POTENSI DAERAH, Sudahi Stigma Papua Daerah yang Berkonflik

 
 

Jakarta, Kompas - Langkah pertama untuk mulai membangun dan mengembangkan Papua adalah menyudahi stigmatisasi Papua sebagai kawasan rawan konflik. Selama ini stigmatisasi Papua telah menyebabkan munculnya rasa saling tidak percaya yang mendalam antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

Pada satu sisi setiap upaya yang dilakukan warga Papua untuk menyuarakan ketidakadilan dan protes atas kondisi riil wilayah itu kerap dicap sebagai bagian dari gerakan separatisme. Sebaliknya, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui program-programnya kerap dilihat warga sebagai janji-janji kosong. Lingkaran persoalan itu akhirnya membangun sebuah anggapan bahwa Papua adalah wilayah rawan.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam diskusi yang mengiringi peluncuran buku Papua Road Map, Selasa (30/6) di Jakarta. Dalam peluncuran buku yang merupakan hasil kajian tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut hadir Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris, anggota Komisi I DPR Effendy Choirie, Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem, serta editor buku Muridan S Widjojo.

Juwono mengatakan, insiden yang akhir-akhir ini terjadi sebenarnya merupakan ungkapan protes. Pengibaran bendera Bintang Kejora sebetulnya juga ada dalam konteks tersebut.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada niat dari mereka untuk menyatakan kemerdekaan. Perhatian yang intensif dan optimal terhadap potensi dan kearifan lokal sesungguhnya merupakan bagian dari membangun pertahanan nasional.

Gagasan tersebut, tutur Muridan, diungkapkan juga dalam buku Papua Road Map. Dialog, menurutnya, merupakan langkah aktif untuk memutus lingkaran konflik di Papua. Untuk itu, perlu mengubah alam pikir pemerintah dan semua masyarakat tentang Papua. Dengan demikian, proses pembangunan di Papua dapat dioptimalkan, terutama dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. (JOS/INE)

Kompas (1 Juli 2009)

Diakses : 1687