Perubahan Iklim dan Energi Bersih

 
 
Fenomena cuaca ekstrim di sejumlah negara belakangan ini, mulai dari Amerika, Filipina, China, maupun di sejumlah daerah di Indonesia telah menimbulkan kesadaran yang lebih komprehensif akan pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Beberapa ahli menyebutkan butuh data yang lebih banyak apakah memang iklim sedang mengalami perubahan yang tidak wajar karena adanya intervensi aktivitas manusia Ataukah perubahan yang terjadi sekarang merupakan pola berulang dalam rentang periode tertentu. Sebuah solusi sederhana telah disampaikan oleh Greg Craven, dalam bukunya What s the Worst That Could Happen : A Rational Response to the Climate Change Debate.

Ada empat kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yaitu: Isu perubahan iklim tidak benar tapi diantisipasi; perubahan iklim tidak benar dan tidak ada antisipasi; perubahan iklim benar dan dilakukan antisipasi; perubahan iklim benar tapi tidak ada antisipasi. Ternyata kerugian yang ditimbulkan apabila perubahan iklim benar tapi tidak ada langkah antisipasi akan jauh lebih besar dibanding perubahan iklim tidak terjadi tapi sudah ada langkah antisipasi. Mengenai permasalahan ini, pemerintah pun tidak mau mengambil resiko. Hal ini terlihat dari pembentukan lembaga seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2008 dan dikeluarkannya Perpres. No. 61 tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen dengan usaha sendiri atau mencapai 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2020. Lembaga pemerintah lain seperti Badan Standarisasi Nasional pun turut mengadopsi ISO 14064-series dan ISO 14065 tentang kuantifikasi, validasi dan verifikasi serta pelaporan dari emisi dan penghilangan gas rumah kaca. Di Indonesia, sektor kehutanan dan lahan gambut memiliki target pengurangan emisi terbesar yaitu 0,672Giga ton CO2e untuk target 26 persen. Untuk memperkuat pengurangan emisi di sektor ini, pemerintah juga membentuk Satgas REDD+, yaitu reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan skema global berupa insentif kepada negara berkembang. Walaupun output-nya banyak dinilai belum optimal, lembaga ini telah meletakan dasar-dasar tentang mekanisme pengelolaan hutan lestari.

Selain sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor energi menjadi salah satu perhatian dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Penggunaan bahan bakar fosil baik oleh sektor industri maupun transportasi telah berkontribusi signifikan atas kenaikan jumlah CO2 di atmosfer.

Menyangkut energi bersih, dewasa ini berbagai lembaga riset dan universitas sedang dan terus melakukan penelitian untuk mengembangkan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air dan bioenergi. Bioenergi salah satu energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya biosolar dan biogasoline, dikarenakan keduanya dapat digunakan pada mesin tanpa memerlukan modifikasi signifikan. Dalam perjalanannya bioenergi ini menghadapi beberapa kendala antara lain adalah kebijakan penggunaan lahan. Menurut data Kementerian Kehutanan ada sekitar 30 juta lahan kritis saat ini. Dengan kebijakan yang tepat, lahan ini sangat berpotensi ditanami tanaman bioenergi tanpa adanya kekhawatiran bersaing dengan tanaman pangan. Dengan luasnya lahan kritis ditambah belum optimalnya penggunaan lahan terutama di Indonesia Timur merupakan potensi besar pengembangan bioenergi secara terpadu.

Sebagai contoh, saat ini beberapa pihak sudah mulai mengembangkan tanaman sorgum manis yang berpotensi sebagai biogasoline dengan biaya pengolahan yang relatif murah dibanding sumber lainnya. Dengan lahan yang begitu luas, Indonesia tidak hanya berpotensi swasembada pangan tetapi sekaligus menjadi lumbung bioenergi. Faktor penghambat lain perkembangan bioenergi dan yang paling krusial adalah harga BBM bersubsidi. Harga keekonomisan bioenergi masih jauh diatas harga BBM bersubsidi. Persoalan muncul karena dengan menaikan harga BBM akan menimbulkan efek domino. Dalam hal inilah perlu kesadaran semua pihak, bahwa seperti diketahui tahun ini subsidi BBM akan mendekati angka 300 triliun rupiah.

Adapun penikmat terbesar subsidi BBM adalah golongan menengah keatas, terutama mereka yang memiliki mobil pribadi. Jadi sudah selayaknya apabila subsidi ini dikurangi dan dialokasikan untuk sektor lain seperti kesehatan, penciptaan lapangan kerja dll. termasuk pengembangan bioenergi, alih-alih hanya dibakar sebagai BBM saja. Subsidi pengembangan bioenergi akan menguntungkan, karena semakin menipisnya cadangan energi fosil, kenaikan harga minyak dunia dalam jangka panjang adalah suatu keniscayaan.

Mengurangi subsidi BBM berkaitan erat dengan penghematan dan penggunaan BBM secara bijak yang berkorelasi pula dengan pengurangan pencemaran udara akibat gas buang kendaraan. Udara yang lebih bersih akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan tentu saja meminimalkan dampak perubahan iklim karena gas rumah kaca yang terkandung dalam gas buang pun akan berkurang. Sehingga, untuk mencari solusi dari dampak perubahan iklim saat ini dibutuhkan kesabaran dan kolaborasi berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan inovasi teknologi disertai kesadaran kita untuk turut dalam upaya mereduksi gas rumah kaca.

Roni Maryana
Peneliti UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sumber : Kedaulatan Rakyat - Rabu, 20 Maret 2013 Hal.12 Kolom Opini

Sivitas Terkait : Roni Maryana

Diakses : 2477