperti peta perjalanan yang dimulai dari hulu, masalah yang berbeda-beda, tetapi sama-sama menuju "Papua baru yang lebih damai, sejahtera dan berkeadilan. "

Model

Pada bagian akhir paper-nya tim LIPI mengungkapkan bahwa di permukaan, dari empat isu utama konflik Papua yang diangkat (lihat : bagan Papua Road Map), sebenarnya terdapat masalah relasi ideologi nasionalisme Indonesia dan representasi ke-Indonesia-an di Papua. Selama ini ke-Indonesia-an hadir dan dipahami oleh orang asli Papua dalam bentuk kedatangan migran dari luar Papua dan marjinalisasi penduduk Papua. Di pedalaman dan di perkotaan representasi ke-Indonesia-an tidak hadir sebagai pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan yang baik, tetapi lebih dominan dalam bentuk pos-pos militer, operasi militer dan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Representasi ke-Indonesia-an juga dipahami melalui praktek pengambilalihan tanah ulayat dan eksploitasi sumber daya alam Papua tanpa diimbangi dengan kompensasi berupa kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk asli Papua. Ke-Indonesia-an pada akhirnya secara subyektif ditempatkan sebagai oposisi ke-Papua-an, yakni segala sesuatu yang menindas dan merugikan kepentingan dan identitas asli orang Papua

Wujud nasionalisme Indonesia di Papua didominasi oleh interpretasi dan praktek simbolik yang berperspektif militeristik. Nasionalisme mengalami pereduksian makna dan pendangkalan pada penghormatan terhadap simbol-simbol Bendera Merah Putih, lagu-lagu kebangsaan atau simbol-simbol lainnya. Oleh karena nasionalisme simbolik yang begitu kuat, perlawanan simbolik orang Papua dengan menggunakan bendera bintang kejora, lagu Hai Tanahku Papua atau simbol-simbol lainnya direpresi secara berlebihan yang justru membuat simbol-simbol perlawanan tersebut menjadi semakin sakral bagi pemiliknya.

Perlawanan simbolik seharusnya dipahami sebagai permainan makna dan sebagai representasi atas realitas sosial politik ekonomi dan budaya. Simbol tidak mungkin bisa dibunuh dengan represi fisik terhadap pemiliknya. Simbol seharusnya dihadapi dengan kecerdasan permainan makna dan perbaikan realitas sosial yang melemahkan atau mendesakrakisasi simbol-simbol tersebut.

Simbol dan makna ke-Indonesia-an dan ke-Papua-an yang memiliki kekuatan ideologis pada saat ini adalah hasil konstruksi sosial yang bisa permanen dan menguat jika tidak ada perubahan di tingkat kenyataan sosial. Dua kelompok simbolik "dua " nasionalisme yang sekarang ini beroposisi bisa berubah menjadi saling melengkapi jika basis dan akar realitas sosial dan politiknya juga berubah. Wajah ke-Indonesia-an dan ke-Papua-an bisa berubah jika empat agenda tersebut rekognisi - pradigma baru pembangunan - dialog - dan rekonsiliasi dijalankan dengan sungguh-sungguh dan menjadi representasi ke-Indonesia-an yang baru dan dominan di Papua. Ke-Indonesia-an bisa hadir sebagai sesuatu yang kongkrit menyejahterakan, menjamin keadilan, rasa damai dan optimisme serta memberikan ruang yang nyaman bagi ke-Papua-an di dalamnya.

Tulisan ini bukan merupakan pendapat penulis, namun disari dari paper tim LIPI : Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future.

Penulis : John Fatie
Sumber : Radar Timika (9 September 2008)

Diakses : 4388