Pemerintah dan Papua Harus Lakukan Dialog

 
 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera turun tangan memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah pusat (Jakarta) tidak semestinya melakukan pendekatan keamanan represif dalam menangani tuntutan merdeka di Papua. Kericuhan yang terus terjadi di Papua itu disebabkan pelaksanaan otonomi khusus yang setengah-setengah oleh pemerintah pusat.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan anggota Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPD Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (18/1).

Menurut anggota Komisi I Effendy Choiri, pemerintah sampai sekarang mengingkari UU Otonomi Khusus dengan cara tidak juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Gus Choi (panggilan Effendy Choiri) mengatakan, kini alibi lama yang tidak menghendaki otonomi khusus di Papua menguat kembali. "Mengapa otonomi khusus sangat sulit diimplementasikan pemerintah sehingga sulit sekali mengeluarkan PP " ujarnya.

Kehadiran PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat di Timika Papua diduga menjadi akar masalah kecemburuan sosial di Timika dan Papua umumnya.

Menurut anggota Komisi I, Dr. Nurhayati, Freeport sudah seperti membangun kerajaan sendiri di Papua. "Mobil mewah tanpa pelat nomor. Jika ada kecelakaan dan korbannya orang Papua,disebutlah orang Papua yang mabuk. Kehadiran Freeport di Papua toh tidak membuat pendidikan di sana menjadi maju. Coba, kalau mau, kirimlah anak-anak Papua yang pintar itu untuk studi ke Amerika, " ucap Nurhayati.

Dari unsur LIPI, Muridan Widjojo meminta agar pemerintah dan DPR kembali meletakkan empat isu pokok dalam upaya pembangunan Papua (atau disebut Papua Road Map) yang juga terakomodasi dalam UU Otsus. Keempat isu pokok tersebut, yaitu rekognisi, paradigma baru pembangunan, dialog, rekonsiliasi, dan pengadilan hak asasi manusia (HAM). (A-156)

Pikiran Rakyat, 19 Januari 2010

Sivitas Terkait : Muridan Satrio Widjojo

Diakses : 1713