Pemerintah Diminta Ubah Cara Memandang Papua

 
 

Pemerintah diminta mengubah cara pandang dalam melihat persoalan di bumi Papua yang selama ini kerap dilihat dalam bingkai persoalan separatisme.

Sebab, cara pandang demikian hanya akan semakin memperkeruh hubungan antara Jakarta dan Papua. Demikian ungkap sejumlah peneliti Lembaga Ilmu Pe ngetahuan Indonesia (LIPI) dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR, Senin (18/1). Rapat tersebut digelar untuk membahas dan mengevaluasi berbagai lang kah yang teah ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan berbagai gejolak sosial-politik yang masih terus terjadi di Papua.

Peneliti LIPI Muridan Widjojo mengatakan, salah satu penyebab terhambatnya penyelesaian persoalan di Papua adalah paradigma separatisme yang digunakan pemerintah dalam melihat dan mengatasi berbagai gejolak di Papua. Padahal, kata Muridan, Papua memiliki persoalan yang sangat kompleks, yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Papua.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, setidaknya ada empat persoalan pokok yang harus segera diselesaikan, yakni masalah diskriminasi dan marginalisasi, kegagalan pemba ngunan, kekerasan negara, dan sejarah integrasi Papua. Keempat persoalan ini harus menjadi prioritas untuk dituntaskan oleh pemerintah bersama masyarakat Papua.

Pemerintah mengkonstruksi persoalan Papua dalam bingkai separatisme. Segala hal yang terjadi di Papua hanya dilihat sebagai cermin dari aksi separatisme sehingga pemerintah mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting dan menjadi persoalan mendasar di Papua, kata Muridan.

Pengakuan

Hasil penelitian LIPI juga memberikan solusi atas keempat masalah mendasar itu. Kepala P2P LIPI Syamsuddin Haris menerangkan, persoalan marginalisasi dan diskriminasi sesungguhnya bisa diselesaikan dengan cara memberikan pengakuan kepada masyarakat Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Pengakuan itu berimplikasi terhadap cara pemerintah pusat memperlakukan ma syarakat Papua yang selama ini selalu dinomorduakan.

Untuk persoalan kegagalan pembangunan, Syamsudin mendesak pemerintah serius mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, termasuk memenuhi hak-hak mereka atas pendidikan dan kesehatan, sedangan untuk permasalahan seputar sejarah integrasi Papua, perlu dibuka dialog secara terbuka dengan melibatkan unsur yang bisa mewakili pandangan ma syarakat Papua atas sejarah integrasi Papua. Secara hukum, kata Syam sudin, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Terkait dengan masalah pe langgaran HAM dan aksi kekerasan oleh negara, solu sinya terletak pada upaya mewujudkan rekonsiliasi.

Pemerintah harus membuka dialog untuk menuntaskan masalah Papua secara komprehensif. Melalui dialog, akan ada kemungkinan untuk me lakukan rekonsiliasi, ujarnya.

Kesenjangan

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrast Nur hayati Assegaf menilai keberadaan PT Freeport McMoran sebagai salah satu pemicu berbagai gejolak sosial di Papua. Selama ini, keberadaan Freeport hanya semakin menegaskan kesenjangan antara masyarakat pribumi dan pendatang. Nurhayati mendesak pemerintah mengambil lang kah tegas atas keberadaan Freeport.

Mereka seperti membangun kerajan di bumi Papua. Mereka mengeruk keuntungan, tapi masyarakat Papua tetap terbelakang. Seharusnya pe merintah mengevaluasi kontrak karya dengan Freeport, kata Nurhayati.

Effendy Choirie dari Fraksi PKB mengajak DPR, khususnya Komisi I, untuk memfasilitasi upaya mewujudkan dialog komprehensif antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Selain itu, Effendi juga meminta pemerintah berkomitmen dalam mengimplementasikan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus di Papua. Selama ini, menurutnya, implementasi Otsus di Papua terlihat masih setengah hati. Indikasi itu bisa ditemukan dari keengganan pemerintah menerbitkan sejumlah Pe raturan Pelaksana UU Oto nomi Khusus di Papua. Me ngapa sulit sekali menerbitkan Peraturan Pelaksana UU Otsus, katanya. (wishnugroho akbar)

Sinar Harapan, 19 Januari 2010

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1902