Paham Radikal Berkembang di Kalangan Intelektual

 
 
Negara harus mewaspadai pergerakan paham radikal yang kini tidak hanya menyasar kalangan bawah, tetapi juga meluas ke kalangan intelektual. Fenomena ini terekam dalam hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam satu dekade terakhir pasca reformasi.

Penelitian itu dibahas dalam diskusi di kantor LIPI, Jakarta, Kamis (18/2), dengan tajuk "Membedah Pola Gerakan Radikal di Indonesia ". Hadir sebagai pembicara, para peneliti LIPI, yaitu Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Endang Turmudi, peneliti bidang hukum Anas Saidi, peneliti perkembangan politik internasional Hamdan Basyar, serta peneliti ilmu sosial dan kemanusiaan Indriana Kartini, juga mantan perakit bom Ali Fauzi Manzi.

Anas Saidi dalam penelitiannya berjudul "Mahasiswa Islam dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia " tahun 2015 mengatakan, paham radikal telah menguasai kampus-kampus besar di Indonesia. Kendati ia mengambil studi kasus di Universitas Gadjah Mada, Anas mengkaji kampus lain, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Diponegoro, sebagai bahan perbandingan.

"Kelompok Cipayung, yang pada masa lalu menjadi arus utama dunia kemahasiswaan, hanya dalam waktu satu dekade tersapu secara sistematis menjadi kelompok marjinal. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam kini menjadi kelompok pinggiran, " kata Anas.

Endang meminta negara segera turun tangan untuk mengatasi hal itu. Radikalisme kini telah masuk ke kalangan pelajar dan guru sekolah. Meskipun masih dalam tataran paham, jika dibiarkan, mereka dapat bergeser menjadi teroris.

Ia mengutip hasil penelitian Bambang Pranowo dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian tentang masuknya paham radikal ke sekolah menengah. Disebutkan, 76,2 persen guru dan 84 persen siswa menginginkan syariat Islam. Sebanyak 52,3 persen siswa mendukung kekerasan untuk solidaritas agama dan 14 persen siswa membenarkan aksi pengeboman.

Kemudian, 25 persen guru dan 21 persen siswa mengatakan Pancasila sudah tidak relevan lagi. Penelitian dilakukan terhadap 500 guru dan siswa di wilayah Jabodetabek.

Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Soedarmo mengaku telah meningkatkan peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk aktif memberikan pemahaman kebangsaan. "Kami telah memerintahkan pemda hingga di level kecamatan untuk penguatan Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, " katanya.

Anggaran deradikalisasi

Secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan, pihaknya sudah mengajukan anggaran deradikalisasi senilai Rp 390 miliar kepada pemerintah untuk tahun 2016.

Deradikalisasi yang melibatkan sejumlah instansi telah disusun di cetak biru (blueprint) pencegahan terorisme 2014. Misalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meningkatkan sistem keamanan swakarsa, TNI terkait penciptaan efek gentar jaringan terorisme, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perumusan kebijakan pencegahan penyebaran terorisme di lembaga pemasyarakatan dan instansi lain.

"Selama ini, program deradikalisasi belum berjalan terpadu. Setiap institusi menjalankan sendiri-sendiri, " ujar Saud.

Selain 204 narapidana di 47 lembaga pemasyarakatan, lanjut Saud, program deradikalisasi juga ditujukan bagi 207 orang yang dideportasi dari sejumlah negara di Timur Tengah saat hendak ke Suriah.

Dari Aceh dilaporkan, Kepala Kepolisian Resor Aceh Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Riza Yulianto mengatakan, pihaknya terus mengejar dua anggota kelompok bersenjata, yakni Maimun alias Abu Rimba dan Doyok, yang lolos saat kontak tembak, Rabu (17/2).


Sumber : Kompas, edisi 19 Februari 2016. Hal: 4

Sivitas Terkait : Endang Turmudi

Diakses : 3642