Pembenahan Kebijakan Iptek dan Inovasi : Mendukung Daya Saing Pembangunan Ekonomi

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko, mengatakan “ Kebijakan Iptek dan Inovasi selalu menjadi topik penting untuk didiskusikan. Iptek dan inovasi dapat memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya saing pembangunan ekonomi suatu Negara,” terang Handoko. Dirinya menambahkan, Kebijakan iptek saat ini dinilai memiliki kecenderungan bias pada sisi penghasil iptek. “Kebijakan yang ada belum mampu mendorong terbangunnya sinergi antar pelaku iptek yakni pihak akademisi, bisnis, pemerintah maupun masyarakat,” tegasnya pada Selasa (22/10) di Jakarta. Handoko mengatakan, tahun ini, LIPI telah melakukan evaluasi kebijakan dan manajemen iptekin berdasarkan ‘Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024,’ terangnya. “Progam ini diharapkan menghasilkan implikasi kebijakan untuk pengembangan kebijakan iptekin di Indonesia,” lanjutnya. Sejalan dengan Handoko, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Manajemen Iptek dan Inovasi (P2KMI) LIPI, Dudi Hidayat menambahkan, hasil kajian LIPI yang dilakukan pada tahun 2019 menyimpulkan kondisi tersebut disebabkan kapasitas iptek Indonesia yang masih lemah dan tata kelola litbang yang belum efisien dan produktif. “Sektor iptek didominasi oleh sektor pemerintah dan beroperasi dalam sistem yang tertutup atau closed loop system,” ujar Dudi. Dudi mengungkapkan, hubungan antara iptek dan pembangunan nasional di Indonesia masih mengalami pasang surut. “Di awal kemerdekaan, penguasaan iptek ditujukan untuk penguatan identitas atau kemandirian bangsa, kemudian mencapai puncaknya dengan penguasaan kemampuan teknologi tinggi yang dikaitkan dengan pembangunan industri strategis,” jelasnya. Namun pada era selanjutnya, lanjut Dudi, pembangunan iptek mengalami stagnasi yang berakibat pada minimnya peran iptek mendukung daya saing bangsa dan mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). “Kondisi tersebut diindikasikan dengan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sumberdaya alam, tingkat inovasi yang belum tinggi, dan ekspor Indonesia didominasi oleh industri dengan intensitas litbang yang rendah,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Erman Aminullah Peneliti P2KMI- LIPI menyimpulkan ada dua (2) penekanan pembenahan kebijakan iptek dan inovasi, yaitu: (1) “Memfokuskan dan menerapkan kebijakan iptek dan inovasi yang efektif untuk perkembangan ekonomi terutama pada teknologi industri,” yang terkait masalah penetapan prioritas riset, kesinambungan kebijakan, dan kegiatan riset secara efektif. (2) Masalah tata kelola Litbang. “ Bagaimana mengintegrasikan hasil dari Litbang untuk diterapkan menjadi produk komersial.” Sementara itu Ikbal Maulana, Peneliti P2KMI- LIPI mengatakan, “ Suatu kebijakan bisa saja bagus, tetapi jika tidak terekssekusi dengan baik, maka tidak akan mencapai target yang sudah ditetapkan,” tuturnya. Dirinya menambahkan, “ Tatakelola Litbang adalah upaya dengan membangun mekanisme dan proses, agar kebijakan bisa dieksekusi dengan baik dan mencapai targetnya,”tutupnya. Sebagai Informasi, kegiatan ini merupakan salah satu dari program K-Innovation yang merupakan kerja sama antara LIPI dengan STEPI (Science and Technology Policy Institute)-Korea Selatan untuk memperkuat strategi ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dengan belajar aktif dari pengalaman Korea Selatan. Kerjasama ini telah berjalan sejak penandatangan MoU 2015 untuk memperkuat kerja sama antara kedua organisasi. (mtr)

Sivitas Terkait : Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.
Diakses : 1029