Pindah Ibu Kota: Solusi atau Masalah Baru?

 
 
Jakarta, Humas LIPI. Senin (26/8) lalu Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta. Menurut Presiden, ibu kota baru negara Indonesia akan berada di sebagian kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian kabupaten Kutai Kartenagara di provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi.  Paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.

Pemindahan ibu kota tentunya memerlukan perencanaan yang matang. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dari segala sisi. Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Galuh Syahbana Indraprahasta mengatakan,  tahap perencanaan pembangunan ibu kota menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena pembangunan akan dimulai dari nol. “Pembangunan akan benar-benar dimulai dari sebuah konsep, dari hal yang sebelumnya belum ada. Perencanaan dari nol inilah yang menarik,” ujar Galuh.

Menurut Galuh, perencanaan pemindahan ibu kota seharusnya tidak hanya ditujukan untuk kota baru yang akan dihuni, namun juga ibu kota sebelumnya. “Setelah ibu kota dipindahkan, masalah di Jabodetabek dan di Jawa tidak serta merta akan hilang dan tetap harus diperhatikan. Jawa masih tetap akan menjadi sentra ekonomi dan pembangunan dalam jangka panjang,” terang Galuh. Ia menjelaskan, problem kepadatan penduduk di Jawa masih akan terjadi karena kawasan industri tidak serta merta pindah ke luar daerah.

Elemen manusia dalam kota
Dirinya mengungkapkan, pemindahan ibu kota sudah dilakukan oleh beberapa negara dengan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat industri. Di antaranya adalah Amerika Serikat yang memindahkan ibu kota ke Washington DC sebagai pusat pemerintahan, namun sentra bisnis masih tetap di New York. Begitu pula dengan  wilayah Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda dan Amsterdam tetap menjadi pusat ekonomi. “Contoh lainnya dapat dilihat di Brazilia dan Islamabad.”

Hal yang sama juga dapat terjadi di Indonesia. Namun, Galuh mengingatkan manusia merupakan faktor utama dalam sebuah kota, sehingga sebuah kota tidak bisa jika hanya dibangun untuk urusan administratif. “Fungsi-fungsi sosial dan ekonomi harus dikembangkan dalam skala yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalamnya.”

Beban Warisan
Galuh menjelaskan,  pemindahan ibu kota dapat menjadi solusi maupun beban warisan, tergantung pada prosesnya. “Jika dalam prosesnya dapat berjalan baik maka itu akan menjadi warisan baik bagi presiden berikutnya, tapi jika prosesnya tidak sesuai dengan harapan akan menjadi beban warisan.” Dirinya juga mengungkapkan, pemindahan ibu kota jangan sampai  justru menciptakan masalah lama di tempat baru.

Dirinya menekankan perlunya  komitmen tinggi untuk dapat menjadikan Kalimantan Timur sebagai tempat yang ideal sebagai ibu kota baru, tanpa menimbulkan masalah yang sama seperti di lokasi sebelumnya. “Kita perlu membangun komitmen di tempat baru sehingga masalah-masalah yang pernah negara ini alami , di Jabodetabek dan Jawa tidak terjadi di daerah baru,” pungkasnya. (sep, drs/ed: sr, fz)
Sumber : Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Sivitas Terkait : Galuh Syahbana Indraprahasta M.Si.
Diakses : 2929