Pemerintahan : Daerah Sikapi Otonomi dengan Kompromistis

 
 

Penyelenggara pemerintah daerah dan politisi daerah menyikapi konsep otonomi daerah dengan orientasi kompromistis dan pragmatis. Dua orientasi itu telah melahirkan ambivalensi orientasi yang kemudian menjadi kunci utama dalam memahami karut- marut otonomi daerah yang terjadi di Indonesia.

Uraian itu disampaikan peneliti LIPI, Syarif Hidayat, dalam peluncuran bukunya yang berjudul Too Much Too Soon: Local State Elite s Perspective and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy di Jakarta, Rabu (28/2). Acara itu menghadirkan pembicara Daniel Sparingga, J Kristiadi, dan Mochtar Pabottingi.

Buku yang ditulis oleh Syarif itu merupakan hasil penelitian selama tiga tahun (2001-2004) di empat provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan para birokrat daerah dan politisi di DPRD.

Menurut Syarif, sikap kompromistis diperlihatkan daerah dengan menerima dan cenderung kompromi atas berbagai ketentuan formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Sementara untuk yang bersikap pragmatis, lebih kritis terhadap implementasi kebijakan kedua undang-undang tersebut, bukan mempertanyakan substansi konsep desentralisasi. Kedua sikap itu ditemukan di empat wilayah pada tahun 2001-2002.

"Orientasi yang bersifat ambivalen itu memang tidak dapat dihindari sehingga berpengaruh terhadap pola tindak para elite penyelenggara pemda dalam implementasi kebijakan desentralisasi, " kata dia.

Andi Mallarangeng yang juga hadir dalam acara itu mengungkapkan, dalam konteks desentralisasi, banyak yang harus dibenahi dan ditata ulang untuk menjadi lebih baik. "Perlu dipikirkan bagaimana peningkatan kapasitas desentralisasi sehingga menjadi lebih baik. Desentralisasi dan demokratisasi itu tidak bisa dipisahkan, " katanya.

Syarif juga menyatakan, ambivalen orientasi di kalangan elite penyelenggara pemda melahirkan praktik diskresi yang kemudian menjadi otonomi daerah yang kebablasan. Dalam bukunya, Syarif menyatakan mayoritas birokrat provinsi mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan pemda dalam mengatur rumah tangganya sendiri. (SIE)

Sumber : Kompas (1 Maret 2007)

Diakses : 1370