Pemerintah Remehkan Masalah Papua

 
 

PEMERINTAH pusat dinilai cenderung mengecilkan akar masalah Papua dan otonomi khusus (otsus). Perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua hanya terjebak pada retorika.

Demikian disarikan dari diskusi dan peluncuran buru Papua Road Map Negotiating Tlie Past, Improving The Present and Securing Ttie Future yang diselenggarakan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dan Yayasan Tifa, di Jakarta, kemarin. "Harus kami katakan secara jujur, pemerintah pusat, terutama Kemenko Polhukam dan jajaran kementerian lainnya terjebak pada kepentingan diri sendiri, " ujar Koordinator Tim Papua LIPI. Muridan $ Widjojo, selaku editor buku tersebut

Muridan mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai belum mau melakukan koreksi atas kegagalan kebijakan politik, hukum, dan keamanannya. Adapun pakar International Crisis Group Sidney Jones mengingatkan, permasalahan Papuaterdiri dari banyak dimensi. Di antaranya, soal seberapa banyak kekuasaan yang rela diberikan pemerintah pusat kepada Papua dan tidak dianggapnya ancaman bagi Papua sebagai ancaman nasional.

Menanggapi situasi di Papua, Sekjen Dewan Ketahanan Na-sional Letjen (Purn) Bambang Darmono menilai perlu kehendak bersama untuk melanjutkan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua.Caranya, kata dia, dengan meredesain draf Otsus Papua dengan melibatkan masyarakat Papua.Bambang menilai otsus dan Inpres No 5 / 2007 belum mampu menyelesaikan masalah Papua. Penyebabnya, antara lain, peningkatan radikalisasi masyarakat Papua, budaya kekerasan, serta perlawanan bersenjata antara warga Papua dan aparat keamanan nasional.

Gubernur berang

Sementara itu, menanggapi soal audit dana otsus Papua, Gubernur Papua Bamabas Suebu justru terkesan berang. "Itu bukan tugas dari Kemendagri sama sekali. Itu menurut UU Keuangan Negara, UUD 1945, dan itu sudah dilakukan (oleh BPK), " ujar Suebu.

Diketahui, total dana otsus yang digelontorkan untuk masyarakat Papua rata-rata Rp2 triliun per tahun. Jika ditotal, mencapai lebih dari Rp23 triliun sepanjang delapan tahun terakhir. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan akan melakukan audit menyeluruh dana otsus Papua. "Biaya pembangunan per kapita dari 33 provinsi yang paHng tinggi adalah Papua. Baru Aceh, baru yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa, " tegas Presiden.Pihak Kemendagri juga menegaskan, evaluasi pelaksanaan otsus Papua baru akan dilakukan pada 2011. C/S-8)

Media Indonesia. 13 Agustus 2010

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1870