Pascakematian Kelly Kwalik, Merdekakan Rakyat Papua dari Kemiskinan

 
 

Selama hak-hak rakyat Papua untuk mendapatkan kesejahteraan dan jaminan keamanan agar bisa hidup damai belum bisa dipenuhi pemerintah pusat maupun daerah, persoalan Papua tak akan pernah selesai. Kematian Kelly Kwalik justru akan memunculkan Kwalik-Kwalik lain yang tetap memperjuangkan aspirasi rakyat Papua yang masih terbelenggu kemiskinan.

Hal itu dikemukakan pengamat masalah Papua yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S Widjoyo kepada SP di Jakarta, Kamis (17/12), terkait kondisi Papua setelah gembong Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), Kelly Kwalik, tewas ditembak aparat Brimob.

Penyelesaian persoalan Papua tidak bisa dilakukan dengan cara membunuh pejuangnya, tetapi lewat dialog pemerintah dengan rakyat. Kebijakan otonomi khusus (otsus) sebetulnya merupakan solusi, hanya saja implementasinya belum memuaskan.

Selain itu, pemerintah juga harus merespons berbagai tuntutan rakyat, seperti marginalisasi, eksploitasi sumber daya alam yang tak memihak rakyat, pelanggaran hak asasi manusia, serta diskriminasi di segala bidang kehidupan.

"Selama ini penyelesaiannya hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah. Rakyat Papua masih merasakan adanya ketidakadilan. Kita terus mendorong proses dialog untuk menyelesaikan persoalan Papua, " katanya.

Pendekatan Militer

Mantan anggota Komisi I DPR, Sabam Sirait, meminta pemerintah segera menghentikan pendekatan militer di Papua, menyusul tewasnya kematian Kelly Kwalik. Kalau pendekatan militer diteruskan, Papua akan terus bergolak. "Saya sangat menentang kekerasan militer di Papua. Stigma terhadap rakyat Papua harus dihapus. Mereka sama dengan warga negara lainnya, " ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Perlakuan diskriminatif yang dirasakan rakyat memunculkan sejumlah perlawanan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan negara-negara asing untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, lanjutnya, penyelesaian masalah di Papua harus melalui pendekatan kemanusiaan. Artinya, hargai dan hormati kebebasan berekspresi di Papua, sembari mengajak mereka berdialog dengan cara-cara bermartabat. Masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah adalah memberikan kesejahteraan dan rasa aman.

Sudah 46 tahun orang asli Papua hidup dalam ketakutan akibat tekanan pemerintah pusat. Ini harus dihentikan. Otonomi khusus yang diberikan ternyata hanya memperkaya pejabat di Papua dan Jakarta, bukan rakyat Papua, " katanya.

Akses Kesejahteraan

Sementara itu, peneliti senior dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Amiruddin Al Rahab menilai penembakan Kelly Kwalik tidak akan mengubah kondisi Papua. Dia merujuk pada penembakan Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay di penghujung 2001. Secara faktual, menurutnya, masyarakat Papua membutuhkan akses untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Theys Hiyo Eluay terbunuh, masalah tidak selesai. Peristiwa seperti itu tidak signifikan mengubah banyak hal. Kita tetap tekankan untuk menyelesaikan persoalan Papua baik yang sifatnya faktual, seperti kekurangan dokter, tidak ada rumah sakit, dan kelaparan, " ujarnya.

Menurutnya, jalan keluar terbaik adalah sejumlah pihak duduk bersama untuk mencari solusi masalah Papua. Upaya serupa, katanya, pernah dilakukan untuk rekonsiliasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sedangkan, Pastor Neles Tebay menilai pertumpahan darah yang kembali terjadi di Papua merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan konflik di sana. Bahkan, sambungnya, tidak berjalannya otonomi khusus menjadi bukti lain tidak adanya keinginan kuat pemerintah pusat menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di tanah Papua.

"UU Otsus, tadinya diharapkan dapat menjawab persoalan di Papua. Sayangnya, pemerintah gagal mengimplementasikannya, " ujarnya

Kegagalan pelaksanaan otonomi khusus membuat konflik di Papua semakin sulit dihentikan. Apalagi, persoalan diskriminasi dan marginalisasi terhadap rakyat asli Papua di tanah mereka sendiri, juga masih terus berlanjut.

"Implementasi otonomi khusus merupakan kunci untuk menghentikan seluruh konflik di Papua. Kenapa Karena, implementasi UU Otsus tidak sekadar berbicara soal kesejahteraan, tetapi juga pendidikan dan penegakan HAM. Jangan lagi ada Kelly Kwalik lain, " tegasnya. [ J-11/W-12/C-5/154/C-4]

Suara Pembaruan, 17 Desember 2009

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1638