Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Papua

 
 

Pemerintah harus lebih memperhatikan Papua agar gerakan separatis di daerah ini bisa diminimalisasi. Bila ini direalisasikan, gerakan separatis Papua Merdeka tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Soalnya, selain gerakan separatis tersebut tidak terstruktur secara kuat, juga tak ada satu pun negara di dunia yang mendukung keinginan segelintir masyarakat Papua itu.

Demikian kesimpulan diskusi informal yang bertajuk "Lunch Break on Papua " yang diselenggarakan Ditjen Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI dan Pengelola Museum Asia-Afrika, di Bandung, Senin (12/1).

Diskusi yang menghadirkan pembicara peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Muridan Widjojo dan Pejabat Fungsional Direktorat Amerika Utara dan Amerika Tengah Ditjen Amarop Departemen Luar Negeri RI Drs Yoel Rohrohmana itu digelar di Gedung Merdeka, Bandung.

Menurut Muridan, konflik masyarakat Papua, yang kerap terjadi, tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Itu sebagai akibat dari pengkondisian yang terjadi di masa lalu. Disebutkan, pada zaman kolonial Belanda, masyarakat Papua didesain oleh pemerintahan kolonial untuk lebih menghormati bangsa Belanda. Sebab, daerah tersebut oleh pemerintah kolonial akan dijadikan daerah kedua bagi permukiman bangsa Belanda dan indo-indo yang semakin terdesak oleh gerakan nasionalisme Indonesia di daerah lain, seperti Jawa dan Sumatera.

Pemerintah kolonial sangat sistematis dalam mendesain masyarakat Irian waktu itu. Karena itu, kini banyak masyarakat Papua yang masih belum menempatkan Indonesia di hati mereka sebagai negaranya. Untuk itu, menurut Muridan, diperlukan langkah yang efektif dan partisipatif untuk meyakinkan bahwa NKRI adalah negara yang memayungi keberadaan Papua.

Saat ini, lanjut Muridan, terkesan ada "tembok besar " antara pemerintah daerah di Papua dan pemerintah pusat (Jakarta) dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang muncul di sana. Setiap permasalahan, baik sosial ekonomi maupun permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan, penyelesaiannya selalu memunculkan masalah baru, dan tidak tuntas.

Senada dengan Muridan Widjojo, Yoel Rohrohmana menyebutkan permasalahan yang muncul di Papua sebagai akumulasi dari berbagai kejengkelan masyarakat Papua atas ketidakadilan, baik sosial ekonomi maupun persoaalan kemasyarakatan lainnya.

Sebagai contoh, kata Yoel, di pertambangan Freeport. Eksploitasi tanah Papua oleh perusahaan pertambangan ini menghasilkan triliunan rupiah. Namun kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua masih rendah.

Pemberian otonomi khusus bagi Papua melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2001 dimaksudkan untuk mempersempit kesenjangan dan meminimalisasi konflik kepentingan pemerintah pusat dan daerah Papua. Tetapi menurut Yoel, pemerintah lalai untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU tersebut. (Agus Dinar)

Sumber : Suara Karya (13 Januari 2009)

Diakses : 1730